Categories
Daerah News Politik

TAK TERIMA NAMANYA DICATUT SEBAGAI KADER PARPOL, BELASAN ORANG MENGADU KE BAWASLU

Ada yang Tercatat sebagai Wakil Ketua Partai

KUDUS (headlinetoday.id) – Sebanyak 13 orang mengadu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Mereka mengadu lantaran namanya dicatut sebagai kader partai tertentu dan terdaftar dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

“Belasan orang itu tidak merasa menjadi pengurus partai politik tertentu, sehingga mereka mengadu ke Bawaslu Kudus,” kata Ketua Bawaslu Kudus Moh Wahibul Minan di Kudus, dikutip dari Antara, Senin (22/0/2022)

Minan mengatakan, latar belakang para pengadu bervariasi. Ada yang berstatus sebagai mahasiswa, wiraswasta, pelajar, karyawan swasta, guru, dan bahkan Penyuluh Agama Islam non-PNS di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kudus.

“Mereka berasal dari desa yang berbeda-beda. Dari Desa Loram Wetan, Desa Tumpangkrasak, Desa Kaliwungu, Desa Besito, Desa Klumpit, Desa Singocandi, Desa Cendono, Desa Sunggingan, dan Desa Pasuruhan Kidul,” imbuhnya.

Salah satu alasan pengaduan disebabkan karena nama pengadu dicatut oleh salah satu partai politik. Namanya tercatat sebagai bagian Dewan Pengurus Cabang (DPC) dengan posisi wakil ketua, padahal tidak ada komunikasi dan persetujuan dengan yang bersangkutan.

“Ada yang menyatakan tidak pernah menjadi anggota maupun pengurus partai politik, namun namanya masuk SIPOL. Adapula yang merasa keberatan sebab namanya terdaftar di SIPOL,” ujarnya.

Ia memaparkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki layanan khusus untuk mengecek keanggotaan partai politik. Caranya dengan mengakses link https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik. Bagi masyarakat yang merasa bukan anggota partai politik, tetapi namanya tercantum di SIPOL bisa mengadu ke KPU atau Bawaslu.

“Pencatutan nama akan dilaporkan Bawaslu ke KPU agar ada perbaikan.”

“Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota membuka posko layanan aduan masyarakat pada tahapan ini. Di Kudus, pada posko pengaduan Bawaslu Kabupaten Kudus hingga Minggu (21/8) tercatat sebanyak 13 orang yang mengadu melalui https://tinyurl.com/laporbawaslukudus,” ujarnya.

Dari pengaduan tersebut, Bawaslu Kudus menindaklanjuti dengan mengirim surat saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Kudus.

Untuk informasi, masa pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024 dilaksanakan pada tanggal 1-14 Agustus 2022. Adapun salah satu persyaratannya adalah mengumpulkan nama-nama pengurus partai. Sementara tahapan selanjutnya adalah verifikasi administrasi, yakni pada tanggal 16-29 Agustus 2022. (gan) editor: mridwan

Categories
Nasional News Politik

Partai Mahasiswa Terancam Gagal Ikut Pemilu 2024

Dua Partai lain juga tidak Mendaftar

JAKARTA (headlinetoday.id) – Partai Mahasiswa terancam gagal untuk mengikuti pemilu 2024. Hal itu dipastikan setelah Partai Mahasiswa tidak mendaftar sebagai calon peserta pemilu 2024 hingga hari terakhir pendaftaran.

Komisioner KPU August Mellaz memastikan Partai Mahasiswa Indonesia tidak mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 hingga penutupan masa pendaftaran berakhir pukul 23.59 WIB, Minggu (14/8/22).

Selain Partai Mahasiswa Indonesia, dua partai yang batal mendaftar ke KPU adalah Partai Damai Sejahtera Pembaharuan dan Partai Rakyat.


“Tiga Partai politik yaitu Partai Damai Sejahtera Pembaharuan, Partai Mahasiswa Indonesia, dan Partai Rakyat hingga batas waktu penutupan pendaftaran 14 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB tidak melakukan pendaftaran,” kata August saat konferensi pers di kantor KPU, Senin (15/8/22) dini hari.

