JAKARTA(headlinetoday.id) – Partai Mahasiswa terancam gagal untuk mengikuti pemilu 2024. Hal itu dipastikan setelah Partai Mahasiswa tidak mendaftar sebagai calon peserta pemilu 2024 hingga hari terakhir pendaftaran.
Komisioner KPU August Mellaz memastikan Partai Mahasiswa Indonesia tidak mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 hingga penutupan masa pendaftaran berakhir pukul 23.59 WIB, Minggu (14/8/22).
Selain Partai Mahasiswa Indonesia, dua partai yang batal mendaftar ke KPU adalah Partai Damai Sejahtera Pembaharuan dan Partai Rakyat.
“Tiga Partai politik yaitu Partai Damai Sejahtera Pembaharuan, Partai Mahasiswa Indonesia, dan Partai Rakyat hingga batas waktu penutupan pendaftaran 14 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB tidak melakukan pendaftaran,” kata August saat konferensi pers di kantor KPU, Senin (15/8/22) dini hari.
Sebelumnya, ketiga partai tersebut telah mendaftar dan memiliki Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) bersama dengan partai lainnya. Namun hingga penutupan pendaftaran, Minggu (14/8/22) partai tersebut tidak melengkapi persyaratan.
Setelah proses pendaftaran tersebut, KPU merinci sebanyak 24 berkas dokumen pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 dinyatakan lengkap dan ada berkas 16 parpol lainnya berstatus masih diperiksa.
Setelah berkas dinyatakan lengkap, KPU akan melanjutkan tahap verifikasi administrasi. KPU nantinya bakal menyampaikan hasil verifikasi administrasi pada 14 September mendatang. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022.
SEMPATVIRAL
Sebagai informasi, kemunculan Partai Mahasiswa Indonesia sempat menjadi perbincangan publik pada bulan April 2022 yang lalu. Saat itu diketahui Partai Mahasiswa tersebut dipimpin oleh Eko Pratama. Salah satu pemimpin aliansi gerakan mahasiswa.
Kemunculan Partai Mahasiswa sontak memunculkan pro kontra. Pasalnya pencatutan kata ‘mahasiswa’ menjadi permasalahan disitu. Hal itu dikarenakan mahasiswa kental dengan politik moral bukan politik praktis. Hal itu disampaikan oleh salah satu pimpinan aliansi mahasiswa, Ridho Alamsyah.
“Kami dari BEM Nusantara sangat menyesalkan dan mengecam keras dengan munculnya partai yang mengatasnamakan dan memakai kata mahasiswa dalam nama partai tersebut,” ujar Sekretaris Pusat BEM Nusantara, Ridho Alamsyah saat itu.
Kemunculan Partai Mahasiswa disahkan dengan SK Kemenkumham yang telah diterbitkan sejak 21 Januari 2022 lalu. Partai Mahasiswa Indonesia merupakan perubahan dari Partai Kristen Indonesia 1945 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. Partai Mahasiswa Indonesia terdaftar dalam Surat Kemenkumham Nomor M.HH-AH.11.04-09 tentang Penyampaian Data Partai Politik yang Telah Berbadan Hukum.
Setelah proses pendaftaran parpol ke Kemenkumham tersebut, diketahui terdapat 75 partai politik yang memiliki badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM. Dari jumlah tersebut, kini terdapat 43 parpol yang sudah memiliki akun Sipol. (den) editor: mridwan
Partai Masyumi dan Partai Umat Akhirnya ikut Mendaftar
JAKARTA (headlinetoday.id)– Sebanyak 40 parpol politik resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta pemilu 2024. Kini pendaftarannya telah resmi ditutup.
Pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024 kini telah resmi ditutup. Setelah dibuka pada 1 Agustus 2022 yang lalu kini pendaftarannya resmi ditutup, Minggu (14/8/2022).
Setelah dibuka selama 2 pekan, sebanyak 40 parpol kini telah mendaftaran diri. Hal itu disampaikan oleh salah satu komisioner KPU, Hasyim Asyari saat menyampaikan seremoni penutupan pendaftaran di kompleks KPU, Minggu (14/8/2022).
“Pada hari ini, 14 Agustus 2022 bertepatan dengan jam 23.59 adalah batas akhir pendaftaran partai politik, maka dengan demikian kami menyatakan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024 dinyatakan ditutup,” kata Hasyim.
Dari 40 partai yang resmi mendaftar ke KPU, sebanyak 25 parpol telah dinyatakan lengkap secara administrasi. Sedangkan 16 parpol lagi sedang dalam proses pemeriksaan.
