Headline Today

Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas Agus Nur Hadie SSos MSi raih gelar doktor di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Unissula. Dirinya berhasil mempertahankan disertasinya dalam sidang terbuka, Kamis (29/08/2024). Pihaknya menyoroti belum adanya regulasi penyelenggaraan parkir di jalan nasional dan jalan provinsi yang berbasis nilai keadilan.

Agus menjelaskan dalam UU No. 22 Tahun 2009 tidak menyebutkan regulasi penanganan parkir di jalan nasional dan provinsi. Juga belum adanya regulasi sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran parkir. “Dalam praktiknya fasilitas parkir hanya dapat diselenggarakan di jalan kabupaten, jalan desa atau jalan kota. Sedangkan di wilayah kabupaten/kota yang terdapat jalan nasional dan jalan provinsi juga hampir semuanya terjadi perparkiran,” jelasnya.

Dari hasil pengamatannya ditemukan belum terwujudnya nilai keadilan baik bagi pengguna jalan maupun pemerintah daerah dalam penyelenggaraan parkir. “Dibuktikan dengan adanya pungutan parkir yang tidak menjadi pendapatan daerah, tidak adanya dasar penetapan tarif, hingga terjadinya konflik perebutan lahan parkir yang akhirnya menjadi tanggungjawab pemda setempat,” jelasnya.

Sehingga pihaknya melakukan pembaruan regulasi dalam UU No. 22 Tahun 2009 pasal 43 ayat 3. Di dalamnya mengatur terkait penyelenggaraan parkir dan juga sanksi ketika terjadi konflik di jalan provinsi atau jalan nasional. “Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan atau marka jalan,” jelasnya.

Sidang diketuai oleh Rektor Unissula Prof Dr Gunarto SH MH. Dengan tim penguji diantaranya Kaprodi PDIH Prof Dr Anis Masdurohatun SH MHum, Kaprodi Magister Kenotariatan Unissula Dr Nanang Sri Darmadi SH MH. Juga Wakil Rektor II Unsoed Dr Kuat Puji Prayitno SH MHum, Prof Dr Ahmad Busro SH MH, dan Prof Dr Lazarus Tri Setyawan SH MHum. Turut hadir Ketua Umum YBWSA Dr Bambang Tri Bawono SH MH, Dekan FH Unissula Dr Jawade Hafidz SH MH.

Mahasiswa Program Doktor Teknik Sipil (PDTS) Unissula, Saiful ST MT berhasil meraihgelar doktor. Hal itu terkonformasi dalam ujian sidang terbuka doktor yang dilaksanakanRabu, (28/8/2024). Ia berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul model keberlanjutan pengelolaan angkutan kota dengan konsep kerjasama antar daerah. 

Menurutnya pengelolaan angkutan kota merupakan aspek penting dalam sistem transportasiperkotaan. Untuk mencapai keberlanjutan dalam pengelolaannya, berbagai faktor harusdiperhatikan, mulai dari lingkungan, ekonomi, hingga sosial. 

Secara keseluruhan keberlanjutan pengelolaan angkutan kota memerlukan pendekatanholistik yang mencakup aspek lingkungan, ekonomi, sosial, teknologi, dan partisipasimasyarakat. Dengan pendekatan ini, angkutan kota dapat menjadi pilihan transportasi yang lebih ramah lingkungan, efisien, inklusif, dan dapat diandalkan bagi masyarakat perkotaan. 

Permasalahan yang ada dalam pengelolaan angkutan kota belum mengevaluasi kondisi saranadan prasarana angkutan kota di kota maupun beberapa daerah termasuk di kabupaten Bogor. Selain itu dalam pengambilan keputusan sarana dan prasarana belum mempertimbangkankeberlanjutan angkutan kota, serta bagaimana mengetahui model perbandingan berpasangantentang pengelolaan angkutan kota. 

Tujuan penelitiannya adalah menjawab permasalahan angkutan kota baik diperkotaanmaupun kabupaten Bogor. Menggunakan metode pertama analisis SWOT mengevaluasi faktor SWOT secara sistematis dan terukur. Sumber data dari pakar sebanyak 5 orang terdiri dari 2 orang akademisi, 1 orang dari Organda kota Bogor dan 1 orang dari Dinas Perhubungan kabupaten Bogor, 1 orang dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). 

Selanjutnya menggunakan SPSS versi 26 dengan jumlah responden pengguna angkot 160 orang.  Metode kedua untuk menentukan model penyusunan keberlanjutan pada masing-masing wilayah studi di sembilan titik penelitian. Metode dengan konsep pendekatan Non-Parametric Multidimensional Scalling. 

