Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Jumat, 23 Januari 2026.
Sosialisasi ini menghadirkan Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Prof Dr Edward Umar Sharif Hiariej SH MHum sebagai narasumber utama.
Dalam paparannya, Wamenkum menegaskan bahwa pemberlakuan KUHP dan KUHAP yang baru merupakan tonggak penting reformasi hukum pidana nasional, yang menuntut kesiapan aparatur penegak hukum, akademisi, serta masyarakat secara luas.
Wamenkum menegaskan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dibaca bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
“Karena itu, jika Bapak Ibu membaca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, maka harus dibandingkan dan dibaca bersama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Ini adalah satu kesatuan hukum materiil,” tegasnya.
Sementara itu, hukum formil atau tata cara penegakan hukumnya diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang menjadi pedoman aparat penegak hukum dalam menjalankan sistem peradilan pidana nasional.
Meski mengakui tidak mudah memahami seluruh pasal dalam waktu singkat, Wakil Menteri Hukum mendorong masyarakat, akademisi, dan aparat penegak hukum untuk memberi perhatian khusus pada Buku Kesatu, terutama Bab I hingga Bab IV, karena menjadi dasar utama penerapan seluruh ketentuan pidana.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa visi KUHP nasional berorientasi pada keadilan korektif, restoratif, rehabilitatif, dan reintegrasi sosial. Dalam konsep keadilan korektif, hakim diberi ruang untuk menjatuhkan pidana, tindakan, atau kombinasi keduanya (double track system), sesuai dengan kebutuhan pemidanaan.
KUHP baru juga menekankan keadilan restoratif, yakni pemulihan korban, serta keadilan rehabilitatif yang bertujuan memperbaiki pelaku agar dapat kembali ke masyarakat. Prinsip reintegrasi sosial turut diperkuat dengan mendorong pidana yang lebih ringan dan proporsional, termasuk penghapusan pidana kurungan dan penguatan alternatif pemidanaan seperti kerja sosial dan pengawasan.
Dengan pemberlakuan KUHP dan KUHAP nasional ini, pemerintah berharap sistem hukum pidana Indonesia menjadi lebih humanis, modern, dan berkeadilan, sejalan dengan nilai Pancasila dan perkembangan masyarakat.
Peran Strategis Perguruan Tinggi
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Rektor Unissula Prof Dr Gunarto SH MH didampingi Prof Dr Jawade Hafidz SH MH, Dekan Fakultas Hukum Unissula.
Dalam sambutannya, Rektor menyampaikan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mengawal implementasi undang-undang baru melalui kajian akademik, pendidikan hukum, dan pengabdian kepada masyarakat.
UU ini memuat ketentuan tentang jenis-jenis tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, tujuan dan asas pemidanaan yang lebih modern, humanis, dan berkeadilan, pidana dan tindakan, termasuk pidana alternatif dan pidana berbasis pemulihan (restorative justice) Perlindungan hak asasi manusia, nilai Pancasila, serta kearifan lokal.
UU baru ini menekankan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta mengedepankan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan.
UU ini bertujuan memperbarui sistem hukum acara pidana agar lebih transparan dan akuntabel dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan.
Juga Penguatan perlindungan hak tersangka, terdakwa, dan korban, penguatan peran hakim dalam mengawasi proses peradilan pidana, pengaturan alat bukti dan pembuktian yang lebih adaptif, dan penerapan prinsip due process of law dan keadilan restoratif. KUHAP baru ini dirancang untuk menyesuaikan perkembangan hukum, teknologi, serta tuntutan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana modern.
Dekan Fakultas Hukum Unissula menambahkan bahwa sosialisasi ini menjadi bagian dari komitmen FH Unissula untuk memastikan sivitas akademika dan praktisi hukum memahami secara komprehensif substansi serta implikasi penerapan KUHP dan KUHAP yang baru, baik dari aspek penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, maupun kepastian hukum.
Pihaknya juga menyatakan kesiapan penuh untuk menyesuaikan kurikulum pendidikan hukum seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa, dosen, praktisi hukum, serta pemerhati hukum yang antusias mengikuti pemaparan dan diskusi interaktif. Melalui forum ini, FH Unissula diharapkan mampu menjadi pusat rujukan akademik dalam mendukung transisi dan implementasi KUHP serta KUHAP baru secara berkeadilan, profesional, dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan.
