Headline Today

Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) menggelar pementasan wayang kulit pada Sabtu malam, (9/8/2025). Menghadirkan dalang Ki Bayu Aji Pamungkas, Prof Dr KPH Yanto (yang merupakan Hakim Agung, Mahkamah Agung RI, yang juga Guru Besar Fakultas Hukum Unissula), Ki Sri Kuncoro, dan dimeriahkan oleh sinden Endah Laras. Pagelaran wayang kulit mengambil lakon Wahyu Makutharama.

Rektor Unissula Prof Dr Gunarto SH MH mengatakan Unissula sebagai kampus yang selalu merawat dan nguri-uri budaya. Apalagi wayang kulit menjadi warisan budaya yang diakui oleh UNESCO. Bahkan menurutnya merawat seni wayang menjadi tanggung jawab kita semuanya agar terus lestari dan dapat kita wariskan kepada generasi mendatang.

“Wayang telah menemani perjalanan bangsa Indonesia selama ribuan tahun karena kesenian wayang sudah berkembang di Indonesia sebelum abad pertama tahun Masehi,” jelasnya di Gedung Auditorium kampus Kaligawe.

“Wayang tidak hanya sekedar seni pertunjukan biasa, karena Wayang dapat menyatukan semua kalangan seperti halnya pertunjukan wayang malam ini di kampus Unissula dapat menyatukan banyak pihak. Mulai dari unsur penegak hukum, kaum akademisi, eksekutif, legislatif, pecinta seni, pecinta budaya serta masyarakat umum dari berbagai latar belakang budaya, suku, bangsa, dan agama,” lanjutnya.

Dalam sejarahnya wayang bisa menjadi media pendidikan moral dan budi pekerti. Di masa lalu wayang juga menjadi media dakwah yang dapat diterima oleh semua kalangan. Dapat merangkul semua pihak tanpa menimbulkan gesekan, keretakan dan permusuhan, sebagaimana yang dicontohkan Sunan Kalijogo.

Sedangkan tema Wahyu Makutharama menjadi tema yang sangat pas dalam konteks ke-Indonesiaan saat ini yang membutuhkan kepemimpinan transformatif di semua lini.Wahyu Makhutarama sendiri merujuk pada wahyu ilahiah yang diturunkan bagi para pemimpin yang sedang berada di tengah berbagai permasalahan. Wahyu Makutharama merupakan pengetahuan, kebijaksanaan dan budi pekerti yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin sejati.

Pemimpin harus berlaku seperti matahari yang menumbuhkan harapan. Bulan yang menerangi dalam gelap. Bintang yang menjadi arah. Mendung yang menunjukkan kewibawaan. Kemudian pemimpin juga harus memiliki sifat bumi yang kokoh. Samudera yang luas yang dapat menampung aspirasi. Api yang berani menegakkan kebenaran, dan angin yang menyentuh dan melingkupi seluruh tempat.

Wahyu ini turun dan menjadi petunjuk, bekal yang menuntun pemimpin dalam merumuskan langkah tepat dalam menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi.Dalam Islam, Wahyu Makhutarama adalah nilai nilai wajib yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Yaitu shidiq (benar) amanah (dapat dipercaya), fathonah (cerdas) dan tablig (komunikatif). ”Sesungguhnya seorang pemimpin tidak dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik tanpa adanya dukungan dari masyarakat,” pungkasnya.

Turut hadir ketua pembina Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Drs Ahmad Azhar Combo beserta jajaran. Hadir juga Wakil Rektor I, II, dan 3 beserta pejabat struktural. Serta dosen dan karyawan di lingkungan Unissula.

Dengan semangat mengembangkan kapasitas dan literasi hukum, empat mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Diponegoro (UNDIP) Program Studi (Prodi) Hukum yang beranggotakan Astrid Tyar, Felicia Hanna, Muhammad Naufal, dan Widya IKa selaku bagian dari Kelompok 2 Tim 89 yang bertugas di Dukuh Kebaturan, Desa Kembanglangit, Blado, Kabupaten Batang, Jawa Tengah menghadirkan aktivitas berupa pelatihan tata cara menyusun kontrak bagi anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Binatur Asih.