Berikut daftar 40 partai yang resmi mendaftar ke KPU RI:
1. Partai Golongan Karya (Golkar) 2. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 3. Partai Bulan Bintang (PBB) 4. Partai Demokrat 5. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 6. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 7. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 8. PKP 9. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) 10. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) 11. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 12. Partai Republikku Indonesia 13. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 14. Partai Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 15. Partai Amanat Nasional (PAN) 16. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 17. Partai Demokrasi Rakyat Indonesia (PDRI) 18. Partai Persatuan Indonesia (Perindo) 19. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) 20. Partai Reformasi 21. Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) 22. Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai) 23. Partai Kedaulatan Rakyat 24. Partai Buruh 25. Partai Republik 26. Partai Ummat 27. Partai Beringin Karya (Berkarya) 28. Partai Indonesia Bangkit Bersatu 29. Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) 30. Partai Pelita dokumen 31. Partai Kongres dokumen 32. Partai Karya Republik 33. Partai Pandu Bangsa 34. Partai Bhinneka Indonesia 35. Partai Masyumi 36. Partai Republik Satu 37. Partai Damai Kasih Bangsa 38. Partai Pemersatu Bangsa. 39. Partai Pergerakan Kebangkitan Desa (Perkasa) 40. Partai Kedaulatan. (den) editor: gsoewarno
JAKARTA(headlinetoday.id)- PKB dan Gerindra resmi mendeklarasikan koalisi di kontestasi Pilpres 2024. Deklarasi ini secara langsung dipimpin oleh Prabowo dan Gus Muhaimin di Sentul Convention Center, Bogor, Jawa Barat.
Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan koalisi di Sentul hari ini (13/8) masih sebatas deklarasi partai. Sementara itu, nama capres dan cawapres baru akan diputuskan pada kesempatan berikutnya.
“Kita masih menunggu. Masih ada waktu 1,5 tahun. Partai lain belum ada yang mengumumkan. PKB-Gerindra pasti tidak akan keluar dari dua nama itu,” katanya menyebut Prabowo dan Muhaimin.
UNISSULA KAMPUS UNGGUL
Di lain pihak, Prabowo mengatakan kerja sama PKB dan Gerindra merupakan sejarah baru bagi partai. Menurutnya, Gerindra belum pernah berkoalisi pilpres dengan PKB sejak mengikuti pemilu pada 2009. Prabowo melanjutkan bahwa PKB dan Gerindra secara pandangan politik sejalan.
Sementara itu, Gus Muhaimin menambahkan, kerja sama ini dibangun karena keduanya mempunyai karakter ideology yang sama. “Gerindra adalah partai nasionalis agamains. PKB adalah partai agamais nasionalis” Ujarnya.
Bagi Muhaimin, kesamaan ideologi dan cita-cita menjadi modal utama dalam menjalankan koalisi. Ketua Umum PKB itu mengaku ada beberapa pihak yang mencoba menghalau langkah koalisi bersama Gerindra.
“Kerja sama yang mulai kita tanda tangani hari ini adalah komitmen dan tekad bersama, kerja dan rencana bersama,” ungkap Muhaimin.
Dalam piagam kerja sama, ada sejumlah poin yang disepakti. Di antaranya kerja sama pada visi percepatan pembangunan Indonesia serta keinginan untuk membangun kepentingan umat.
RESPONPDIP
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi deklarasi kerjama Gerindra-PKB untuk Pilpres 2024. Menurut Hasto PDIP mempunyai banyak kader pemimpin.
“Kader kita banyak, Pak Rapidin dan Bobby di Sumut mereka hebat membawa kemajuan daerah,” tutur Hasto.
Hasto melanjutkan bahwa PDIP menyiapkan kader dengan sebaik-baiknya melalui sekolah partai. PDIP akan memberikan pendampingan kepada kader yang sudah menjadi kepala daerah. Ia mencontohkan mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar yang dinilai suskes memimpin Banyuwangi.
Terkait siapa Capres yang akan diusung PDIP, Hasto belum mau mengatakannya. Menurutnya, Capres itu kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Untuk Pilpres, semua baru digembleng oleh bu Mega. Kan masih Agustus tahun depan, pendaftaran Capresnya,” ujarnya. ( fik) editor: mridwan
Bharada E menyebut Brigadir Yoshua bersimbah darah di depan Ferdy Sambo yang memegang pistol
Kerja Mereka Menutup-nutupi Kasus Hukum.”