Metode ketiga menghitung perbandingan berpasangan menggunakan model AHP. Berdasarkan pola 6 dimensi yaitu dimensi teknologi, dimensi tingkat pelayanan, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi sosial dan dimensi kelembagaan. 

Hasil Analisis data adalah alat yang berguna untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Faktor internal kekuatan 7 tentang pelayanan angkutan kota nilai (S) = 4,266, faktor internal kelemahan 7 kurang terjaminannya pelayanan angkutan kota nilai (W) = 2,714, faktor eksternal 5 peluang tentang pembangunan perekonomian di kota Bogor nilai  (O) = 3,279, faktor eksternal ancaman 7 pelanggaran operator angkutan kota nilai (T) = 2,965. 

Dengan menggunakan 160 responden pengguna angkutan kota paling dominan pelajar 47%, Mahasiswa 17%, Pedagang 13%, Guru 11% IRT dan Buruh masing-masing 4% dan pensiunan PNS 2% serta belum bekerja 1%, pensiunan BUMN 1%. 

Selanjutnya didapatkan persamaan linier berganda Y = 8,295 + 0,199X1 + 0,417X2, jika persepsi responden angkutan kota dan kepercayaan responden angkutan kota masing-masing 0 maka tingkat pelayanan akan menjadi maksimal=1. Artinya bahwa angkutan kota di perbatasan masih diminati dan masih tinggi. 

Strategi meningkatkan pengelolaan  angkutan kota menggunakan Multi Dimension Scallingskoring paling tinggi pada dimensi teknologi sebesar 75% pertigaan Salabenda. Artinya teknologi sebagai pengungkit utama. 

Perhitungan hasil perbandingan berpasangan menerapkan model pengelolaan angkutan kota pada kriteria teknologi juga menempati urutan pertama sebesar 0,402, sehingga teknologi sebagai tolak ukur pengelolaan angkutan kota saat ini. 

Para penguji dalam ujian terbuka doktor antara lain Dr Abdul Rochim ST MT, Prof IrPratikso MST PhD, Dr Ir Sri Wiwoho Mudjanarko ST MT IPM, Prof Dr Slamet Imam Wahyudi DEA, Prof Dr Ir Antonius MT, Ir Rachmat Mudiyono MT PhD, Prof Dr IrBambang Haryadi MSc.

Mahasiswa Program Doktor Teknik Sipil Unissula, Asep Suhana ST MT berhasil meraih gelar doktor. Hal tersebut terkonfirmasi dalam ujian terbuka doktor yang dilaksanakan di Fakultas Teknik Unissula (28/8/2024).

Dalam ujian terbuka tersebut Asep mempresentasikan disertasinya yang berjudul strategi pembangunan jalan tol berskema KPBU dengan pendekatan kriteria dan faktor keberhasilan proyek. Para penguji antara lain Dr Abdul Rochim ST MT, Prof Ir Pratikso MST PhD, dan Prof Dr Ir Antonius MT.  penguji lainnya Ir Rachmat Mudiyono MT PhD, Prof Dr Ir Bambang Haryadi MSc, Prof Dr Ir S Imam Wahyudi DEA, dan Dr Ir Soedarsono MSi,

Menurut Asep Suhana, pembangunan jalan tol, di negara-negara berkembang banyak yang menggunakan skema pendanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Termasuk Indonesia. Skema pendanaan KPBU diyakini sebagai model proses pengadaan yang inovatif dan menawarkan prospek yang baik untuk masa depan industri konstruksi di dunia.

Namun dalam pelaksanaanya, saat ini Pemerintah Indonesia dihadapkan pada berbagai permasalahan yang berpotensi berdampak negatif pada pengelolaan dan pengembangan jalan tol. Oleh karena itu, tujuan utama penelitiannya adalah untuk mengembangkan metode evaluasi keberhasilan proyek dan menentukan strategi proyek pembangunan jalan tol berskema KPBU saat ini dan masa depan.

Metodologi Penelitian ini, menggunakan pendekatan metode campuran sekuensial eksploratori (Exploratory sequential mixed methods) yang melibatkan empat tahap penelitian. Tahap pertama, mengidentifikasi faktor dan kriteria keberhasilan proyek dengan menggunakan Systematic Literature Review (SLR) dari jurnal ilmiah bereputasi dari berbagai negara mulai tahun 2014 s.d. 2023, dilanjutkan dengan analisis kuantitatif dengan mengembangkan kuesioner tahap 1 dengan skala Guttman.