Sebelumnya, ketiga partai tersebut telah mendaftar dan memiliki Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) bersama dengan partai lainnya. Namun hingga penutupan pendaftaran, Minggu (14/8/22) partai tersebut tidak melengkapi persyaratan.

Setelah proses pendaftaran tersebut, KPU merinci sebanyak 24 berkas dokumen pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 dinyatakan lengkap dan ada berkas 16 parpol lainnya berstatus masih diperiksa.

Setelah berkas dinyatakan lengkap, KPU akan melanjutkan tahap verifikasi administrasi. KPU nantinya bakal menyampaikan hasil verifikasi administrasi pada 14 September mendatang. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022.

SEMPAT VIRAL

Sebagai informasi, kemunculan Partai Mahasiswa Indonesia sempat menjadi perbincangan publik pada bulan April 2022 yang lalu. Saat itu diketahui Partai Mahasiswa tersebut dipimpin oleh Eko Pratama. Salah satu pemimpin aliansi gerakan mahasiswa.

Kemunculan Partai Mahasiswa sontak memunculkan pro kontra. Pasalnya pencatutan kata ‘mahasiswa’ menjadi permasalahan disitu. Hal itu dikarenakan mahasiswa kental dengan politik moral bukan politik praktis. Hal itu disampaikan oleh salah satu pimpinan aliansi mahasiswa, Ridho Alamsyah.

“Kami dari BEM Nusantara sangat menyesalkan dan mengecam keras dengan munculnya partai yang mengatasnamakan dan memakai kata mahasiswa dalam nama partai tersebut,” ujar Sekretaris Pusat BEM Nusantara, Ridho Alamsyah saat itu.

Kemunculan Partai Mahasiswa disahkan dengan SK Kemenkumham yang telah diterbitkan sejak 21 Januari 2022 lalu. Partai Mahasiswa Indonesia merupakan perubahan dari Partai Kristen Indonesia 1945 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. Partai Mahasiswa Indonesia terdaftar dalam Surat Kemenkumham Nomor M.HH-AH.11.04-09 tentang Penyampaian Data Partai Politik yang Telah Berbadan Hukum.

Setelah proses pendaftaran parpol ke Kemenkumham tersebut, diketahui terdapat 75 partai politik yang memiliki badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM. Dari jumlah tersebut, kini terdapat 43 parpol yang sudah memiliki akun Sipol. (den) editor: mridwan

Categories
Headline Nasional Politik

Pendaftaran Parpol Ditutup, 25 Parpol Dinyatakan Lengkap Administrasi

Partai Masyumi dan Partai Umat Akhirnya ikut Mendaftar

JAKARTA (headlinetoday.id) – Sebanyak 40 parpol politik resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta pemilu 2024. Kini pendaftarannya telah resmi ditutup.

Pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024 kini telah resmi ditutup. Setelah dibuka pada 1 Agustus 2022 yang lalu kini pendaftarannya resmi ditutup, Minggu (14/8/2022).

Setelah dibuka selama 2 pekan, sebanyak 40 parpol kini telah mendaftaran diri. Hal itu disampaikan oleh salah satu komisioner KPU, Hasyim Asyari saat menyampaikan seremoni penutupan pendaftaran di kompleks KPU, Minggu (14/8/2022).


“Pada hari ini, 14 Agustus 2022 bertepatan dengan jam 23.59 adalah batas akhir pendaftaran partai politik, maka dengan demikian kami menyatakan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024 dinyatakan ditutup,” kata Hasyim.

Dari 40 partai yang resmi mendaftar ke KPU, sebanyak 25 parpol telah dinyatakan lengkap secara administrasi. Sedangkan 16 parpol lagi sedang dalam proses pemeriksaan.