Pelatihan ini lahir dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa warga yang mengungkap bahwa meskipun anggota KWT memperlihatkan semangat beraktivitas dan gotong royong yang tinggi, banyak kegiatan kolaboratif yang belum didukung pemahaman memadai tentang tata cara pembuatan kontrak dan perjanjian kerja sama yang sah secara hukum.

Permasalahan tersebut seringkali tidak disadari, padahal berpotensi besar menimbulkan sengketa atau persoalan di kemudian hari, terutama ketika terjadi perbedaan pendapat ataupun perubahan komitmen dari pihak-pihak terkait. Pemahaman yang minim tentang pentingnya legalitas dan keabsahan kontrak menjadi tantangan tersendiri yang berpotensi berujung pada kerugian, miskomunikasi, hingga terhambatnya kelangsungan berbagai program kerakyatan di Desa Kebaturan.

Menanggapi kondisi tersebut, mahasiswa KKN Universitas Diponegoro Fakultas Hukum berinisiatif merancang dan menyelenggarakan pelatihan khusus yang bertujuan membekali anggota KWT dengan pengetahuan dasar hukum kontrak, keterampilan menyusun kontrak sederhana, serta kemampuan praktis membuat perjanjian yang relevan. Materi pelatihan dirancang sistematis dan dimulai dari pengenalan tentang pengertian, fungsi, dan unsur-unsur kontrak, hingga studi kasus tentang perselisihan yang kerap terjadi akibat kurangnya kesepahaman dalam perjanjian kerja sama.

Pelatihan dimulai dengan pemaparan materi oleh Widya, Felicia, dan Naufal mengenai pengertian dari kontrak perjanjian sendiri, tujuan dan fungsi disusunnya kontrak perjanjian, serta komponen-komponen penting dari perjanjian. Setelah pemaparan materi, video tentang syarat-syarat sahnya perjanjian ditayangkan pada layar yang dibersamai dengan pembagian lampiran contoh kontrak perjanjian jual beliyang telah disusun oleh Widya.

Sesudah video usai ditayangkan, pemaparan materi mengenai penjelasan per pasal pada contoh kontrak perjanjian dilanjutkan oleh Astrid.Untuk mendorong pemahaman, Ibu-ibu peserta diajak berdiskusi, berbagi pengalaman pribadi dan pandangannya, serta menganalisis contoh nyata kontrak sehari-hari yang sering dihadapi, yang mana salah satunya kontrak jual beli.Ibu-ibu anggota KWT Binatur Asih Dukuh Kebaturan Desa Kembanglangit yang hadir dalam pelatihan mengikuti pelatihan dengan antusias. Hasil yang diharapkan dari pelatihan ini adalah terwujudnya anggota KWT yang cerdas hukum, mampu menyusun kontrak yang sah, serta terhindar dari potensi sengketa dan kerugian di masa depan.

Upaya ini sekaligus menjadi komitmen mahasiswa KKN Universitas Diponegoro Fakultas Hukum dalam berkontribusi nyata memperkuat kapasitas kelembagaan desa dan membangun sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan zaman, terutama di era dimana aspek legal semakin menjadi kebutuhan vital dalam setiap lini kehidupan bermasyarakat.

Fakultas Farmasi Unissula terus memperkuat jejaring internasional. Salah satunya penandatanganan MoU antara Fakultas Farmasi Unissula dengan Faculty of Pharmaceutical Sciences, Nihon Pharmaceutical University, Jepang. Kerjasama terjalin melalui Asian Association of Schools of Pharmacy (AASP) dan Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI), Jumat (8/8/2025).

Selain penandatanganan MoU, delegasi Farmasi Unissula juga mengunjungi Kyoto University Hospital and Graduate School of Pharmacy serta Kyoto Pharmaceutical University Kyoto. Mereka adalah sekretaris fakultas Dr apt Naniek Widyaningrum MSc dan dosen Farmasi apt Fildzda Huwaina Fathnin MKes.