Tahap kedua, berdasarkan temuan dari tahap pertama, dikembangkan kuesioner tahap 2 dengan skala Likert lima poin untuk menentukan hubungan kausalitas antar faktor keberhasilan dengan kriteria keberhasilan proyek dan ranking indikator yang sangat penting.

Tahap ketiga, menentukan bobot kriteria keberhasilan proyek, dimulai dengan mengembangkan hasil temuan dari tahap 2, menjadi model hirarki yang dilanjutkan dengan membuat kuesioner tahap 3 dengan skala sembilan poin.

Tahap keempat, menentukan strategi dan arah pembangunan jalan tol saat ini dan masa depan menggunakan analisis SWOT. Hasil temuan dari tahap 3, dikembangkan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan peluang dan ancaman, dilanjutkan dengan menentukan bobot dan rating melalui kuesioner tahap 4 dengan skala 9 poin dan skala 4 poin.

Dalam menganalisis data pada penelitian ini digunakan metode Relative Importance Index (RII), metode statistik multivariate dengan bantuan software analysis Partial Least square (PLS-SEM) dan metode analytical hierarchy process (AHP) dengan bantuan software Expert Choice 11.

Dalam penelitiannya ia menemukan bahwa terdapat hubungan kausalitas positif dan signifikan antara faktor keberhasilan terhadap kriteria keberhasilan proyek, 20 indikator keberhasilan proyek yang sangat penting, empat dimensi keberhasilan proyek yang dibagi dalam 15 bobot sub faktor untuk mengevaluasi keberhasilan proyek dan menemukan strategi pembangunan jalan tol saat ini dan masa depan.

Hasil studi ini dapat digunakan oleh pemerintah maupun praktisi bisnis untuk mengevaluasi keberhasilan proyek dan menentukan srategi pembangunan jalan tol berskema KPBU saat ini dan masa depan yang efektif.

Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang Prof Dr Gunarto SH MH mendesak Polrestabes Semarang untuk membebaskan sembilan mahasiswa  yang ditangkap oleh pihak kepolisian, saat berlangsung aksi demo mengkritisi pemerintahan, di depan DPRD dan Balai Kota Semarang, Jalan Pemuda Kota Semarang kemarin sore.

Adapun sembilan mahasiswa tersebut, satu orang diantaranya dari Unissula dan saat ini masih diamankan di Polrestabes Semarang.

”Kami datang hari ini untuk silaturahmi ke Bapak Kapolrestabes, sudah janjian (namun Kapolrestabes ada acara di KPU-red). Saya membawa aspirasi mahasiswa sebagai pemimpin masa depan. Untuk teman-teman yang ditahan, saya ingin untuk bisa dikeluarkan hari ini. Ada tiga hal pertimbangan, mereka saat melakukan aksinya, membawa aspirasi masyarakat membawa Kota Semarang dan Jateng damai, untuk mengawal keputusan MK, terkait dengan penolakan revisi UU Pilkada,” jelasnya, di Polrestabes Semarang Selasa (27/8/2024).

Rektor Unissula mengatakan, alasan kedua, para mahasiswa juga harus kuliah, maka supaya bisa ikut kuliah agar jika dilakukan penyidikan agar jangan dimolor-molor, tetapi agar dipercepat.

”Mereka aktivis yang cerdas, bisa menjawab cepat penyidikan, selanjutnya penyidikan segera ditandatangani dan mahasiswa dikeluarkan, karena merugikan mahasiswa yang ditahan,” jelasnya.

Alasan ketiga, menurutnya, perlunya adanya pendekatan Restorative justice sebagai alternatif penyelesaian dengan dialog dan mediasi.

”Pendekatan ini lebih mementingkan pendekatan perdamaian dari sisi hukum, tidak dibawa ke ranah pidana,” jelasnya.

”Apalagi saat pengamanan, polisi diduga menggunakan peluru karet yang ditembakkan, dan ini juga menimbulkan kecemasan pada mahasiswa. Sehingga saya juga akan menyampaiakan ke Polda Jateng, supaya polisi yang melakukan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) dengan peluru karet dan gas air mata (yang menyebabkan sakit kata mahasiswa) untuk juga diproses di Propam (Profesi dan Pengamanan). Perlu keseimbangan yang adil, tidak hanya mahasiswa (yang ditangkap). Maka, kami berharap ada upaya-upaya damai,” kata Rektor yang didampingi juga Wakil Rektor 3 Muhammad Qomaruddin, S.T. M.Sc Ph.D, Dekan Fakultas Hukum Unissula Dr Jawade Hafidz, dan tim hukum Unissula.

