Categories
Bisnis Kampus News

Guru Besar Ekonomi Unissula : “Perempuan punya Peran Besar dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.”

SIDANG PBB
MAHASISWA HUKUM UNISSULA SITI AISYAH AMINI MENJADI PERWAKILAN INDONESIA DALAM SIDANG TENTANG PANGAN DI PBB ROMA ITALIA

SEMARANG (headlinetoday.id) – Perempuan memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi kerakyatan. Hal itu disampaikan oleh Ketua Cabang Persatuan Ikatan Istri Sarjana Ekonomi Indonesia (PIISEI) dalam Raker di Semarang (25/8/22).

“Tidak dapat dipungkiri bahwa kaum perempuan memiliki posisi penting dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan. Hal ini tidak terlepas dari sifat industri kreatif yang memiliki prospek pengembangan yang menguntungkan terutama sektor rumah tangga yang tidak memerlukan dana besar,”  jelas Guru Besar Fakultas Ekonomi Unissula Prof Dr Wuryanti Koentjoro MM.  

Wuryanti menyebut peran positif perempuan dalam industri kreatif. “Peran mereka tidak hanya berdampak pada perbaikan sektor rumah tangga dan membantu penciptaan lapangan kerja secara signifikan. Mereka juga berpotensi meningkatkan penerimaan negara,” pungkasnya.

UNISSULA KAMPUS UNGGUL

Sementara itu Ketua PIISEI Pusat Dina Wimboh Santoso menyebut PIISEI berperan mengembangkan bakat kreatif masyarakat. Hal itu dilakukan melalui penyuluhan, pendampingan dan pelatihan, pengadaan kerja lapangan tentang potensi usaha kreatif bagi ibu rumah tangga dan lain-lain.

“Kami yakin kegiatan serupa dapat dilakukan karena selama ini PIISEI telah berhasil dengan baik menjalankan berbagai program, baik di bidang pendidikan, dan kesehatan. Kita juga memberikan santunan kepada panti asuhan dan anak berkebutuhan khusus, bantuan bencana alam dan bantuan bagi kesejahteraan masyarakat desa lainnya,” ungkapnya.

Dirinya juga menyebutkan setiap tahun PIISEI berkontribusi dalam hal kesejahteraan masyarakat. “Jadi setiap tahun PIISEI selalu berkegiatan mulai dari ikut mencerdaskan bangsa seperti merenovasi sekolah, pembangunan jembatan antar desa, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti bakti sosial dimana rapat kerja dilangsungkan. Kali ini akan kita selenggarakan besok (26/8) di Desa Manggihan, Semarang,” jelasnya.

Sementara itu Atikoh Ganjar Pranowo yang hadir dalam kesempatan itu mengungkap pentingnya gotong royong dalam mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi.

“Tentunya Pemerintah tidak bisa bergerak sendiri, dan sangat memerlukan bantuan ini. Karena ibu-ibu di sini pastinya sudah memiliki ketahanan keluarga yang kuat, sehingga bisa membantu kreatifitas,” ungkapnya. (nur) editor: gsoewarno

Categories
Headline Nasional Politik

MAHFUD SEBUT MAFIA HUKUM SUDAH MENGKOOPTASI PROSES PERADILAN DI INDONESIA

Mafis Hukum
Mafia hukum sudah berkembang di Indonesia. Proses peradilan sudah terkooptasi dengan kepentingan diluar peradilan

JAKARTA (headlinetoday.id) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut mafia peradilan kini telah berkembang menjadi mafia hukum. Menurutnya, mafia hukum sudah beroperasi sejak dalam pembuatan ketentuan UU.

Hal ini disampaikan saat seminar HUT ke-17 Komisi Yudisial pada Rabu 24/8/2022. “Mafia pengadilan itu sekarang berkembang menjadi mafia hukum. kalau sudah mafia hukum, hukum sudah dibuka sejak zaman proses pembuatannya, bukan hanya pada proses pelaksanaannya,” jelas Mahfud.

Pada kesempatan ini, Mahfud menegaskan bahwa masalah yang paling serius adalah mafia peradilan di tanah air. Sehingga penegak keadilan dapat disetir dan dikooptasi oleh pihak luar.

