Categories
Bisnis Gubernuran Headline

DI TANGAN GANJAR PRANOWO EKONOMI TUMBUH BAGUS, KEMISKINAN EKSTREM JUGA MENGERIKAN

Ada 19 Kabupaten yang Miskin secara Ekstrem

SEMARANG (headlinetoday.id) – Biro Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan perekonomian Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,66% pada kuartal II 2022. Angka pertumbuhan itu lebih besar ketimbang pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,44%.

Pada saat yang sama, kemiskinan ekstrem tumbuh pesat di bawah kepemimpinan Ganjar. Dari semula hanya lima Kabupaten pada 2021. Kini menjadi 19 Kabupaten tergolong miskin ekstrem. Ada 581.000 lebih warga yang kesusahan untuk makan sehari-hari.

Terkait pertumbuhan ekonomi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut bahwa resep untuk mendapatkan raihan itu adalah kerja sama dengan bupati dan walikota untuk membuka dan memudahkan investasi.

“Kami bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), agar kita mendapatkan selalu informasi yang benar,” kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Senin (8/8/2022).

“Pada 2022 di bawah Capres Ganjar Pranowo, kemiskinan ekstrem naik berlipat-lipat. Dari hanya lima Kabupaten pada 2021 menjadi 19 Kabupaten pada 2022.”

Ganjar menjelaskan, dengan akurasi data milik BI dan OJK, pengambilan keputusan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih mudah. Data science yang diperoleh akan dianalisis dan dipakai dengan kondisi makro yang diterjemahkan, sampai pada pengambilan keputusan.

Lebih lanjut, Ganjar mengatakan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah juga tidak lepas dari sektor infrastruktur dan pertanian.

“Infrastruktur masih tinggi menyuplai pertumbuhan. Pertanian juga tinggi, saya senang. Alhamdulillah nilai tukar kita bagus di petani. Mudah-mudahan ini kabar baik,” katanya.

Menurut Ganjar, sektor-sektor yang sudah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan baik harus diberikan perhatian dan pendampingan. Hal itu ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah terpaan pandemi yang belum kunjung usai.

Gubernur Jawa Tengah itu berharap pertumbuhan ekonomi di Jateng terus bergerak naik. Namun demikian, ia menyebut tantangan ke depan tidak mudah, sehingga perlu adanya kerja sama berbagai pihak.

“Terpaan tekanan dari luar tidak ringan. Pak Presiden kemarin menyampaikan, tahun ini kita siap-siap, ingat tahun depan belum tentu baik-baik,” imbuhnya.

Untuk informasi, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada kuartal II 2022 juga lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2022 yang mencapai 5,12%.

KEMISKINAN EKSTREM

Pada Oktober 2021, jumlah penduduk miskin ekstrem di Jawa Tengah mencapai 581.968 jiwa yang tersebar di lima kabupaten. Kelima kabupaten tersebut adalah Kabupaten Brebes, Pemalang, Banyumas, Kebumen dan Banjarnegara.

Jumlah itu bertambah menjadi 19 daerah pada April 2022. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Sekretariat Negara Sekretariat Wakil Presiden, Nomor: B-38/KSN/SWP/KK.04.01/02/2022 ditetapkan 212 kabupaten/kota di 25 provinsi sebagai prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2022.

Adapun daerah yang masuk target prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem yaitu Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Karanganyar, Sragen, Rembang, Pati, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes.

Terbaru, pada Maret 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Provinsi jawa Tengah ada 3,83 juta jiwa (10,93% dari total penduduk). Jumlah itu berkurang 102,57 ribu jiwa dibanding ketika September 2021.

Meskipun turun, angka kemiskinan di Jawa Tengah masih lebih tinggi dibanding sebelum pandemi Covid-19. Pada September 2019, jumlah penduduk miskin ada 3,68 juta jiwa, 10,58% dari total penduduk Jateng.(gan/ant) editor: gsoewarno

Categories
Bisnis Gubernuran Headline

TENAGA HONORER MAU DIHAPUS, FORNAS JATENG PROTES KE DPD RI

Pemerintah mesti Adil Tangani soal ini

SEMARANG (headlinetoday.id) Sejumlah tenaga honorer yang tergabung dalam Forum non-ASN Jawa Tengah (Fornas Jateng) melakukan audiensi dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Provinsi Jawa Tengah. Mereka mempertanyakan rencana penghapusan tenaga honorer pada November 2023.

Denty Eka Widi Pratiwi, anggota DPD dari Jawa Tengah menyatakan pemerintah mesti adil menangani persoalan ini. “Di daerah butuh tenaga honorer. Mereka ada yang sudah bertahun-tahun jadi tenaga honorer. Kalau sekarang mau dihapus mesti hati-hati,” jelas Denty hari ini (10/8/2022) di Semarang.

Rencana itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menpan RB No. B/185/M.SM.02.03/2022. Tenaga teknis rendah seperti sopir, tenaga kebersihan, dan satpam instansi diperkenankan direkrut melalui pola outsourcing.

“Jadi, wacana outsourcing itu bagi kami bukan pilihan yang bijak. Karena kita berharap pemerintah membuka celah khusus membuat aturan-aturan baru yang sekiranya mengakomodir kita semua,” kata Ketua Fornas Jateng Agus Priyono di Kantor DPD Jateng.

unissula terakreditasi unggul
UNISSULA UNGGUL SECARA INTERNASIONAL http://pmb.unissula.ac.id

Pihaknya tidak sepakat dengan keputusan MenPAN-RB tentang rencana penghapusan tenaga honorer di lingkungan pemerintahan karena dianggap tidak memperhatikan rakyat kecil.