Seperti diketahui, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) mengkritisi pemerintahan, dalam demo bersama BEM se-Kota Semarang dan masyarakat dalam aliansi “Gerakan Rakyat Jawa Tengah Menggugat,” Senin (26/8/2024) di depan kantor DPRD Kota Semarang, Jalan Pemuda.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Aliansi Mahasiswa atau Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), mengkritisi pemerintahan, dalam demo bersama BEM se-Kota Semarang dan masyarakat dalam aliansi “Gerakan Rakyat Jawa Tengah Menggugat,” Senin (26/8/2024) di depan kantor DPRD Kota Semarang, Jalan Pemuda.

Presiden BEM Unissula Muhammad Fery Agung Gumelar di tengah aksi mengatakan, pada intinya mahasiswa dan rakyat meminta pemerintah dan seluruh pejabat negara untuk mematuhi hukum demi mengembalikan marwah demokrasi sebagaimana mestinya.

”Kami juga mewajibkan pemerintahan (Presiden Joko Widodo) untuk menegakkan konstitusi serta menegakkan konstitusi. Hal ini melihat beberapa lembaga yang dicawe-cawe oleh Jokowi, maka kuatkan kembali fungsi institusi seperti KPK sebagaimana mestinya,” jelasnya.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa dan masyarakat juga meminta keadilan dalam menegakkan marwah negara Indonesia.

Dalam aksi yang diikuti ribuan orang ini, merupakan sebuah bentuk akumulasi kemarahan warga sipil, terkhusus warga Jawa Tengah terhadap dugaan adanya penyimpangan terhadap demokrasi dan penegakan konstitusi negara, termasuk rencana revisi UU Pilkada (yang kini telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi-red).

Dapat kita lihat, bahwasanya terdapat dugaan upaya manuver dengan memperalat lembaga legislatif untuk menganulir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024. Apabila ditilik lebih lanjut, hematnya putusan tersebut berisi berkaitan dengan aturan threshold sebagai syarat untuk memajukan Calon Kepala Daerah dan ambang batas usia untuk Calon Kepala Daerah.

Berkaitan dengan Putusan Nomor 70, dijelaskan bahwasanya calon gubernur dan wakil gubernur harus berumur minimal 30 tahun saat pendaftaran. Alih-alih mengindahkan putusan tersebut, Baleg DPR-RI justru melakukan pembahasan untuk merevisi UU Pilkada dan akan mengadopsi ketentuan yang berasal dari Putusan MA Nomor 23/P/HUM/2024 yang mana mengatur bahwasanya calon gubernur dan wakil gubernur harus berumur minimal 30 tahun saat pelantikan.

”Keputusan terkait pembatalan revisi UU Pilkada MK telah menunjukan integritas dalam hal penguatan demokrasi, dan apabila putusan tersebut tidak diindahkan oleh lembaga-lembaga negara, maka hal tersebut secara jelas merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Maka dari itu, tiap-tiap elemen masyarakat harus terus mengawal putusan MK agar tidak terjadi pembegalan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk memperkokoh kekuasaan, dan supaya mengembalikan marwah demokrasi sebagaimana mestinya,” jelasnya.

Selain itu, peserta aksi juga menyoroti adanya tindakan represifitas aparat kepolisian kepada rakyatnya sendiri. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah mengungkap bahwa ada sekitar 651 dan 677 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian sepanjang masing-masing periode Juni 2020 hingga Mei 2021 dan Juli 2021 hingga Juni 2022. Juga sejumlah persoalan bangsa lainnya, dari pendidikan, kesejahteraan masyarakat yang belum merata dan masih banyak lagi.

Pengurus Ikatan Cendekia Muslim se- Indonesia Orwil Jawa Tengah dipilih berdasarkan nilaiberbuat kebaikan demi kemajuan bangsa. Hal itu diungkap Rektor Unissula Prof Dr Gunarto SH MH dalam sambutannya sebagai Ketua Majelis Pengurus ICMI Organisasi Wilayah Jawa Tengahyang baru dilantik di Unissula, Jum’at (23/8/2024).

Pihaknya menyebut ICMI Orwil Jawa Tengah memiliki beberapa program prioritas. Diantaranyamembebaskan Jawa Tengah dari limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3). “ICMI Orwil Jatengyang memiliki kualitas sumber daya manusia yang kompeten dapat mengambil peran strategisdengan melakukan advokasi dan penyadaran dunia industri untuk membebaskan Jateng darilimbah B3. Hal ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Sustainable Development Goals (SDGs),” jelasnya.

