Pengukuhan guru besar merupakan momentum pengakuan atas kontribusi panjang seseorang dalam Pembangunan bangsa dan negara. Termasuk kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum. Hal itu diungkap Wakil Ketua DPR RI periode 2024–2029 Sufmi Dasco Ahmad dalam pengukuhan guru besar kehormatan Unissula kepada Prof (HC-Unissula) Dr Ir Adies Kadir SH MH, Sabtu (29/11/2025).
“Prof Adies Kadir adalah figur yang dalam mengambil keputusan menggunakan pendekatan efidence sistematis dan berorientasi solusi. Beliau adalah tipe politisi substantif yang menempatkan keilmuan dan profesionalisme sebagai landasan etis dalam setiap tindakan,” ungkapnya.
Dasco juga mengungkap banyak kontribusi pemikiran yang sangat signifikan dalam konteks reformasi hukum. “Saya menjadi saksi bagaimana gagasan-gagasan itu ia bangun tidak hanya dari perspektif politik tapi dengan pendekatan akademik dan komparatif mengacu pada praktik internasional jurisprudensi dan prinsip-prinsip good governance,” jelasnya.
Sehingga menurutnya pengukuhan gelar profesor kepada Adies Kadir bukanlah ornamen atau seremonial akademik. “Tetapi pengakuan legitimasi atas kontribusi pemikiran terhadap perkembangan hukum nasional,” pungkasnya.
Adies Kadir merupakan Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029. Dalam pengukuhannya sebagai guru besar bidang ilmu hukum, Adies Kadir menyampaikan orasi ilmiahnya yang berjudul revitalisasi Komisi Yudisial dalam sistem peradilan Indonesia. Adapun riwayat Adies Kadir yaitu lahir di Balikpapan 17 Oktober 1968. Riwayat pendidikan tinggi S1 Teknik Sipil di Universitas Wijaya Kusuma lulus tahun 1992. Kuliah di Prodi S1 Ilmu Hukum Universitas Merdeka lulus tahun 2003. Kuliah di Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Merdeka lulus tahun 2007. Kuliah di Program Doktor Hukum Universitas 17 Agustus lulus tahun 2017. Mendapat gelar Profesor (HC-Unissula) tahun 2025.
Tamu nasional lainnya yang hadir antara lain Ketua Mahkamah Agung Prof Dr Sunarto SH MH, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri ESDM Bahlil Lahdalia. Hadir pula Menteri Komunikasi & Digital Meutia Hafid, Menteri Kependudukan Wihaji dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