Berikut daftar 40 partai yang resmi mendaftar ke KPU RI:

1. Partai Golongan Karya (Golkar)
2. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
3. Partai Bulan Bintang (PBB)
4. Partai Demokrat
5. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
6. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
7. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
8. PKP
9. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
10. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
11. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
12. Partai Republikku Indonesia
13. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
14. Partai Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
15. Partai Amanat Nasional (PAN)
16. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
17. Partai Demokrasi Rakyat Indonesia (PDRI)
18. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
19. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
20. Partai Reformasi
21. Partai Rakyat Adil Makmur (Prima)
22. Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai)
23. Partai Kedaulatan Rakyat
24. Partai Buruh
25. Partai Republik
26. Partai Ummat
27. Partai Beringin Karya (Berkarya)
28. Partai Indonesia Bangkit Bersatu
29. Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo)
30. Partai Pelita dokumen
31. Partai Kongres dokumen
32. Partai Karya Republik
33. Partai Pandu Bangsa
34. Partai Bhinneka Indonesia
35. Partai Masyumi
36. Partai Republik Satu
37. Partai Damai Kasih Bangsa
38. Partai Pemersatu Bangsa.
39. Partai Pergerakan Kebangkitan Desa (Perkasa)
40. Partai Kedaulatan. (den) editor: gsoewarno


Categories
Nasional News Politik

Koalisi Indonesia Bersatu Daftar ke KPU Hari Ini

Sebanyak 13 Parpol Dinyatakan Lengkap Administrasi

JAKARTA (headlinetoday.id) – Koalisi Indonesia Bersatu (KPU) dijadwalkan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini (10/8/2022). Salah satu pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan proses pendaftaran ini akan diikuti oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dan Golongan Karya (Golkar).

Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi menyebut pihaknya sudah mempersiapkan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 dengan melaksanakan pendaftaran Pemilu di KPU.

“Insya Allah hari ini, 10 Agustus PPP bersama dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yaitu PAN dan Golkar akan mendaftar ke KPU,” ujar Arwani.


Sebelumnya ketiga partai tersebut memang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang bertujuan untuk menghadapi pemilu 2024.

Koalisi tersebut dideklarasikan pada 12 Mei 2022 yang lalu dan telah menandatangani nota kesepahaman pada 4 Juni 2022. Kini ketiga partai tersebut sudah menjalin komitmen untuk bekerjasama di pemilu 2024.

Dalam kesempatan yang sama, Arwani menyampaikan bahwa pendaftaran ketiga partai ini akan dimeriahkan dengan sejumlah arakan drumband, marawis, reong, hingga permainan tradisional egrang.

“Akan dimeriahkan dengan arakan drumband, marawis, reog hingga permainan tradisional egrang,” kata Arwani.

LENGKAP ADMINISTRASI

sebelumnya, hingga Senin (8/8/22) sebanyak 18 partai politik (parpol) telah melakukan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai parpol calon peserta Pemilu 2024.

Dari 18 parpol tersebut 13 parpol dinyatakan telah melengkapi berkas administrasi. Partai yang sudah dinyatakan lengkap oleh KPU di antaranya, PDI Perjuangan, PKS, PARTAI Gelora, Gerindra, PKN, PKB, KPK, Hanura, Nasdem, dan Demokrat. (den) editor: mridwan

Categories
Headline Nasional Politik

KANTONG PEMERINTAH KERING, DANA KPU HANYA CAIR Rp 3,68 TRILIUN

MAHFUD MD JAMIN DANA AKAN CAIR 100% PADA 2024

JAKARTA (headlinetoday.id) – Dana Pemilu 2024 hanya cair 3,68 triliun. Satu komisioner KPU menyampaikan bahwa mereka memahami keuangan negara saat ini.

“Pemerintah hanya mencairkan anggaran Pemilu 2024 sekitar Rp 3,68 triliun untuk tahun ini. Alokasi tersebut sangat jauh dari permintaan KPU yang sebesar Rp8,06 triliun. Jadi hanya 45% yang cair,” jelas Komisioner KPU Yulianto Sudrajat kepada sejumlah awak media hari ini (9/8/2024).

Ia mengatakan, KPU telah menerima anggaran Rp2,45 triliun pada tahap awal dan menerima sekitar Rp1,24 triliun pada tahap selanjutnya.

“Presiden Jokowi lebih mementingkan proyek nasional ketimbang Pemilu serentak 2024. Makanya anggaran KPU hanya cair 45% dari yang dibutuhkan sebesar Rp 8,06 triliun.”