Selanjutnya yaitu mendorong terbentuknya negarawan. “Seorang negarawan akan memikirkanmasa depan negara agar kedepan harus lebih baik, sedangkan politisi akan memikirkan hasilpemilu yang harus lebih baik. Sehingga kekuasaan negara dijalankan untuk tujuan kebaikan yang lebih besar, bukan untuk membesarkan diri sendiri, kelompok maupun kepentingan tertentu,” jelasnya.

Langkah strategis selanjutnya mendorong hukum untuk keadilan dan kesejahteraan. Menurutnyaupaya perlawanan Keputusan Mahkamah Konstitusi No.60/PUU-XXII/2024 tentang pemilukadaadalah contoh buruknya tabiat penguasa.  “Sehingga ICMI Orwil Jateng sebagai rumah bagi para cendikiawan muslim memiliki tugas mulia untuk mengkampanyekan dan meneladankan kembalihal yang paling mendasar dalam bernegara bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkanhukum bukan berdasarkan kekuasaan,” pungkasnya.

Adapun susunan pengurus baru ICMI Orwil Jawa Tengah yang baru dilantik adalah sebagaiberikut:

Dewan Kehormatan ICMI Organisasi Wilayah Jawa Tengah diketuai oleh KH Anang RizkaMasyhadi Lc MA. Anggota Dr Tafsir SAg MAg, Alamsyah Satyanegara Sukawijaya SE MM, Dr Hasan Asy’ari Ulamai MAg, Sumarno SE MM, Haerudin SH MH, Prof dr Zainal Muttaqin PhD SpBS (K), dan Dr dr Masrifan Jamil MPH MMR.

Dewan Penasehat ICMI Organisasi Wilayah Jawa Tengah diketuai Prof Dr Ir Suradi Wijaya Saputra MS. Anggota Prof Dr Ravik Karsidi MS, Dr Bambang Tri Bawono SH MH, Drs H Yusuf Hidayat MH, Wijayanto, SIP MSi PhD, Dr Multazam MAg, Prof Dr Amin Husni PAK (K) SpS (K) MSc, Dr Muhamad Haris, Dr Nasihun Amin MAg, Prof Dr Nur Choirin MAg, Prof Dr Fatah Syukur MAg, H Jumadi Sastradihardja SE MAk.

Dewan Pakar ICMI Organisasi Wilayah Jawa Tengah diketuai Prof Dr Muhammad Nur DEA. Anggota Prof Dr Suharnomo SE MSi, Prof Dr Esmi Warassih Puji Rahayu SH MS, Prof Dr Suparman Syukur Mag, Prof Dr Ir Abdullah MS, Prof Dr rer nat Heru Susanto ST MM MT, Dr dr Zulfa Yuniarto, Prof Dr Masturi SPd MSi, Prof Solihan SAg Mag, Prof Dr Alamsyah MHumdan Dr Ing Asnawi Manaf ST.

Majelis Pengurus ICMI Organisasi Wilayah Jawa Tengah dipimpin Prof Dr Gunarto SH MH.Wakil Ketua Dr Nur Hidayat Sardini SSos SH MSi. Dan Sekretaris Ferry Firmawan ST MT PhD. Wakil Sekretaris Dr Kadi Sukarna SH MHum, Dr Sartono SE MSi, Andriyan Eka Sapta SST MM, Ari Sentani ST MT, Ulin Nuha SH MKn. Bendahara Dedi Rusdi SE MSi Akt CA CRP. Wakil Bendahara Ahmad Salim SE MAk CRP, Drs Suharmanto MSi, Jarot Budianto SE Akt,dan Lala Anggraini ST MT.

Bidang Penataan Organisasi & Sistem Informasi Manajemen dan Pengembangan SDM KetuaFerry Wawan Cahyono SPi MSi. Sekretaris I Dwi Yasmanto STP. Sekretaris II Fahmi HendriSKed. Anggota Umar Soleh SP MSi, Ahmad Ridwan SE MM, Dr Sukarjo Waluyo SS MHum.

Bidang Kewirausahaan, Pengembangan Ekonomi Umat, dan Koperasi Ketua Dr Hardi Winoto SE MM, sekretaris I Dr M Nur Ardiansah SE MSi, dan sekretaris II Dr Sam’ani SE. AnggotaJoni Iszunaji SE, Aris Pandan Setiawan SE MM, Shoimatul Fitria SE MM.

Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antar Lembaga Ketua Dr Jawade Hafidz SH MH. Sekretaris I Dr Agus Wijayanto SH MKn, dan Sekretaris II Joko Wahyono SH. AnggotaMuhammad Tafrikhan Marzuki SSos, Catur Agus Saptono SH MH, Pardiman SH, Muhammad Dias Saktiawan SH MKn, Agus Prasetia Wiranto SH MH.

