Categories
Bisnis Daerah Headline Nasional

KUNJUNGI JATENG, JOKOWI DORONG PEMANFAATAN LAHAN TIDAK PRODUKTIF

Sebanyak 200 Ribu Kelapa Genjah Ditanam di Solo Raya

BOYOLALI (headlinetoday.id) – Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah pada Kamis (11/8/2022). Ia mendorong warga untuk memanfaatkan lahan tidak produktif, untuk ditanam komoditas pangan.

Sampai di Solo, Presiden langsung menuju Desa Giriroto meninjau kemajuan sekaligus melakukan penanaman kelapa genjah dan tanaman sela bersama para petani. Ia juga melakukan kegiatan serupa di Desa Sanggang, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo.

Dalam sela-sela kunjungannya, Jokowi mendorong warga memanfaatkan lahan-lahan kurang produktif untuk ditanami komoditas pangan.

“Kita ingin lahan-lahan yang tidak produktif itu diproduktifkan. Urusan cabai, seharusnya rumah tangga-rumah tangga di desa bisa menanam itu, di polybag atau di pekarangannya sehingga kita tidak kekurangan cabai atau harga cabai naik drastis. Ini yang baru dikerjakan oleh Kementerian Pertanian,” ujar Presiden di Desa Giriroto.

Ia menambahkan, lahan-lahan kosong itu juga seharusnya bisa dimanfaatkan untuk ditanami kelapa genjah.

“Lahan-lahan tidak produktif ditanami bisa kelapa genjah, yang nanti hasilnya dapat kita lihat dalam dua tahun. Setahun bisa produksi, satu pohon bisa 180 buah yang bisa dibuat gula semut, bisa dibuat minyak kelapa, yang juga bisa dijual buahnya untuk minuman segar,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut presiden Jokowi ikut melakukan tanam pohon Kelapa Genjah bertema Kelapa Genjah Sebar (KEJAR). Kegiatan ini merupakan satu bagian dari kegiatan “Perkebunan Merdeka”.

“Saya kira ini akan terus kita lakukan, dan di Solo Raya, di Boyolali kita bagi 46 ribu, di Karanganyar kita bagi 44 ribu, dan di Sukoharjo 110 ribu kelapa genjah. Ini baru dimulai di sini, nanti di provinsi-provinsi yang memang kelapa itu bisa lebih baik akan kita tanami. Targetnya kurang lebih satu juta kelapa genjah, tapi tidak kelapa saja, tadi ada jagung dibagi juga, bibit-bibit cabai,” pungkasnya.

Dalam acara itu, turut hadir Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Bupati Boyolali Muhammad Said Hidayat. (gan) editor: mridwan

Categories
Headline Nasional Politik

KANTONG PEMERINTAH KERING, DANA KPU HANYA CAIR Rp 3,68 TRILIUN

MAHFUD MD JAMIN DANA AKAN CAIR 100% PADA 2024

JAKARTA (headlinetoday.id) – Dana Pemilu 2024 hanya cair 3,68 triliun. Satu komisioner KPU menyampaikan bahwa mereka memahami keuangan negara saat ini.

“Pemerintah hanya mencairkan anggaran Pemilu 2024 sekitar Rp 3,68 triliun untuk tahun ini. Alokasi tersebut sangat jauh dari permintaan KPU yang sebesar Rp8,06 triliun. Jadi hanya 45% yang cair,” jelas Komisioner KPU Yulianto Sudrajat kepada sejumlah awak media hari ini (9/8/2024).

Ia mengatakan, KPU telah menerima anggaran Rp2,45 triliun pada tahap awal dan menerima sekitar Rp1,24 triliun pada tahap selanjutnya.

“Presiden Jokowi lebih mementingkan proyek nasional ketimbang Pemilu serentak 2024. Makanya anggaran KPU hanya cair 45% dari yang dibutuhkan sebesar Rp 8,06 triliun.”

“Surat Kemenkeu, soal tambahan anggaran KPU disetujui sebesar Rp1,24 triliun, sehingga total alokasi anggaran KPU tahun 2022 sebesar Rp3,68 triliun,” ujar Yulianto.

Walaupun demikian ia mengatakan kalau KPU sangat memahami kondisi negara saat ini. Yang mana kini banyak sekali proyek strategis nasional.

“KPU memahami kondisi keuangan negara yang sedang membutuhkan proyek strategis nasional lainnya,” ujarnya.

Tak hanya itu ia juga mengatakan kalau KPU akan memaksimalkan keuangan yang ada.

“Sehingga KPU akan mengoptimalkan anggaran pemilu 2024 pada tahun 2022 yang telah dialokasikan walau belum maksimal sesuai usulan kebutuhan KPU,” katanya.

Dalam kesempatan itu pula ia memohon kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk dapat membantu peminjaman atau hibah tanah yang layak untuk dijadikan kantor atau Gudang KPU.



“KPU berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat membantu peminjaman atau hibah tanah dan bangunan yang layak kepada KPU untuk digunakan sebagai kantor maupun gudang KPU di beberapa provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” tambahnya.

DIJAMIN CAIR

Sementara itu, Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) memastikan pemerintah berkomitmen untuk menyediakan seluruh biaya yang diperlukan dalam agenda Pemilu 2024.

“Berapapun biayanya, asal rasional. Tingkat rasionalitas biaya itu dibicarakan bersama, antara KPU, Pemerintah, DPR dan lain-lain. Itu yang akan dibiayai oleh pemerintah, yang disepakati,” kata Mahfud.

Menindaklanjuti hal ini Mahfud mengundang Kementerian Keuangan bersama KPU dan Bawaslu untuk memastikan anggaran dana Pemilu pada 4 Agustus 2022 yang lalu. (den) editor: mridwan