JAKARTA (headlinetoday.id) – Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santosa menyebut ada upaya perlawanan dari kubu Ferdy Sambo terhadap Timsus dalam mengungkap kasus pembunuhan Brigadir Yoshua. Menurutnya, perlawanan Geng Sambo di antaranya menyebarkan isu negatif terhadap personil Timsus.
“Di balik itu sebetunya ini ada perlawanan yang menyerang orang-orang dalam Timsus. Perlawanan dari kelompok ini. Akan menebar isu-isu negatif terhadap personil-personil Timsus,” ujar Sugeng dalam Wawancara yang diadakan oleh Narasi Newsroom kemarin (13/8/22).
Dalam wawancara yang bertajuk “IPW : Ada Geng Mafia di Tubuh Polri, Hati-Hati Pelawanan Balik Kelompok Sambo” itu ia menjelaskan Ferdy Sambo merupakan ketua “gang mafia” Polri karena keterlibatan puluhan polri dalam kasus Brigadir Yoshua.
“Keterlibatan Fahmi Alamsyah sebagai staf ahli Kapolri mesti diusut tuntas.”
“Sambo dan 31 orang yang sukarela terjung ke jurang ini adalah mafia. Mafia juga bekerja bagaimana menutupi kasus-kasus pelanggaran hukum. Dengan cara membunuh saksi, ya menyuap, mengarang cerita bohong. Sama ini,” jelas Sugeng.
Tak hanya itu Sugeng juga melanjutkan bahwa skenarion kasus ini sangat sistematis dan tersruktur seperti mafia. “Ini sama nih yah sama dengan mafia. Mafia juga sistematif bekerjanya. Kemudian terstruktur dari bintang dua, bintang satu,” lanjutnya.
Di sisi lain, Sugeng merespon pencabutan kuasa dari pengacara Bharada E, yakni Deolipa Yumara. Menurutnya, pencabutan surat kuasa ini ada unsur intervensi dari penyidik.
“Saya ingatkan Polri jangan mengintervensi pekerjaan pengacara. Walau anda yang menunjuk pengacara, anda tidak berhak mengintervensi pekerjaan pengacara,” kata Sugeng.
Pihaknya juga mengingatkan bahwa pengacara berhak menyampaikan pernyataan di depan public den mempertahankan prinsip hukum. “Saya lihat ada konflik ketika pengacara menyampaikan sesuatu. Saya mau bilang pengacara tidak di bawah Polri,” lanjutnya.
Sementara itu, Pengacara Bharada E, Deolipa mengaku tidak mempercayai surat pencabutan kuasa tersebut. Menurutnya, Bharada E lebih suka menulis tangan. “ini kan tulisan bahasa hukum. Anak kuliah hukum yang bisa menulis ini. Anggota Brimob tulisan begini tidak cocok,” jelas Deolipa.
Ia menuturkan akan membawa hal ini ke forum pengacara Indonesia. “Ya saya bawa ke forum pengacara Indonesia. Kami ingin melawan ketidakbenaran. Bukan melawan orang-orang di Bareskrim,” tutur Deolipa.
MAFIA BUKAN POLRI
Aktivis Kemanusiaan, Irma Hutabarat merespon kasus pembunuhan Brigadir Yoshua. Menurutnya, skenario kasus Brigadir Yoshua yang selama ini bukanlah hasil kerja polisi, melain mafia.
“Kita dengar sendiri para purna polisi bernada tidak percaya. Ini bukan kerjaan polisi. Kalo ada orang membunuh, kemudian menghilangkan barang bukti, lalu ngajak seluruh korps yang ada di geng itu untuk berbohong, itu kan kelakuannya mafia,” tegas Irma.
Ia juga meminta Timsus Polri mengusut skrenario yang dibuat oleh staf ahli Kapolri Fahmi Alamsyah. “Apakah mengundurkan diri selesai, kan tidak. Itu harus diusut. Kenapa harus membuat skenario seperti itu,” ungkapnya.
Selain itu, Irma juga menegaskan bahwa ini momentum bagi bangsa Indonesia merebut Polri dari tangan mafia. “Kepercayaan public sangat penting, kalau Polri hancur, Negara juga hancur. Bagi Polri sebaikya rebut kepecayaan rakyat Indonesia,” lanjutnya.(fik) editor: mridwan
SEMARANG (headlinetoday.id) – Sebuah pertunjukkan seni dan budaya tersaji di Simpang Lima, pagi hari ini (14/08/2022). Acara yang bertajuk Gamelan Kolosal itu merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-72 Jawa Tengah.