Bidang Penataan Kota, Pemberdayaan Masyarakat Urban, Pengembangan Potensi Daerah, dan Pemanfaatan SDA Ketua Muhammad Saleh ST ME. Sekretaris I Dr Agung Ridho ST MT, danSekretaris II Taufik Kurniawan SSi MKom. Anggota Dr Rahmat Doni Widodo ST MT, Ari Wibawa Budi Santosa ST MSi, Samsul Bahri SH, Hamzah Musawa.

Bidang Pengembangan Dakwah, Budaya, dan Pendidikan Ketua Dr Muhamad Nasih SAg MSi. Sekretaris I Dr Abdul Kohar SPi MSi, dan Sekretaris II Aminullah Yunus SAg. Anggota Dr Masrur SAg MAg, Muhtar Arifin SAg MLib, Faik Kurohman SPi MSi.

Bidang Kesehatan Ketua Prof dr Muhammad Thohar Arifin PhD SpBS (K). Sekretaris I Dr drKhaerul Anam MSi dan Sekretaris II Dr Supriyadi MKes. Anggota Dr dr Pujiati Abbas SpPA, Dr dr Helmia Farida.

Bidang Lingkungan Hidup Ketua Ali Sa’roni SIP. Sekretaris I Dr Nanang Sri Darmadi SH MHdan Sekretaris II Untung Sutejo SPd MM. Anggota Diryo Suparto SSos MSi, Suhali SPdi, Ady Fajar Putranto SE, Suhadi SPdI MPd.

Bidang Humas dan Media Ketua Dr Setiawan Widiyoko ST SH MSi MKn. Sekretaris I DrsGunoto Saparie SIKom, dan Sekretaris II Suparman MIKom MM. Anggota Nur Kholis SE MIKom, Fikry Shofin Mubarok SE MIKom.

Bidang Pemberdayaan Perempuan, Amal, dan Kepedulian Sosial Ketua Zhakiah Joban SE MM.Sekretaris I Karsinah SE MSi dan Sekretaris II Henny Yuliastuti SE MSi. Anggota AfiatusSalamah, Evi Novita Tri Setyorini SH MKn, Made Dwi Adnjani SSos MIKom, Siti Arbainah SE MM, Siti Baroroh SS MHum, Sri Sulasmi, Dra Taviastuti MM.

Aliansi Mahasiswa Unissula yang dipimpin oleh Ketua BEM KM Unissula Muhammad Fery Agung Gumelar dan Ketua Senat KM Unissula Muhammad Ricky Adriano menyampaikan dukungan dan menolak revisi RUU Pilkada. Hal itu disampaikan kepadapara wartawan, Kamis (22/8/2024).

Ia menyampaikan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan syarat ambang batas pencalonan kepala daerah dalam Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024. 

Dengan kedudukan MK sebagai lembaga pengawal konstitusi pihaknya menganggapputusan MK adalah final. “Sayangnya sehari setelah putusan tersebut, DPR menyatakanmenolak dan hendak merevisi. Mereka membuat pelonggaran threshold itu hanya berlakubuat partai politik yang tak punya kursi DPRD. Lalu soal usia calon kepala daerah, DPRtetap berpegang pada putusan MA, bahwa usia dihitung saat pelantikan, bukan saatpencalonan sebagaimana yang ditetapkan MK,” ungkapnya.

Pernyataan Sikap

Sehingga dengan mempertimbangkan hal tersebutk pihaknya mewakili AliansiMahasiswa Unissula menyampaikan beberapa sikap. “Kami mendorong semua pihakuntuk menghormati dan mendukung penuh putusan MK yang telah menjalankankeputusan sesuai prinsip-prinsip demokrasi,” jelasnya.

Pihaknya juga mengutuk segala bentuk intervensi terhadap lembaga legislatif dan yudikatif. “Kami mendesak Presiden Joko Widodo melalui kekuasaannya sebagai KepalaNegara dan Kepala Pemerintahan untuk segera menghentikan proses revisi RUU Pilkadayang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 dan No.70/PUU-XXII/2024,” jelasnya.

Selain itu juga mendesak DPR RI untuk menghentikan revisi RUU Pilkada karenamenghalangi putra-putri terbaik bangsa dalam kontestasi Pilkada.

“Sehingga KPU harus bertindak independen. Dan kami mendukung KPU tetap berpegangpada Keputusan MK sebagai satu-satunya peluang konstitusional untuk menjagademokrasi Indonesia,” jelasnya.