UNISSULA KAMPUS UNGGUL

“Banyak hakim yang integritasnya jatuh, sehingga pada saat itu digagas lembaga pengawas seperti di negara-negara lain. Itu yang kita ingat. Kira-kira 24 tahun lalu ketika baru dimulai reformasi,” tegas Mahfud.

Selain itu, ia mengingatkan sejarah berdirinya Komisi Yudiial (KY) kepada para peserta seminar. Ia menyebut saat berakhirnya orde baru karena reformasi, pemerintah menilai dunia peradilan harus dibenahi melalui perubahan konstitusi.

Mahfud melanjutkan Mahkamah Agung (MA) pada awal diminta membuat mekanisme pengawasan yang kuat secara internal. Namun, MA menolak dengan alasan tak mampu mengawasi hakimnya sendiri sehingga dibentuk Komisi Yudisial.

“Jadi pada waktu itu Komisi Yudisial dibentuk atas keinginan Mahkamah Agung sendiri, sehingga Mahkamah Agung harus ingat panggilan sejarah ini,” jelasnya.

AWASI INTENSIF

Lebih lanjut, Ia menilai Komisi Yudisial (KY) berperan penting dalam pengawasan hakim. Mahfud meminta agar KY bisa melakukan pengawasan perilaku hakim secara lebih intensif untuk menjaga peradilan yang bersih.

Selain itu, Ketua Kompolnas itu mendorong agar penguatan kewenangan KY dalam pengawasan hakim. Penguatan KY agar kualitas penegak hukum mampu mewujudkan kepastian hukum di Indonesia.

Seminar digelar dengan tajuk ‘Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, dan Perilaku Hakim’. Ia menganggap masyarakat perlu diajak untuk menjadi ‘mata dan telinga’ atau sistem peringatan dini jika menemukan kejanggalan maupun perilaku hakim yang menyimpang.

“Pemberdayaan perangkat ini (masyarakat) harus terus ditingkatkan dengan terus diberikan pengetahuan, penyuluhan, ataupun pembelajaran, sehingga kesadaran dan kapasitas mereka dalam ikut serta mewujudkan peradilan yang bersih dapat kita wujudkan,” tutur Mahfud. (fik/ant) editor: mridwan

Categories
Headline Kampus

ANCAMAN ABRASI MELUAS, MAHASISWA UNISSULA TANAM MANGROVE DI DEMAK

SEMARANG (headlinetoday.id) – Mahasiswa KKN Unissula menanam Mangrove di Demak. Program ini untuk menahan abrasi yang makin meluas. Acara dilaksanakan di desa Sidorejo dan Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak beberapa waktu lalu.

Lurah Bedono Agus Salim menyampaikan penanaman mangrove sangat penting sebagai upaya menahan abrasi yang terus terjadi. “Kami sangat terbantu dengan kegiatan penanaman mangrove ini. Semoga usaha yang dilakukan dapat menjaga lingkungan khususnya dari abrasi,” ungkapnya.

Wilayah pesisir Kecamatan Sayung mengalami degradasi lingkungan yang sangat nyata. Terjadinya penurunan fungsi lahan di kawasan Kecamatan Sayung disebabkan banyak faktor. Salah satunya diakibatkan oleh abrasi pantai dan banjir rob yang mengakibatkan tergenangnya kawasan tambak dan permukiman, hingga hilangnya beberapa pemukiman di sana.

KUALITAS UNISSULA SAMA DENGAN PTN

Lebih lanjut ia mengapresisi kegiatan mahasiswa KKN Unissula yang memotivasi masyarakat untuk sadar  dan peduli lingkungan. “Harapan kami selain penanaman mangrove juga ada pendampingan untuk  UMKM. Khususnya pendampingan UMKM hasil alam pesisir sebagai bentuk upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Sehingga perekonomian rakyat bisa tumbuh,” pungkasnya.

Sementara itu Mukhamadun, lurah Sidorejo mengajak masyarakat untuk lebih peduli lingkungan. “Dengan penanaman mangrove ini mari kita  rawat agar tumbuh dengan subur dan bermanfaat dikemudian hari. Merawat adalah kewajiban kita bersama untuk perbaikan lingkungan kita dikemudian hari,” ujarnya.