Tujuan utama dari kegiatan ini untuk mengesahkan secara formal perjanjian kerja sama antara Fakultas Farmasi Unissula dan institusi-institusi mitra di Jepang. Serta membangun komunikasi awal dan menyusun rencana kolaborasi akademik dan riset yang berkelanjutan.

Adapun kerjasama meliputi program pertukaran mahasiswa, research material exchange, kolaborasi publikasi dan informasi. Juga dukungan untuk program pembelajaran jarak jauh, serta berbagai aktivitas lainnya yang disepakati kedua institusi.

Melalui kerjasama ini Fakultas Farmasi Unissula menegaskan komitmennya untuk terus mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan penelitian. Dengan menjalin kemitraan strategis di tingkat internasional.

Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang menyelenggarakan Summer Camp Internasional 2025. Acara dibuka, Selasa (5/8/2025) oleh Wakil Rektor 1 Dr Andre Sugiyono di kampus Jalan Kaligawe.

Kepala UPT Kantor Urusan Internasional Unissula Rio Luhung Pribadi SPd mengatakan, Summer Camp Internasional 2025 yang merupakan program UMAP (University Mobility in Asia and Pacific) kali ini bertemakan the summer space the summer short program for academic and culture exchange – explore Semarang, explore Indonesia.

Para peserta berasal dari delapan negara, yakni dari Indonesia dan tujuh negara asing. Sedangkan peserta tersebut terdiri dari 17 mahasiswa asing dan 9 orang dari Unissula dengan lima pendamping.

Adapun yang dari luar negeri tercarat ada 7 negara yang mengirim mahasiswanya, yakni dari Kanada, Prancis, Taiwan, Filipina, Thailand, Vietnam dan Malaysia.

“Mereka berkegiatan dua pekan di Semarang. Diantaranya melakukan pembelajaran dan praktik, mengenal budaya dan masyarakat, tur kampus dan kota, dan jaringan global,” jelasnya.

Kegiatan Summer Camp Internasional 2025 tersebut menurut Rio membahas Sustainable Development Goals (SDGs). Diantaranya tentang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.

“Hal krusial yang dibahas adalah mengajak mahasiswa sebagai generasi muda untuk tahu isu global dan mampu memberi solusi kepada negara dan masyarakat dunia. Diantaranya bagaimana menawarkan solusi tentang pendidikan, kesehatan dan lingkungan, dari hasil pembahasan bersama dari kegiatan ini,” jelasnya.

Wakil Rektor I Unissula dalam smbutannya mengucapkan selamat datang kepada peserta dan berharap bisa mengikuti acara ini dengan menyenangkan dan bermanfaat.

Di satu sisi, dengan dijadikannya Unissula dipercaya sebagai tuan rumah Summer Camp Internasional 2025 dan diikuti mahasiswa dari luar negeri, menjadi bukti nyata jika Unissula makin dikenal di luar negeri. Hal ini mengingat Unissula juga masuk dalam rangking perguruan tinggi terbaik di dunia.

Ali Sena perserta Summer Camp Internasional yang merupakan mahasiswa Justice Institute of British Columbia, Kanada mengaku sangat senang bisa menjadi perwakilan dari kampusnya untuk ikut Summer Camp Internasional di Unissula.

Apalagi, dia mengatakan selama ini sudah tahu dan mengenal Unissula dan berharap bisa datang ke Unissula dan menjadi kenyataan

Unissula akan menggelar pementasan wayang kulit pada Sabtu malam Ahad (9/8/2025) dan terbuka untuk masyarakat umum. Pentas dihelat di Auditorium kampus Unissula jalan Kaligawe KM 4 Semarang mulai pukul 19.30. Lakon yang yang dipentaskan yaitu Wahyu Makutharama. Adapun dalangnya adalah Ki Bayu Aji Pamungkas, Prof Dr KPH Yanto dan Ki Sri Kuncoro. Para bintang tamu yang hadir antara lain Sinden Endah Laras, Dhimas Tedjo, dan Gareng Semarang.