Pertunjukkan itu dimeriahkan oleh 1.050 seniman, 30 grup kudalumping, dan 600 pengrawit. Acara yang didukung Bank Jateng dan Purnomo Yusgiantoro Center itu, juga menampilkan ribuan siswa SMA/SMK yang ikut menari flashmob jaranan.
“Acara di Simpang Lima itu adalah sebuah pertunjukan seni tradisional yang mempertontonkan alunan musik gamelan ditambah penampilan ciamik para penari jaranan. Ada 30 grup gamelan dan penari jaranan yang siap tampil,” kata Pimpro Gamelan Kolosal, Agung Wahyu Utomo, dikutip dari jatengprov.go.id, kemarin (13/8/2022).
Agung menerangkan, semua seniman yang tampil di Simpang Lima adalah seniman desa. Mereka sangat antusias tampil dan ikut memeriahkan HUT Jateng, sebagai bentuk ucapan terima kasih atas perhatian Pemprov Jateng, khususnya Ganjar Pranowo, dalam pelestarian kebudayaan. Sebab, selama ini hampir semua desa di Jateng mendapatkan bantuan seperangkat gamelan perunggu dari Gubernur Jawa Tengah itu.
“Ini yang datang 30 grup. Sebetulnya masih banyak lagi yang kepingin hadir dan merayakan, karena desa yang dibantu pak gubernur kan ada ribuan ya, tapi terkendala mepetnya persiapan,” terangnya.
Pada acara itu juga tampil beberapa seniman tradisional Jawa dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka tampil secara virtual.
“Ada beberapa seniman dari Sumut, Sumsel, dan Jambi. Mereka ikut memeriahkan HUT Jateng dengan menampilkan seni tradisional Jawa di daerah masing-masing,” kata koreografer Gamelan Kolosal Joko Setiyono dan komposer Ahmad Alfan Riska.
Ganjar mengajak semua masyarakat untuk datang dan meramaikan acara Gamelan Kolosal di Simpang Lima tersebut.
“Seribu seniman desa kepung, ada 30 kelompok gamelan dan jaranan yang bakal tampil, ada juga flashmob jaranan. Ayo ajak teman, tetangga dan keluargamu untuk datang. Kita sama-sama gembira merayakan Hari Jadi Jawa Tengah yang ke-72. Yang jauh silahkan ngintip di akun official Ganjar Pranowo,” kata Ganjar melalui media sosial.(gan) editor: mridwan
Bupati Pemalang korupsi dan dicokok KPK karena memperjualbelikan jabatan dan proyek
Harga Kursi Jabatan Dijual antara Rp 60 Juta sampai Rp 350 Juta
KETIKA BupatiPemalang dicokok KPK karena memperjualbelikan jabatan dan proyek, kata yang pantas untuk dia adalah Bandit. Bayangkan saja, di tengah 124.270 rakyatnya yang tergolong miskin secara ekstrem, masih berani-beraninya korupsi. Moralitasnya sungguh comberan. Bandit Bulukan bener. Sungguh.
Kemiskinan ekstrem, sesuai definisi Bank Dunia adalah kondisi di mana pendapatan per kapita di bawah 1,9 US dolar. Kalau kita terjemahkan, mereka adalah rakyat yang pendapatan rata-rata per harinya Rp 11.000. Intinya, dengan empat orang dalam keluarga, bisa kita bayangkan mereka hanya bisa makan nasi dengan ikan asin. Tiap hari. Bisa jadi kadang, mungkin hanya dengan garam. Buat mereka makan Tempe dan Tahu sudah menjadi hal yang teramat mewah.
Isyu kemiskinan ekstrem mencuat pertama kali dari Kabupaten yang dipimpin bandit bulukan ini. Sejak 2020. Dan kemudian menjadi konsumsi nasional. Setelah, hampir semua media sosial seperti Facebook, twitter dan Instagram mengulasnya.
“Imperium politik yang dibangun kelompok bisnis Dewi Sri melahirkan dinasti politik yang korup.”
Istana pun jadi gerah. Apalagi pada 2021 ternyata di Jawa Tengah ada lima kabupaten yang masuk kategori miskin secara ekstrem. Dan pada 2021 Wakil Presiden pun turun ke Pemalang. Kemudian thema penanggulangan kemiskinan ektrem menjadi program prioritas Jokowi.
Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, bisa jadi saat itu agak kesal. Libido kurupsinya agak terganjal isyu yang sangat sensitif dan krusial. Karena Pemalang kemudian jadi sorotan publik.