Dengan begitu pihaknya berharap masyarakat dapat berperan aktif mempertahankandemokrasi dan menjaga konstitusional. “Dan DPR RI wajib menjunjung tinggi konstitusidengan mendengarkan aspirasi masyarakat,” pungkasnya.

Ketua Umum Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) Dr Bambang Tri Bawono SH MH mengatakan, YBWSA terus mengembangkan dan meningkatkan wakaf yang dikelola yayasan secara produktif. Hadir juga dalam kesempatan ini, Sekretaris YBWSA Dr Ahmad Ja’far S SE, Ketua Wakaf, Dakwah dan Pesantren Sukijan Athoillah SPdI MPd, dan Ketua Badan Wakafntinya akan terus berkembang dan semakin hari semakin bertambah, karena disampaikan, orang-orang yang menjaga wakaf dengan baik sesuai eksistensinya, adalah orang-orang yang beruntung dalam menjalankan perintah agama,” jelas Dr Bambang Tri Bawono, Kamis (22/8/2024).

Dr Bambang Tri Bawono mengatakan hal tersebut saat membuka Seminar Wakaf Produktif, Mengembangkan Wakaf Produktif untuk Membangun Kesejahteraan dan Peradaban, yang diselenggarakan oleh YBWSA.

Menurutnya, wakaf memberikan kontribusi penting dalam pembangunan bangsa dan negara. Potensi wakaf di Indonesia setahun seharusnya bisa mencapai Rp 180 Triliun, namun kenyataannya sampai saat ini baru Rp 2,23 Triliun.

”Kita bisa membayangkan jika wakaf bisa berjalan, dan menjadi budaya yang kuat di masyarakat, maka bisa membantu negara kita (termasuk bisa membantu membayar hutang negara), kekuatan wakaf itu penting. Alat perjuangan itu ada dua, yakni melalui politik dimana melalui lembaga-lembaga parpol, yakni dengan mengambil, menyerap dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Sedangkan yang kedua melalui lembaga dan yayasan yang mengelola wakaf secara baik. Oleh karena itu, kami dalam kepengurusan 2023 sampai 2028, YBWSA sudah menata pengelolaan wakaf dengan baik. Hadirnya YBWSA akan terus melestarikan dan menjaga wakaf dengan produktif,” jelas Dr Bambang Tri Bawono.

Atas eksistensinya YBWSA dalam pengelolaan dan pemberian wakaf yang produktif dan maslahat untuk umat itu, maka YBWSA mendapat penghargaan dari Kementerian Agama (Kemenag) Kota Semarang. Piagam penghargaan diserahkan langsung pada kesempatan ini dari Kepala Kemenag Kota Semarang Dr Ahmad Farid MSi kepada Ketua YBWSA Dr Bambang Tri Bawono.

Sementara itu, Pembina YBWSA KH Achmad Darodji MSi sebagai pembicara dalam kesempatan ini mengatakan, menurut orang awam pengertian wakaf masih pada wakaf masjid, makam, dan madrasah. Padahal, kenyataannya wakaf bisa luas, termasuk pendidikan dengan pemberian beasiswa dan lainnya. ”Dan yang terpenting adalah, saat ini bagaimana pengelolaan wakaf itu harus dikembangkan jadi wakaf produktif,” jelasnya.

”Caranya diantaranya dengan memberikan bantuan pemberdayaan, mempotensikan lahan wakaf, dan lainnya. Intinya produktif bisa menghasilkan dan hasilnya bisa dimanfaatkan kembali untuk diwakafkan. Misal tanah wakaf untuk masjid, maka di lingkungannya ada madrasah dan koperasi, sehingga hasilnya bisa kembali untuk kesejahteraan masjid. Ini penting, sebab ke depan juga harus berpikir dari sisi ekonomi,” jelas KH Darodji.

Hadir juga dalam kesempatan ini, Sekretaris YBWSA Dr Ahmad Ja’far S SE, Ketua Wakaf, Dakwah dan Pesantren Sukijan Athoillah SPdI MPd, dan Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Semarang Prof Dr Imam Yahya MAg

Program Doktor Teknik Sipil (PDTS) Fakultas Teknik Unissula berhasil meraih akreditasiunggul dari Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik). Hal itutertuang dalam SK LAM Teknik no. 0485/SK/LAM Teknik/AD/VIII/2024 pertanggal 21 Agustus 2024.

