Unissula menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk peran Polri dalam ketahanan pangan dari perspektif hukum, Ekonomi, dan teknik di Gedung Kuliah Bersama lantai 10, Sabtu (11/10/2025). Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber lintas disiplin ilmu, yakni Prof Dr Anis Masdurohatun SH MHum (Ketua Program S3 Ilmu Hukum), Prof Dr Widodo SE MSi (Ketua Program S3 Ilmu Manajemen), dan Prof Dr Ir Slamet Imam Wahyudi DEA (Ketua Program S3 Teknik Sipil). Adapun moderator Dr Mochamad Abdul Basyir SPd MPd.
Sementara itu Wakil Rektor II Dr Dedi Rusdi SE MSi Akt CA yang juga Ketua Panitia, dalam sambutannya menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan aspek krusial bagi kelangsungan hidup bangsa. “Ketahanan pangan menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh penduduk. Peran Polri sangat strategis sebagai penegak hukum sekaligus pengawal stabilitas nasional,” ujarnya. Ia berharap hasil FGD dapat memberikan rekomendasi konstruktif bagi Polri dalam menjaga stabilitas pangan nasional demi kemajuan bangsa.
Prof Anis menjelaskan bahwa Polri memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui fungsi penegakan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Ketahanan Pangan, Polri berwenang menindak berbagai pelanggaran yang dapat mengancam ketersediaan dan distribusi pangan, seperti penimbunan, penyelundupan, serta praktik perdagangan tidak sehat.
Polri juga berperan dalam memastikan pelaksanaan kebijakan dan peraturan pemerintah terkait pangan berjalan sesuai hukum, sehingga tercipta kepastian dan rasa aman bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan.
Dari sisi ekonomi, Prof Widodo menyoroti berbagai permasalahan dalam sistem ketahanan pangan seperti ketimpangan hasil panen, tingginya biaya transportasi, serta risiko kerusakan produk. Menurutnya, hal ini dapat diatasi melalui penerapan profesionalisme logistik pangan dan penguatan peran para pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai policy creator, koordinator, fasilitator, implementer, dan akselerator. “Peran Polri yang bukan berasal dari bidang pangan justru menunjukkan pengembangan luar biasa. Namun yang perlu diperhatikan adalah keberlanjutan dan kedalaman program ketahanan pangan ke depan,” tegasnya.
Sementara itu Prof Imam Wahyudi menjelaskan bahwa Polri memiliki peran penting dalam mendukung dan mengamankan tahapan produksi pertanian, penyediaan air irigasi, serta distribusi hasil panen. Ia menambahkan bahwa dalam perspektif teknik, Polri juga berperan dalam tahap preventif, implementatif, pembinaan, dan kolaborasi lintas sektor guna memastikan sistem pangan nasional berjalan aman dan efisien.
Kegiatan FGD diikuti oleh mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum, Program Doktor Ilmu Manajemen, dan Program Doktor Teknik Sipil. Hadir pula Dekan Fakultas Hukum Prof Dr Jawade Hafidz SH MH, Dekan Fakultas Teknik Dr Abdul Rochim ST MT, dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prof Dr Heru Sulistyo SE MSi.
Moderator Dr. Mochamad Abdul Basyir menutup kegiatan dengan menegaskan tiga poin utama hasil FGD, yakni pentingnya peran Polri dalam pengamanan proses produksi pangan, dukungan terhadap strategi alokasi air irigasi, serta keterlibatan dalam tahap preventif dan kolaboratif untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