Dalam banyak kesempatan, Mukti selalu menegaskan bahwa prioritas utama adalah kemiskinan ekstrem habis pada 2024. Serangkaian program bantuan memang sempat dieksekusi. Bantuan rumah tinggal layak huni, MCK. Beberapa perusahaan besar di Jateng pun ikut turun tangan melalui program CSR.
Tapi diam-diam, libido korupsi Mukti susah untuk direm. Maka terjadilah peristiwa OTT itu. Tiga Kepala Dinas ikut terseret dalam kasus ini. Ludes sampai supir-supirnya.
Seorang mantan pejabat penting di Tegal, ketika mendengar peristiwa ini berujar,”Sudah kuduga.” Ia menjelaskan gejala korupsinya sudah terindikasi sejak awal pelantikan. Anak pemilik perusahaan PO Bus Dewi Sri ini, menurut mantan pejabat itu, tidak melakukan konsolidasi menyeluruh. Mengakhiri persaingan dan permusuhan dalam proses Pilkada. Bahkan, seperti masih menyimpan dendam.
“Mukti malah sibuk menyingkirkan ASN yang dinilai tidak mendukungnya. Dan membiarkan masuknya tim sukses mengintervensi dalam berbagai kebijakan Bupati,” ujarnya.
IMPERIUM POLITIK DEWI SRI
Dewi Sri adalah perusahaan Bus terbesar di Kota Tegal. Didirikan oleh H Ismail, pria kelahiran Randusanga Kulon Kabupaten Brebes. Ismail kemudian merantau ke Tegal setelah menikah dengan Hj Rokhayah.
Di era 1990an, persaingan bisnis di sektor transportasi makin ketat. Dewi Sri mendapat pesaing dari saudaranya yang mendirikan PO Bus Dedi Jaya dan kemudian disalip oleh PO Bus Sinar Jaya.
Melihat persaingan yang begitu ketat, Hj Rokhayah sebagai pengendali keluarga Dewi Sri, sejak reformasi memutuskan untuk masuk ke dunia politik. Dan targetnya waktu itu jelas; Mengusai jabatan Bupati dan Walikota di Karesidenan Pekalongan.
Langkah Hj Rokhayah mendirikan imperium politik cukup sukses. Anak pertamanya Akmal Jaya berhasil menduduki posisi Walikota Tegal sejak 2003-2013. Tapi Akmal kemudian juga terseret kasus korupsi dan oleh KPK dijebloskan ke penjara.
Setelah Akmal tumbang, Dewi Sri mencoba merebut kursi Bupati Tegal dan Brebes. Di Kabupaten Tegal keluarga Dewi Sri dikalahkan oleh Enthus Susmono. Tapi yang di Brebes Idza Priyanti sukses menduduki kursi Bupati.
Kemudian pada 2020 anak terkecil Hj Rokhayah, Mukti Agung Wibowo sukses merebut kursi Bupati Pemalang. Dilantik pada 2021, dan satu tahun kemudian mesti mengakhiri jabatannya akibat terkena OTT KPK.
Kelompok bisnis Dewi Sri, di Tegal adalah imperium bisnis dengan kekuatan uang yang melimpah. Pertarungan yang berhasil mereka menangi, selalu diikuti oleh aksi jor-joran bagi-bagi duit ke rakyat.
Sekali ikut dalam pertarungan Pilkada, kelompok bisnis Dewi Sri dengan enteng bisa menggelontorkan uang rata-rata Rp 50 miliar. Duit-duit inilah yang wajib kembali setelah anak-anaknya menjabat.
Saat Akmal berkuasa, beredar kencang dugaan permainan proyek dikendalikan oleh Hj Rukhayah. Bahkan saat itu, dugaan ini seperti sudah menjadi rahasia umum.
Di Pemalang, ketika Mukti berkuasa, pola yang sama berjalan. Cuma bedanya, tangan-tangan Mukti ada di tim suksesnya yang menggerpol dinas-dinas.
MENJADI DRAKULA
Bisnis, ketika masuk ke wilayah politik, selalu berujung kejahatan korupsi. Karena dinasti politik yang dibangun kelompok Dewi Sri pada hakekatnya adalah bisnis. Tidak peduli apakah bisnis itu direbut dari pertarungan politik.
Dan bisnis tanpa moralitas yang cukup, ketika masuk ke dunia politik, ujungnya adalah transaksi proyek yang tidak ada ujungnya. Tidak peduli apakah rakyatnya lagi pada susah makan atau tidak. Bisnis dan politik bisa jadi drakula penghisap keringat rakyat. Dihisap sampai kering kerontang. Drakula yang perilakunya akan terus menerus haus darah.