Rektor Unissula Prof Dr Gunarto SH MH menyampaikan bahwa kesenian mayang adalah salah satu karya adi luhung bangsa Indonesia yang mendunia. Bukan sekedar kesenian biasa. Wayang bahkan memiliki aspek kesejarahan yang sangat penting misalanya digunakan sebagai salah satu sarana mengenalkan dan menyebarkan agama Islam di tanah Jawa oleh Sunan Kalijogo.

Mengingat catatan historis yang sangat positif tersebut penting kiranya bagi semua pihak untuk melestarikan kesenian wayang tidak terkecuali bagi civitas akademika Unissula.  

Adapun tema Wahyu Makutarama menceritakan Dalam pagelaran wayang, Wahyu Makutharama seringkali menjadi tema penting yang diajarkan kepada tokoh Arjuna, yang digambarkan sebagai ksatria yang akan menjadi raja. Pesan yang terkandung dalam Wahyu Makutharama adalah bahwa seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat alamiah yang harmonis dan seimbang untuk dapat memimpin dengan baik.

Pesan moral yang terkandung dalam Wahyu Makutharama adalah pentingnya kebijaksanaan, budi pekerti luhur, dan pemahaman akan sifat-sifat alam dalam menjalankan kepemimpinan. Pesan ini relevan tidak hanya dalam konteks cerita wayang, tetapi juga dalam kehidupan nyata, mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai kepemimpinan yang baik dan bertanggung jawab.

Pakar hukum Unissula Prof Dr Jawade Hafidz SH MH menyoroti kasus peradilan di Indonesia. Dimana akhir-akhir ini muncul banyak kasus hakim yang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Menurutnya seolah olah hakim menjadi orang yang paling bebas menentukan nasib orang lain.

Para oknum hakim memutuskan perkara tanpa melihat unsur keadilan bagi mereka yang berperkara. Contoh banyak mantan pejabat negara yang diadili tanpa pelanggaran hukum yang jelas dan terkesan tebang pilih. Demikian juga banyak kasus pertanahan di berbagai daerah milik masyarakat yang sudah ditempati turun temurun kemudian diputus bukan milik mereka oleh pengadilan karena gugatan oleh para pemodal besar.

“Sudah saatnya menjaga dan mengawal putusan pengadilan supaya betul-betul memberikan keadilan kepada masyarakat berupa payung hukum positif yang bisa digunakan untuk mengoreksi putusan pengadilan tanpa mengabaikan keberadaan lembaga peradilan secara hierarkis,” ungkapnya di Fakultas Hukum Kampus Unissula, Rabu (6/8/2025).

Karena pada dasarnya yang diinginkan masyarakat lembaga pengadilan sebagai benteng terakhir untuk melindungi hak-hak rakyat secara adil. Namun pada kenyataannya beberapa putusan, banding, maupun kasasi Mahkamah Agung justru menimbulkan persoalan keadilan. Karena hal ini Dekan FH Unissula tersebut mengusulkan adanya Mahkamah Yudisial yang bersifat permanen bukan seperti Komisi Yudisial yang sifatnya adhoc.

“Sehingga harus ada lembaga negara semacam Mahkamah Yudisial dan dibuatkan payung hukum positifnya yang mengatur tentang kewenangan untuk memeriksa hakim yang keputusannya janggal dan tidak memenuhi rasa keadilan” jelasnya.

Guru Besar Fakultas Hukum Unissula tersebut mengusulkan adanya perubahan nomenklatur Komisi Yudisial menjadi Mahkamah Yudisial. Dimana salah satu tugas utamanya adalah memeriksa dan memberikan hukuman kepada hakim-hakim yang justru menciderai rasa keadilan masyarakat.

Selanjutnya Mahkamah Yudisial tersebut harus diisi enam unsur yang merepresentasikan masyarakat. Dan yang sudah selesai dengan kepentingan dunianya. Sehingga tidak mudah untuk dipengaruhi. “Setidaknya mereka sudah teruji dalam penegakan hukum, yang tercermin dalam enam unsur. Diantaranya unsur advokat, jaksa, polisi, hakim, kalangan akademisi, dan juga tokoh masyarakat dari organisasi keagamaan. Tokoh tokoh terkemuka yang memiliki kecakapan hukum dengan usia minimal 50 tahun,” jelasnya.