“Surat Kemenkeu, soal tambahan anggaran KPU disetujui sebesar Rp1,24 triliun, sehingga total alokasi anggaran KPU tahun 2022 sebesar Rp3,68 triliun,” ujar Yulianto.

Walaupun demikian ia mengatakan kalau KPU sangat memahami kondisi negara saat ini. Yang mana kini banyak sekali proyek strategis nasional.

“KPU memahami kondisi keuangan negara yang sedang membutuhkan proyek strategis nasional lainnya,” ujarnya.

Tak hanya itu ia juga mengatakan kalau KPU akan memaksimalkan keuangan yang ada.

“Sehingga KPU akan mengoptimalkan anggaran pemilu 2024 pada tahun 2022 yang telah dialokasikan walau belum maksimal sesuai usulan kebutuhan KPU,” katanya.

Dalam kesempatan itu pula ia memohon kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk dapat membantu peminjaman atau hibah tanah yang layak untuk dijadikan kantor atau Gudang KPU.



“KPU berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat membantu peminjaman atau hibah tanah dan bangunan yang layak kepada KPU untuk digunakan sebagai kantor maupun gudang KPU di beberapa provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” tambahnya.

DIJAMIN CAIR

Sementara itu, Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) memastikan pemerintah berkomitmen untuk menyediakan seluruh biaya yang diperlukan dalam agenda Pemilu 2024.

“Berapapun biayanya, asal rasional. Tingkat rasionalitas biaya itu dibicarakan bersama, antara KPU, Pemerintah, DPR dan lain-lain. Itu yang akan dibiayai oleh pemerintah, yang disepakati,” kata Mahfud.

Menindaklanjuti hal ini Mahfud mengundang Kementerian Keuangan bersama KPU dan Bawaslu untuk memastikan anggaran dana Pemilu pada 4 Agustus 2022 yang lalu. (den) editor: mridwan

Categories
Nasional News Politik

DITINGGAL LOYALIS ANAS, HANURA SIAP VERIFIKASI FAKTUAL KPU

JAKARTA (headlinetoday.id)Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) resmi mendaftar sebagai peserta pemilu 2024. Menurut Ketua Umumnya, internal partai sudah mempersiapkan diri lolos dalam tahapan administrasi di KPU.

“Partai Hanura 100% telah siap untuk verifikasi faktual oleh KPU,” ujar Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang.

Oso, sapaan akrab Oesman, berharap pilihan mendaftarkan diri pada 8 Agustus 2022 menjadi hari baik bagi Hanura dan rakyat Indonesia.

“Saya hargai Gede Pasek Surdika mundur dari Sekjen Hanura, itu pilihan dia.” (Ketum DPP Hanura Oesman Sapta Odang).

Dia menambahkan, Hanura adalah partai yang sejak kelahirannya mempersiapkan diri untuk kepentingan bangsa bukan bagi kepentingan individu yang menjadi elite partai

“Maka komitmen Hanura pada pengabdian dan perjuangan. Membuat Hanura sepenuh hati memberikan dirinya semata-mata untuk kepentingan rakyat, untuk kesejahteraan rakyat,” jelas Oso.

TIDAK PUSING

Pada saat yang sama, Ia mengaku tak begitu memikirkan Gede Pasek Suardika mundur dari partainya. Sebelumnya Pasek mundur dari bangku jabatan Sekjen Partai Hanura. Lalu mendirikan Partai Kebangkitan Nasional (PKN).

“Engga terlalu memusingkan. Keluar silahkan saja. Malah kita senang keluar duluan, tidak mengganggu di dalam,” ujarnya.

Oso secara tegas menghormati keputusan Pasek karena keinginan pribadi dan tak menahan keinginan dia. “Pada prinsipnya, orang keluar dari partai kita hargai dengan hormat, tanpa mempeributkan hal itu. Kita ingin fokus pemilu mendatang,” ujarnya

Sebelumnya Gede Pasek Suardika mengaku bukan hanya mundur dari jabatan sekretaris jenderal Hanura. Ia juga mengisyaratkan mundur dari partai Oso.