PRODI DI UNISSULA BERSTANDARD INTERNASIONAL
Dan tindak korupsi selalu membawa korban. Bisa jadi teman dan koleganya. Bupati Mukti, menurut KPK telah menerima suap Rp 6,1 miliar. Dan selain Mukti, KPK telah menetapkan lima koleganya sebagai tersangka. Mereka adalah Komisrais PD Aneka Usaha Adi Jumal Widodo, Pj Sekda Slamet Masduki, Kepala BPBD Sugiyanto, Kadis Kominfo Yanuarius Nitbani dan Kadis PU Muhammad Saleh.
Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, Mukti menjual jabatan dengan tarif antara Rp 60 juta sampai Rp 350 juta. “Tergantung posisi jabatannya,” ujar Firli.
Menurut Firli, Adi Jumal Widodo adalah orang kepercayaan Mukti yang ditugaskan untuk mengutili uang dari para calon pejabat itu. Sedangkan empat tersangka lainnya adalah calon pejabat yang sudah nyetor uang ke Adi Jumal Widodo.
Firli menambahkan, total yang yang diterima Mukti dari Adi Jumal dari hasil jual beli jabatan sebesar Rp 4 miliar. “Ada sisa uang sebesar Rp 2,1 miliar yang masih kita dalami sumbernya dari mana,” ujarnya.
Lalu sebelum diringkus KPK, di gedung DPR RI dengan siapakah Mukti telah bertemu dan untuk kepentingan apa? Hingga tulisan ini dibuat, KPK belum memberikan penjelasan yang pasti.
Firli hanya menyatakan KPK tahu dengan siapa Mukti bertemu. Cuma untuk menjadikan anggota DPR RI itu tersangka, KPK belum menemukan bukti permulaan yang cukup. (tor) editor: mridwan
Gibran murka ke Paspampres karena memukul warganya
“Dia Pukul Warga Saya.”
WALIKOTA Solo – Gibran Rakabuming Raka murka terhadap anggota Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres). Karena dia telah memukul warganya di Jalan Ahmad Yani, perempatan Girimulyo, Kota Solo, Jawa Tengah.
Saat mediasi di Balai Kota Solo, Jumat (12/8/2022), anggota Paspampres bernama Heri Misbah itu mengaku salah dan meminta maaf atas perbuatannya yang memukul sopir truk pada Selasa (9/8/2022).
“Bagi saya belum selesai. Mereka minta maafnya karena beritanya viral. Kalau enggak viral mereka enggak mungkin minta maaf,” tegas Gibran.
“Gibran marah karena menilai warganya tidak bersalah.”
Gibran tampak murka saat Heri hendak berbicara di depan awak media. Karena begitu kesal, sebelum Heri bicara, Gibran menarik masker yang dikenakan olehnya hingga putus dan membuang masker tersebut ke lantai.
“CCTV udah saya pegang. Jelas banget kejadiannya, kasar banget. Kejadiannya juga di dekat rumah saya. Bayangno! aku isin banget (bayangkan! saya malu sekali),” ujarnya.
Putra sulung Jokowi itu tidak terima dengan perlakuan Heri kepada warganya. Ia menilai korban sama sekali tidak melakukan kesalahan. Pasalnya, kecelakaan dipicu kendaraan ditumpangi Misbah yang menerobos lampu merah.
“Kalau saya sih enggak terima warga saya digituin. Dia enggak salah kok. Paspampresnya juga enggak dalam posisi mengawal siapa-siapa,” katanya.
KRONOLOGI PEMUKULAN
Pasca mediasi, beredar video di media sosial yang memperlihatkan Gibran mencopot masker Heri. Beberapa netizen menganggap tindakan itu kurang sopan.
“Dia sudah memukuli warga saya” jawab Gibran melalui akun Twitter pribadinya @gibran_tweet.
Di cuitan selanjutnya, Gibran mengungkap aksinya demi menjaga wibawa korban. “Maaf. Justru wibawa korban yang harus saya jaga,” tulis Gibran.
Peristiwa pemukulan terhadap warga Solo bermula saat mobil rental yang dikendarai anggota paspampres itu bertabrakan dengan sebuah truk di Simpang Empat Giri Mulyo, Manahan, Solo pada Selasa (9/8/2022).
Kala itu, truk melaju karena lampu lalu lintas sudah berwarna hijau. Namun, dari sisi lain melintas mobil paspampres yang menerobos lampu merah. Tabrakan pun tak terhindarkan.