Staf Ahli Kasad yaitu Mayjend TNI Dr Budi Pramono SIP SH MM MA MH GSC CIQar CIQnR MOS MCE CIMMR berhasil meraih gelar profesor kehormatan (Prof HC) dari Fakultas Hukum Unissula. SK profesor diserahkan langsung oleh Rektor Unissula Prof Dr Gunarto SH MH di kampus Unissula Semarang pada Rabu (6/8/2025).

Mayjend TNI Budi Pramono adalah seorang perwira tinggi TNI-AD yang sejak 27 Mei 2025 mengemban amanat sebagai Pa Sahli Tk III Kasad Bid Jahpers. Ia merupakan lulusan Akmil tahun 1988 dari kecabangan Artileri Pertahanan Udara. Jabatan terakhir jenderal bintang dua tersebut adalah Staf Ahli Kasad.

Setelah menyelesaikan pendidikan di Akmil, dirinya melanjutkan ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Sesko AD). Di sini, ia mendalami aspek-aspek strategis dan manajerial yang diperlukan untuk memimpin dan mengelola satuan di TNI.

Pendidikan di Sesko AD sangat krusial karena mengajarkan tentang perencanaan, pengambilan keputusan, serta strategi operasi dalam konteks pertahanan dan keamanan. Pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan ini semakin memperkuat posisinya di TNI dan mempersiapkannya untuk mengambil peran yang lebih besar dalam berbagai misi dan operasi militer.

Ia juga mengikuti sejumlah kursus dan pelatihan di dalam dan luar negeri yang berfokus pada taktik militer dan pengembangan kepemimpinan. Pengalaman ini memberikan wawasan yang lebih luas mengenai tantangan global dan berbagai pendekatan dalam menghadapi situasi krisis.

Dengan latar belakang pendidikan yang komprehensif, Mayjen TNI Budi Pramono tidak hanya menjadi pemimpin yang kompeten tetapi juga seorang mentor yang inspiratif bagi generasi penerus prajurit TNI, dengan mendorong pentingnya pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dalam menjaga profesionalisme di angkatan bersenjata.

Dalam perjalanan kariernya di dunia militer Mayjend TNI Budi Pramono memiliki banyak gagasan yang mencerahkan.  Diantara gagasannya adalah pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) pasca penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) Tahun 2004-2017.

Menurutnya pelaksanaan OMSP pada pasal 7 ayat 2 UU TNI bertujuan untuk melaksanakan operasi militer dengan cara operasi militer selain perang. Gagasan baru ini mengupas bagaimana perjalanan pelaksanaan OMSP selama tiga belas tahun. Telah diteliti dinamika pelaksanaan OMSP tersebut dan diobservasi apakah pelaksanaan OMSP tersebut berjalan secara konsisten atau tidak konsisten.

Secara khusus diberi perhatian pada studi kasus penanganan aksi terorisme, membantu tugas pemerintah daerah, bencana alam, wilayah perbatasan, kedaulatan wilayah udara di atas Kepulauan Riau, Natuna dan Batam. Selain itu juga pengamanan wilayah perairan Indonesia terhadap perompakan dan pencurian, kesepakatan bersama TNI dengan Kementerian Pertanian dalam ketahanan pangan.

Pakar hukum dari Unissula Prof Dr Jawade Hafidz SH MH, menyebut penggunaan atribut One Piece jangan sampai dilakukan oleh pejabat. Jika sebelumnya ada pejabat yang memakai atribut tersebut, DPR bisa menegurnya. Hal itu disampaikan Jawade saat ditanya wartawan soal marak pengibaran bendera Jolly Roger atau bendera bajak laut dari serial anime One Piece. Dia mengatakan, jika sampai ada pejabat yang memakai, itu bisa berdampak pada stabilitas politik di Indonesia.