“Jadi kalau SE itu dinyatakan secara tidak bijak, ya nanti akan muncul kontroversi atau kebijakan yang tidak memihak pada kami,” kata Agus.

Ia berharap ada pengangkatan formasi khusus untuk non-ASN yang sudah lama mengabdi. Adapun saran metode seleksinya menggunakan afirmasi.

“Kita sudah cukup lama mengabdi. Kalau afirmasi jadi ada alokasi khusus atau nilai khusus untuk kita. Jadi tidak murni hanya hasil ujian saja, tapi juga lama mengabdinya juga dipertimbangkan,” ujarnya.

PEMERINTAH MESTI AKOMODIR

Denty Eka Widi Pratiwi mendukung perjuangan yang disampaikan teman-teman Fornas, di mana pemerintah perlu memperhatikan pengabdian yang telah dilakukan oleh teman-teman non-ASN.

“DPD RI mendorong agar pemerintah mempunyai kebijakan yang bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan yang ada di daerah. Dan kepentingan di daerah salah satunya adalah membutuhkan tenaga non ASN yang jumlahnya sangat banyak,” sambung anggota Komite II DPD RI itu.

“Tenaga honorer minta diangkat dengan pola khusus.”

Ia mengatakan harus ada win-win solution atas kondisi tersebut. Di satu sisi, SE Menpan RB sudah diteken. Tapi keberadaan tenaga non-ASN juga dibutuhkan di instansi daerah.

“Harus ada keputusan yang tepat. Maka, apa yang dikeluhan oleh teman-teman non-ASN akan kami rangkum dan kami sampaikan ke pusat dan ada solusinya,” kata Denty.(gan) editor: mridwan

Categories
Gubernuran Headline Kriminal Politik

LAKUKAN AUDIENSI, WARGA WADAS KECEWA BUAT GANJAR PRANOWO KETAKUTAN ENGGAN BERTEMU

Warga Minta DPRD Bentuk Pansus

SEMARANG (headlinetoday.id) Sejumlah warga Wadas , Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah. Mereka datanbg untuk audiensi terkait rencana penambangan di Desa Wadas.

Dalam agenda tersebut, ada 10 perwakilan masyarakat Desa Wadas, anggota DPRD Jawa Tengah, dan beberapa pihak pemerintah lainnya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak hadir. Salah seorang warga Desa wadas mengungkapkan kekecewaannya.

“Kami warga Desa Wadas kecewa terhadap sikap Pak Gubernur yang sampai saat ini tidak mau lagi bertemu untuk audiensi,” kata Siswanto saat audiensi bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah di Ruang Banggar, Senin (8/8/2022).

“Saat Ganjar ke Wadas kami sambut baik. Kami suguhi duren. Tapi giliran kami datang yang kami hadapi jeruji besi, tidak ada pejabat yang berani temui kami.” (Siswanto, warga Desa Wadas).

Dia menyampaikan, ketika Ganjar Pranowo datang ke Desa Wadas, warga menyambutnya dengan baik. Akan tetapi, beda ketika warga Wadas yang ingin bertemu beliau.

“Ketika pak Gubernur datang ke Wadas kita suguhi duren, buah-buahan. Tapi giliran kita datang ke kantor Gubernur, malah jeruji besi yang kami hadapi. Kita tidak boleh masuk, dan tidak ditemui siapa-siapa,” kata Siswanto.

Ia menambahkan, sampai saat ini warga Desa Wadas masih menentang adanya pertambangan di wilayahnya. Hal tersebut karena rumah-rumah terancam terdampak tambang dan mata pencaharian sebagai petani juga terancam.

JANJI DPRD JATENG

Komitmen mengawal konflik disampaikan oleh anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah Benny Karnadi saat audiensi dengan warga Desa Wadas.

“Kami akan kawal permasalahan ini bersama. Maka, kami minta pendamping hukum untuk menyertakan kajian dampak lingkungan sebagai pembanding hasil riset milik pemerintah,” ujarnya.

Benny Karnadi tak menampik bila permasalahan Desa Wadas ini belum tuntas. Mulai dari indikasi tindak pelanggaran penangkapan, hingga sosialisasi data penambangan kepada warga.

“Kemudian tentang data ini, harus lebih disosialisasikan secara transparan dan melibatkan banyak warga. Karena tadi saya lihat, ada perbedaan (antara warga dan Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS), baik Amdal maupun fakta yang menurut warga tak sesuai. Ini perlu disinkronkan,” kata Benny.

Saat audiensi, warga Desa Wadas meminta DPRD Jawa Tengah untuk membentuk Panitia Khusus. Menanggapi hal itu, Benny akan mempertimbangkan permintaan tersebut. Namun, Ia menegaskan keputusan akhir ada pada pimpinan dewan.

“Nanti akan dilaporkan pembentukan Pansus ke pimpinan dewan dulu. Apakah DPRD bisa menindak lanjuti, atau tidak. Karena ini proyek nasional, kewenangan di pusat,” ujarnya. (gan) editor: gsoewarno