Kemudian, keluarlah oknum paspampres dari mobil itu. Terjadilah pemukulan yang dilakukan oleh Heri terhadap sopir truk. Saat kejadian, SIM milik sopir truk itu juga disita. (gan) editor: gsoewarno
PEMALANG (headlinetoday.id) – Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (11/8/2022) malam. OTT itu berkaitan dengan dugaan suap dan pungutan tidak sah dalam pengadaan barang dan jasa serta jabatan di Kabupaten Pemalang.
“MAW (Mukti Agung Wibowo) dan beberapa orang yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi berupa suap,” kata Ketua KPK Firli kepada wartawan, Jumat (12/8/2022) pagi.
Mulai dari kepala dinas hingga tukang sapu diamankan KPK. Berikut nama-namanya.
Mukti Agung Wibowo lahir di Tegal pada 2 Oktober 1976. Ia menempuh pendidikan S1 pendidikan teknik mesin di Universitas Trisakti pada 2002. Kemudian ia melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Diponegoro pada 2015 dengan program magister ilmu politik.
Mukti terpilih melalui Pemilihan Kepala Daerah 2020 bersama wakilnya Mansur Hidayat, diusung oleh PPP dan Gerindra.
Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai wakil bupati Pemalang pada tahun 2011 hingga 2016 mendampingi Junaedi. Selepas masa jabatannya berakhir, pada Pilkada 2015, ia mencalonkan diri sebagai Bupati Pemalang, namun gagal.
Mukti adalah salah satu anak dari pemilik PO Dewi Sri yang ternama di Pantura. Ia merupakan adik dari Bupati Brebes, Hj Idza Priyanti dan kakak dari Wali Kota Tegal periode 2008-2013, Ikmal Jaya, yang juga merupakan keturunan dari pengusaha pemilik PO Dewi Sri yakni H Ismail.
Mukti terakhir melaporkan harta kekayaan atau LHKPN pada 18 Maret 2022 untuk periodik 2021 dengan total kekayaan mencapai Rp 1.238.068.102.
Berikut rinciannya:
Tanah dan bangunan di Kabupaten Brebes senilai Rp 350.000.000
Alat transportasi dan mesin: Mobil Toyota Innova tahun 2016 senilai Rp 250.000.000
Harta bergerak lainnya: Rp 226.180.000
Kas dan setara kas: Rp 411.888.102. (gan/berbagai sumber) editor: mridwan
JAKARTA (headlinetoday.id)– Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan segera mendeklarasikan koalisinya untuk menghadapi pemilu 2024.
Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda mengungkapkan bahwa koalisi atau kerja sama politik antara partai PKB dengan Gerindra akan dideklarasikan dalam waktu dekat. “Deklarasi itu akan dilaksanakan di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (13/8/2022),” ujar Syaiful.
Kesepakatan itu, menurutnya, diambil setelah pertemuan elit kedua partai di kediaman Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani pada Rabu (10/8/22).
Deklarasi koalisi itu kabarnya akan dilakukan di tengah penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional Partai Gerindra yang akan berlangsung hari ini, Jumat (12/8/22) hingga Sabtu (13/8/22).
“Jadi waktu deklarasi ini sehari setelah kawan-kawan Gerindra menyelesaikan Rapimnas mereka. Tentu pemilihan waktu deklarasi ini sengaja menunggu selesainya event Rapimnas Gerindra karena kami menghormati forum tersebut,” kata Syaiful.
Ia juga mengatakan mereka akan terus menghitung kerja sama politik kedua partai itu dimulai dari komunikasi pimpinan hingga pertemuan pengurus wilayah.
“Maka kami sangat menghitung proses kerja sama politik ini mulai dari komunikasi kedua ketua umum, dilanjutkan pertemuan antar-pengurus wilayah, kemudian kemarin kita baru saja daftar bareng dan nanti akan diresmikan melalui deklarasi bersama dengan penandatangan kesepakatan kerja sama politik hitam di atas putih,” ujar Syaiful.
Dalam agenda deklarasi koalisi itu Syaiful juga menegaskan kalau Ketua Partai Gerindra Prabowo dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar akan menyampaikan orasi politiknya.
“Nantinya selain dibacakan piagam deklarasi juga Pak Prabowo dan Gus Muhaimin akan menyampaikan orasi politik tentang visi mereka tentang Indonesia,” ujarnya.
