Unissula Semarang mengukuhkan Prof Dr Margono SH MH sebagai Guru Besar Kehormatan bidang hukum pidana. Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Kota Semarang tersebut dikukuhkan langsung oleh Rektor Unissula Prof Dr Gunarto SH MH di Aula Fakultas Hukum (FH) Unissula, Kamis (6/2/2025).
Prof Gunarto mengungkap Prof Margono layak dikukuhkan sebagai Guru Besar. Karena telah melahirkan pemikiran baru yang diterbitkan oleh jurnal internasional terindeks Scopus. “Hasil penelitian dan buku-bukunya juga bisa jadi rujukan atau pedoman dalam pembaruan di bidang hukum. Selanjutnya tugas guru besar adalah melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, di samping sebagai hakim tipikor, waktunya juga untuk mengajar,” pesan Prof Gunarto.
Pihaknya juga menjelaskan Unissula memberikan gelar guru besar kehormatan karena telah terakreditasi Unggul. Selain itu Program Doktor Ilmu Hukum Unissula juga telah terakreditasi Unggul.
Selanjutnya Prof Margono menyampaikan orasi ilmiah berjudul Rekonstruksi regulasi pedoman pemidanaan dalam tindak pidana korupsi. “Perkembangan korupsi di Indonesia masih tinggi, sementara pemberantasannya masih lamban. Hal ini salah satunya terjadi karena ketidakadilan dalam regulasi pedoman pemidanaan dalam tindak pidana korupsi,” ungkapnya.
Menurutnya hal ini akibat dari penegakan hukum tindak pidana korupsi kurang tegas pemidanaannya. Sehingga Mahkamah Agung menetapkan peraturan peraturan nomer 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dosen UNIMAR AMNI Semarang tersebut mengungkap peraturan tersebut agar lebih menjangkau pasal-pasal tindak pidana korupsi yang lain. Serta harus merubah pedoman pemidanaan terhadap kerugian yang sangat besar harus pertimbangkan melaksanakan pemidanaan maksimal sesuai dengan pedoman pemidanaan.
Dalam praktek peradilan perkara tipikor, ada beberapa terdakwa yang mengembalikan uang negara. Baik itu pengembalian dalam bentuk keseluruhan, atau sebagian besar atau sebagian kecil. Karena dalam pasal 14 Perma No 1 tahun 2020, hanya menyatakan pengembalian keuangan negara bisa memperingan hukuman, dalam prakteknya menjadi multi tafsir