Kemudian, Pasek mendirikan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Pasek mengatakan telah meminta restu kepada Anas Urbaningrum sebelum mendirikan PKN. “Partai ini berdiri karna inisiasi dari para loyalis Anas,” ujar Pasek.

Pada 2019, Hanura tidak lolos ke senayan karna tidak berhasil melewati ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen. Jumlah suara yang diperoleh Partai besutan mantan Panglima ABRI Wiranto itu pada pemilu 2019 lalu hanya 2.161.507 suara (1,54%). (fik) editor : mridwan

Categories
Headline Nasional Politik

PARTAINYA ANAS URBANINGRUM, PKN DINYATAKAN LENGKAP ADMINISTRASI

Hari ini Partai Gerindra-PKB Mendaftar dari Masjid Sunda Kelapa

JAKARTA (headlinetoday.id) – Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) milik Anas Urbaningrum lolos administrasi. Menurut satu anggota komisioner KPU, sampai hari ketujuh pendaftaran, sudah ada 10 Partai yang dibyatakan lengkap.

Komisioner KPU Idham Holik menyatakan hal itu kepada sejumlah awak media hari ini (8/8/2022). “Sampai hari ketujuh pendaftaran partai baru, ada 10 partai yang sudah dinyatakan lengkap secara administrasi,” ujarnya.

Adapun 10 partai itu, menurut Idham adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Keadilan Persatuan (PKP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

HARI INI PKB-GERINDRA MENDAFTAR KE KPU DARI MASJID SUNDA KELAPA

Selanjutnya, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Demokrat, dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora).

“Partai politik yang sudah menyerahkan berkas pendaftaran ke KPU akan menjalankan proses verifikasi administrasi sampai 11 September 2022. Dan hasilnya akan kami sampaikan pada 14 September 2022,” tutur Idham.

Sedangkan bagi partai politik yang berkas pendaftarannya belum lengkap, menurut Ketua KPU Hasyim Asy’ari, agar segera dilengkapi. “Masih ada kesempatan sampai 14 Agustus 2022 pukul 23.59,” ujarnya.

GERINDRA-PKB MENDAFTAR

Sementara hari ini Partai Gerindra dan PKB mendaftar bersama-sama dari Masjid Sunda Kelapa di Jakarta Pusat. “Kita mendaftar secara bersama-sama untuk mengukuhkan rencana koalisi kami,” jelas Wakil Sekjen DPP PKB Syaiful Huda.

Menurutnya, sikap Gerindra dan PKB memulai pendaftaran dari Masjid Sunda Kelapa ada tujuan tertentu. “Ini bukti komitmen kami bahwa perjuangan politik mesti terkait dengan kepentingan umat dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Maka dari itu perjuangan kami mulai dari Masjid ini,” ujarnya.

Pendaftaran ke KPU, menurut Syaiful akan dipimpin langsung oleh Prabowo dan Muhaimin Iskandar.

Sementara itu, data dari KPU menyebutkan, beberapa partai politik yang belum melengkapi berkas pendaftaran adalah Partai Reformasi, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Partai negeri Daulat Indonesia (Pandai), dan Partai Demokrasi Rakyat Indonesia (PDRI). (gan/den) editor: gsoewarno

Categories
Headline Nasional Politik

RIVAL PKS, PARTAI GELORA DAFTAR KE KPU

Anis Matta : “Target Kita Lolos Ambang Batas Parlemen.”

JAKARTA (headlinetoday.id) – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Ketua Umumnya, Partai ini menargetkan lolos ambang batas parlemen.

Saat proses pendaftaran, Anis didampingi oleh sejumlah tokohnya, termasuk Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah.

“Alhamdulillah kami baru saja mendaftarkan Partai Gelora dengan seluruh persyaratan administratif yang diminta oleh KPU,” kata Anis Matta dalam jumpa pers di Kantor KPU kemarin (7/8/2022).

Ketua Partai Gelora itu menjelaskan beberapa persyaratan yang sudah disampaikan oleh partainya ke KPU. Pertama, 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), lengkap di tingkat provinsi. Kedua, 434 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari 514 kabupaten kota. Jumlah ini mencapai 84,44% dari seluruh kabupaten kota di Indonesia, atau melebihi batas minimal 75%.