“Saya melihat kalau digunakan pejabat negara itu tidak pas, tidak pantas. Karena itu memberikan polemik baru dan mengganggu stabilitas pemerintahan. Oleh karena itu penggunaan (atribut) bajak laut itu harus diantisipasi oleh pemerintah. Maka pemerintah harus berani menghentikan maraknya bajak laut itu. Jika dibiarkan bisa ganggu stabilitas politik,” kata Dekan Fakultas Hukum Unissula itu saat ditemui di kampus Unissula Semarang, Selasa (5/7/2025).

Jika yang mengenakan atribut One Piece ialah masyarakat, menurut dia, itu bisa saja sebagai bentuk ekspresi dan biasa saja.

“Kalau yang memakai masyarakat biasa ya mungkin biasa-biasa saja. Tapi kalau dipasang pejabat negara apalagi orang penting di negara ini, itu berbahaya. Masyarakat kita kan paternalistik, mudah mengikuti hal-hal yang ditampilkan pejabat negara. Dan pejabat negara tidak boleh memasang simbol-simbol yang bisa ganggu stabilitas negeri termasuk yang namanya One Piece itu,” jelasnya.

Jawade juga mengaku sempat melihat video seorang pejabat negara yang memasang logo Bajak Laut Topi Jerami dari serial One Piece di dada sebelah kirinya. Jawade hanya tersenyum ketika ditanya apakah pejabat itu memakai kemeja biru muda.

“Itu kita lihat di YouTube, ada pejabat negara pasang di sininya (menunjukkan dada kiri). Seharusnya ya yang bersangkutan diberi peringatan. DPR punya hak menanyakan itu kenapa dipakai simbol yang bersangkutan,” tegasnya.

Kemudian saat ditanya soal bendera One Piece yang dipasang di bawah bendera Merah Putih, Jawade berpendapat sebaiknya itu tidak dilakukan.

“Jangan dibiarkan, tidak boleh, bisa muncul hal-hal yang baru lagi, itu bisa ganggu stabilitas politik. Tidak boleh ada simbol baru. Di China nggak pernah ada gitu, coba negara maju, nggak ada itu. Di Indonesia nggak boleh terjadi, harus hentikan One Piece One Piece itu,” katanya.

Diketahui, Jolly Roger yang jadi polemik yaitu bergambar tengkorak bertopi jerami yang merupakan simbol Bajak Laut Topi Jerami. Simbol itu ada dalam manga dan anime One Piece karya mangaka Jepang, Eiichiro Oda.

One Piece mengisahkan petualangan sekelompok pemuda di dunia bajak laut. Mereka berkeliling dunia untuk mencari harta Karun bernama One Piece. Dengan lakon bernama Monkey D Luffy dan krunya, mereka membasmi kebatilan dan kejahatan penguasa di setiap pulau yang mereka datangi untuk menyelamatkan warga. Para bajak laut di dunia One Piece juga melawan pemerintah dunia yang dianggap sewenang-wenang.

Simbol kebebasan dari Jolly Roger Topi Jerami itu ramai diperbincangkan di Indonesia menjelang HUT RI ke-80. Ada yang memasang bendera tersebut di kendaraan bahkan di tiang bendera.

Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang menyelenggarajan kegiatan Summer Camp Internasional 2025. Acara dibuka, Selasa (5/8/2025) oleh Wakil Rektor 1 Dr Andre Sugiyono ST MM PhD di kampus Kaligawe.

Menurut Kepala UPT Kantor Urusan Internasional Unissula Rio Luhung Pribadi SPd, Summer Camp Internasional 2025 merupakan program UMAP (University Mobility in Asia and Pacific). Kali ini bertemakan The summer space the summer short program for academic and culture exchange – explore Semarang, explore Indonesia.

Para peserta berasal dari delapan negara, yakni dari Indonesia dan tujuh negara asing. Sedangkan peserta tersebut terdiri dari 17 mahasiswa asing dan 9 orang dari Unissula dengan lima pendamping.

Adapun yang dari luar negeri tercarat ada 7 negara yang mengirim mahasiswanya, yakni dari Kanada, Prancis, Taiwan, Filipina, Thailand, Vietnam dan Malaysia.