Sebelumnya, Gerindra dan PKB telah mendaftar bersama ke KPU beberapa hari yang lalu. Proses pendaftaran itu dipimpin langsung oleh Prabowo dan Muhaimin Iskandar. (den) editor : mridwan
Ferdy Sambo akui sudah merencanakan pembunuhan Brigadir Yoshua sejak dari Magelang
Media Asing Soroti Kasus Pembunuhan ini
JAKARTA(headlinetoday.id)– Pasca penetapan sebagai tersangka Ferdy Sambo akhirnya mengaku terlibat dalam pembunuhan yang menewaskan Brigadir Yoshua atau Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat. Hal itu disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi.
“FS mengaku tersulut amarah setelah mendapati istrinya PC dinodai harkat dan martabat keluarganya oleh Brigadir Yoshua di Magelang,” kata Andi di Mako Brimob.
Ia melanjutkan FS telah merencakan pembunuhan itu sejak dari Magelang. “Sebab emosi kemudian tersangka memanggil Bripka RR dan Bharada E merencakan pembunuhan terhadap yoshua,” lanjut Andi.
Hal ini senada dengan hasil penyelidikan Tim khusus Polri yang menyebutkan Ferdy Sambo memerintahkan Bharada E menembak Brigadir Yoshua dengan memakai senjata Bripka RR.
“Penembakan itu terjadi atas perintah Saudara FS dengan memakai senjata milik Saudara RR,” ungkap Kapolri.
Di lain pihak pengacara Ferdy Sambo menuturkan bahwa kliennya akan bertanggung jawab pada setiap proses hukum yang berlaku. “Seluruh perbuatan yang telah saya perbuat saya akan bertanggungjawab dan patuh pada segala prosedur hukum,” jelas Arman terkait pesan Sambo kepada publik.
Arman mengungkapkan kliennya juga meminta maaf kepada Polri, khususnya kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
KOMNAS HAM PERIKSA FS
Polri mengumumkan empat tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yoshua. Menindaklanjuti temuan itu, Komnas HAM akan memeriksa para tersangka pada Jumat 12 Agustus 2022 di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Menurut Komisioner Komnas HAM Choirul Anam agenda pemeriksaan akan dilakukan pada pukul 15.00 WIB.
“Komnas HAM akan periksan FS, RE, RR dan KM di Mako Brimob sore ini,” kata Anam pada wartawan.
Pada saat yang sama, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo juga menuturkan bahwa Komnas HAM akan melakukan pemeriksaan kepada Ferdy Sambo beserta ajudannya.
Pemeriksaan ini adalah penjadwalan ulang karena Komnas HAM batal memeriksa Ferdy Kamis kemarin. Awal rencananya pemeriksaan dilakukan guna mendalami peran Ferdy dalam penembakan Brigadir Yoshua.
Saat dikonfirmasi, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara memastikan pihaknya akan menjadwal ulang pemeriksaan. “ Akan kita jadwal ulang, masalah waktu akan kita koordinasikan dengan Timsus,” ujar Beka pada awak media Kamis (11/8).
SAMBO DISOROT MEDIA ASING
Usai ditetapkan sebagai tersangka, sejumlah media asing menyoroti keterlibatan FS dalam Kasus pembunuhan Brigadir J. Salah satunya Channel News Asia yang berbasis di Singapura. Media ini menuliskan keterlibatan sambo dalam pembunuhan berencana yang meninggal bulan lalu.
CNA juga mengutip pernyataan Sigit yang mengungkapkan Sambo memerintahkan bawahannya menembah Brigadir J. Dalam artikel yang bertajuk “Indonesian police general charged with premeditated murder of bodyguard” membahas mengenai respon Presiden Joko Widodo yang memerintahkan penyelesaian kasus ini.
Di lain pihak, Media asal Australia juga turut merespon kasus penembakan Brigadir J. Dalam artikel yang berjudul “General charged with murder in new twist to case of bodyguard”, Sydney Mornig Herald menuliskan peristiwa ini mengancam turunnya kepercayaan publik pada penegakan hukum di Indonesia
SMH melanjutkan bahwa kasus Brigadir J sudah mendominasi berita utama di Indonesia selama beberapa minggu belakangan.
Tak hanya itu, Daily Star media asal Inggris ikut menulis berita tentang peristiwa ini. Dalam artikel yang berjudul “Top cop facing death penalty for ‘ordering assassination of own bodyguard.” Media itu menjelaskan seorang polisi berpangkat tinggi telah didakwa pasal pembunuhan berencana terhadap pengawalnya. (fik) editor : gsoewarno