PARTAI GELORA DAFTAR KE KPU

Ketiga, 4.173 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari 7.266 kecamatan di seluruh Indonesia. Jumlah ini mencapai 57,43% dari seluruh kecamatan, atau lebih tingi dari syarat minimal 50%.

Keempat, Partai Gelora juga menyampaikan bahwa keterwakilan perempuan di tubuh organisasi sudah di atas 30%. “Terakhir, Partai Gelora juga mendaftarkan Kartu Tanda Anggota atau KTA yang mencapai 243 ribu lebih,” ujar mantan Presiden PKS ini.

Pada kesempatan yang sama, Anis menyampaikan target partainya pada Pemilu 2024 adalah lolos ambang batas parlemen (parliementary threshold), yakni 4%

“Saya sadar betul bahwa kita harus bekerja secara realistis. Oleh karenanya, target kami pada Pemilu 2024 adalah lolos threshold 4%, insya Allah. Kami yakin angka itu bisa kita lewati pada Pemilu 2024,” ujarnya.

Parliementary Threshold atau ambang batas parlemen. Ini merupakan syarat minimal perolehan suara partai politik agar berhak menempatkan wakilnya di DPR RI. PT dihitung dari jumlah suara sah secara nasional untuk penentuan jumlah perolehan kursi di DPR. (gan) editor : mridwan

Categories
Headline Nasional Politik

DAFTAR KE KPU, PKS PADA PEMILU 2024 TARGETKAN 86 KURSI DPR RI

PDI Perjuangan juga Daftar di Hari Pertama

JAKARTA (headlinetoday.id) – Mendaftar di hari pertama sebagai peserta Pemilu, PKS menurut satu pengurus DPPnya, menargetkan perolehan 86 kursi pada 2024. Atau setara dengan 14% suara.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan hal itu di sela pendaftaran partainya di kantor KPU pusat kemarin (1/8/2022). “Secara prinsip PKS sangat siap menghadapi Pemilu. Makanya kami daftar di hari pertama. Buat PKS semua persyaratan sudah terpenuhi 100%,” ujarnya.

Mantan Wakil Walikota Bekasi ini menambahkan target PKS adalah 14% kursi di DPR RI. “Sekarang sudah ada 50 kursi. Akan kita naikkan menjadi 86 kursi,” ujarnya.

KPU membuka pendaftaran secara resmi bagi partai politik calon peserta pemilu 2024 di Kantor KPU RI, Senin (1/8). Pendaftaran akan berlangsung selama dua minggu sampai Minggu, 14 Agustus 2022.

“PKS menargetkan kursi 14% pada pemilu 2024, atau setara dengan 86 kursi DPR RI. Kini PKS sudah mendapat 50 kursi DPR.” (Presiden PKS Ahmad Syaikhu).

KPU menyatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyerahkan berkas pendaftaran peserta pemilu 2024.

“Dokumen PDIP lengkap, PKS dokumennya juga lengkap”. Ujar Idham Kholid dalam jumpa pers di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat.

Perwakilan PDIP, Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto menyerahkan berkas pendaftaran kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari.

Kepada media Hasto mengatakan PDIP mendaftar di hari pertama pendaftaran dibuka bukti kesiapan PDIP menyongsong pemilu 2024. “menjadi peserta pemilu pertama yang mendaftar adalah bukti kesiapsiagaan partai menyambut pemilu mendatang” Ungkap Hasto.


Ia menambahkan, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan mandat kepada Bambang Wuryanto untuk mewakilinya dalam pendaftaran partai politik peserta pemilu tahun 2024.

Sementara itu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menambahkan, PKS sudah memenuhi persyaratan yang tertera dalam sistem informasi partai politik (Sipol).

“Alhamdulillah PKS dalam Sipol telah menyelesaikan persyaratan yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan. Insyaallah, dalam proses pendaftaran PKS tidak ada kendala yang berarti,” ujar Syaikhu. (fik) editor : gsoewarno