Rektor Unissula Prof Dr Gunarto SH MH menyampaikan bahwa prestasi tersebut merupakanrahmat yang harus disyukuri. “Alhamdulillah pertanggal 21 Agustus 2024 hari ini Program Doktor Teknik Sipil (PDTS) Unissula berhasil meraih akreditasi Unggul dari LAM Teknik. Sebuah capaian yang sangat gemilang karena sekarang Unissula sudah memiliki dua Program Doktor yang terakreditasi Unggul yaitu Program Doktor Ilmu Hukum dan Program DoktorTeknik Sipil. Akreditasi unggul tersebut tentu semakin meningkatkan peluang untuk terusberbuat baik dalam dunia pendidikan,” ungkapnya (21/8/2024).

Capaian akreditasi unggul Program Doktor Teknik Sipil Unissula ini juga merupakan sebuahcapaian yang membuktikan daya saing Program Doktor Teknik Sipil Unissula yang semakinmeningkat dan menjadi Program Doktor Teknik Sipil pertama dari lingkup perguruan tinggiswasta di Indonesia.

Ia juga memberikan ucapan terimakasih atas kerja keras pimpinan Fakultas Teknik dan pimpinan PDTS Unissula yang sudah berhasil mencapai target akreditasi unggul.

Sementara itu Dekan Fakultas Teknik Unissula Dr Abdul Rochim ST MT menyampaikan“Program Studi Doktor Teknik Sipil meski terbilang masih baru namun mampu menarikperhatian para calon mahasiswa untuk studi di PDTS Unissula. Dalam kurun waktu delapantahun ini PDTS telah mencetak 30 lulusan,” Ungkap dosen lulusan Universite de Nantes Perancis tersebut.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa tingginya minat kuliah di PDTS Unissula salah satunyakarena adanya perhatian dosen yang besar dalam mendorong mahasiswa untuk bisa lulus tepat waktu. “Mahasiswa PDTS Unissula berasal dari berbagai wilayah di Indonesia dariMedan sampai Irian. Dengan capaian akreditasi unggul ini menjadi penyemangat dalammempertahankan dan meningkatkan mutu pendidikan yang sudah sangat berkualitas ini,” pungkasnya.

Selain memiliki Program Doktor Ilmu Hukum dan Program Doktor Teknik Sipil yang sudahterakreditasi Unggul Unissula juga memiliki Program Doktor Ilmu Manajemen yang dalamproses menuju akreditasi unggul.

Fakultas Hukum Unissula mengadakan peringatan HUT kemerdekaan ke 79 pada Sabtu (17/8/2024). Mereka mengadakan berbagai lomba yang diikuti dosen, karyawan, dan mahasiswa internasional.

Para mahasiswa internasional yang terlibat antara lain Nur Fareha dari Malaysia, Vicente Vias Da Costa dari Timor Leste. Selain itu juga ada Fatimah Muhammad dan Abbas Naikwadi dari India.

Jenis lombanya atara lain lomba melepas karet, lomba balap tampah dengan menjempitbalon, lomba kait besek, lomba memasukkan pensil dalam botol, lomba estafet bola pingpong, lomba estafet air, dan tenis meja.

Dekan Fakultas Hukum Unissula Dr Jawade Hafidz SH MH menyampaikan lomba digelarsebagai bagian memeriahkan HUT RI yang ke 79 serta membangun keakaraban dan kekompakan diantara civitas akademika Fakultas Hukum Unissula. “Kami mengucapkanterimakasih atas partisipasi dosen karyawan, mahasiswa, serta mahasiswa internasional dariberbagai negara yang turut serta memeriahkan acara,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia meminta civitas akademika Fakultas Hukum Unissula untuk mensyukuriberbagai capaian penting Fakultas Hukum Unissula yang semua prodinya terakreditasiunggul dan semakin diminati dan dikenal luas oleh masyarakat.

Fakultas hukum juga mempertajam implementasi internasionalisasi melalui berbagai program mata kuliah, kerjasama dan pertukaran mahasiswa serta kegiatan dan capaian akademiklainnya. “Alhamdulillah program internasionalisasi ini mendapat dukungan penuh baik daripimpinan Universitas maupun Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung,” tambahnya. Berbagaicapaian tersebut menjadikan Fakultas Hukum Unissula sebagai Fakultas Hukum terbaik di Indonesia.

“Iklim akademik dan kebersamaan yang sudah sangat baik ini mari kita jaga dan kitatingkatkan. Agar kedepan Fakultas Hukum Unissula semakin diberkahi dan berprestasi,” pungkas Jawade.

Saat ini Fakultas Hukum Unissula masih membuka pendaftaran mahasiswa baru. Informasipendaftaran dapat diakses di laman pmb.unissula.ac.id