“Mereka berkegiatan dua minggu di Semarang. Diantaranya melakukan pembelajaran dan praktik, mengenal budaya dan masyarakat, tur kampus dan kota, dan jaringan global,” jelasnya.

Kegiatan Summer Camp Internasional 2025 tersebut menurut Rio membahas Sustainable Development Goals (SDGs). Diantaranya tentang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.

“Hal krusial yang dibahas adalah mengajak mahasiswa sebagai geneasi muda untuk tahu isu global dan mampu memberi solusi kepada negara dan masyarakat dunia. Diantaranya bagaimana menawarkan solusi tentang pendidikan, kesehatan dan lingkungan, dari hasil pembahasan bersama dari kegiatan ini,” jelasnya.

Dalam sambutannya Wakil Rektor 1, Dr Andre mengucapkan selamat datang kepada peserta dan berharap bisa mengikuti acara ini dengan menyenangkan dan bermanfaat.

Di satu sisi, dengan dijadikannya Unissula dipercaya sebagai tuan rumah Summer Camp Internasional 2025 dan diikuti mahasiswa dari luar negeri, menjadi bukti nyata jika Unissula makin dikenal di luar negeri. Hal ini mengingat Unissula juga masuk dalam rangking perguruan tinggi terbaik di dunia.

Ali Sena perserta Summer Camp Internasional yang merupakan mahasiswa Justice Institute of British Columbia, Kanada mengaku sangat senang bisa menjadi perwakilan dari kampusnya untuk ikut Summer Camp Internasional di Unissula.

Apalagi, dia mengatakan selama ini sudah tahu dan mengenal Unissula dan berharap bisa datang ke Unissula dan menjadi kenyataan.

Rektor Unissula Prof Dr Gunarto SH MH memberikan dukungan kepada Presiden Prabowo yang memberikan abolisi untuk Tom Lembong dan Amnesti untuk Hasto Kristiyanto.  “Saya menyampaikan pernyataan ini sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan intelektual, untuk menegaskan dukungan terhadap langkah konstitusional Presiden yang telah memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong,” ungkap Gunarto dalam konferensi pers di kampus Unissula (5/8/2025).

Lebih jauh ia menekankan dukungan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan hukum yang matang dan demi tercapainya tujuan hukum yang lebih besar.

Keputusan presiden memberikan amnesti dan abolisi berlandaskan pada Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. 

Kewenangan tersebut merupakan hak prerogatif presiden yang  harus dijalankan secara bijaksana dan bertanggung jawab.  Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat luas.

Langkah itu bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga sangat tepat dilihat dari sudut tujuan hukum yang terdiri atas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Lebih jauh ia menekankan pentingnya pemerintah membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat terkait dengan amnesti dan abolisi tersebut. “Pemerrintah perlu menjelaskan secara transparan dasar dan proses pemberian amnesti dan abolisi ini. Memperkuat mekanisme seleksi dan evaluasi ke depan agar tetap akuntabel. Menjadikan ini sebagai bagian dari perbaikan sistem hukum yang humanis dan adil,” pungkas Gunarto.

Sementara itu dekan Fakultas Hukum Unissula, Prof Dr Jawade Hafidz SH MH mengusulkan agar ada aturan hukum positif yang dapat menyelidiki hakim yang membuat keputusan hukum yang dinilai tidak wajar dan melanggar rasa keadilan publik. “Selama ini Komisi Yudisial dapat menyelidiki hakim terkait dengan etika namun tidak menyelidiki keputusan hakim yang terhadap sebuah perkara. Jika ada hukum positif yang mengatur itu maka misalnya Komisi Yudisial dapat membuat penilaian apakah hakim sudah membuat keputusan yang tepat pada suatu perkara di persidangan,” ungkap Jawade.

Turut hadir dalam konferensi pers tersebut para Wakil Rektor Unissula. Mereka adalah Dr Andre Sugiyono, Dr Dedi Rusdi SE Msi Akt CA, dan Muhammad Qomaruddin ST MSc PhD.