Wakil Rektor III Unissula M Qomaruddin ST MSc PhD menyampaikan bahwa mahasiswa KKN Unissula diharapkan mampu memberi kontribusi dan berperan aktif mencari solusi permasalahan yang dijumpai masyarakat.

Qomaruddin menjelaskan secara periodik dan berkelanjutan Unissula melepas mahasiswanya untuk melakuka  KKN di seluruh wilayah Indonesia. Termasuk yang diterjunkan di Sayung Demak. “Unissula mempunyai visi bismillah membangun generasi khaira ummah. Ini sangat penting. Peran mahasiswa di masyarakat dibutuhkan untuk memberikan solusi. Kami mengucapkan terima kasih bimbingan dari desa terhadap mahasiswa kami. Semoga bermanfaat,” ujarnya.

Turut Hadir dalam penanaman mangrove tersebut Wakil Rektor II Dedi Rusdi SE MSi Akt CA, masyarakat Sidorejo, tim Lembaga Penelitain dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Unissula serta para siswa SMA N I Sayung. (nur) editor: mridwan

Categories
Headline Tajuk

DUGAAN SKANDAL BANSOS DI KABUPATEN TEGAL

TERUNGKAPNYA dugaan sindikat Bansos di Kabupaten Tegal makin semerbak mewangi. Usai berita Pemotongan Bansos di Desa Bogares Lor, Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal tayang, rentetannya sangat menarik.

Ada dua pertemuan penting di Desa Bogares Lor. Pertama, atas inisiatif Dinas Sosial mereka turun ke bawah, menemui Kades Boglor. Di pertemuan itu diundang dua korban pemotongan Bansos, petugas pendamping dan sejumlah warga.

Yang janggal dari pertemuan itu ada ancaman ke warga yang dituduh membocorkan informasi soal dugaan mafia Bansos ini ke media. Padahal keduanya bukan. 

UNISSULA KAMPUS UNGGUL

Di forum itu suasana tegang. Ada ancaman. Kemudian teror menebar ke mana-mana. Jadi heboh. Fakta dugaan bandit memotong Bansos dibelokkan. Menjadi isyu-isyu murahan bahwa mereka mengadu ke media karena kecewa. Akibat hak Bansosnya digergaji tanpa alasan yang jelas. Ini forum dagelan. Kemudian muncul berita bantahan. Yang menafikkan fakta yang sebenarnya.

Forum kedua adalah turunnya salah satu Kabid dari Dinas Sosial Pemkab Tegal. Ini lebih persuasif. Karena, bisa jadi Ia pejabat. Lebih bisa berfikir dingin dan dewasa. 

Dia temui langsung korbannya. Bicara empat mata. Dari hati ke hati. Tanpa teror dan tekanan. Fakta pun terungkap. Kepada media ini, pejabat itu tegas menyatakan pemotongan Bansos memang ada. 

Dia berjanji akan mendalami dua hal. Pertama, data kasusnya. Biar lebih lengkap. Kedua, kenapa ada orang kritis yang menyoal pemotongan itu kemudian haknya sebagai penerima Bansos dihapus. Ini akan didalami, kenapa bisa terjadi.

MAKANAN EMPUK

Ngutili Bansos adalah makanan empuk. Mereka para bandit itu adalah diduga sekelompok intelektual yang paham betul psikologi orang miskin. Penurut, nerimo dan kalau ditekan sedikit jadi mudah ketakutan.

Takut karena pilihannya dua. Ngikut tekanan aksi potong memotong atau menolak dan melawan dengan konskuensi haknya dihapus. 

Kelompok ini paham betul. 

Beruntung di Bogares Lor ada yang berani melawan. Dan bercerita ke media. 

Kasus ini patut diduga juga terjadi di Desa lain. Cuma belum apes saja seperti di Bogares Lor. Ada yang berani melawan dan mau cerita ke media.

Di desa lain di Kabupaten Tegal, mungkin bisa dipastikan juga terjadi. Pasti karena diduga gerombolan pengutil Bansos ini rapi kerjanya. Mateng. Sistematis. Bisa jadi masif.

Dinas Sosial, sesuai pengakuan Kabidnya ini, mengaku sudah memperbaiki sistem dan akan terus melakukan perbaikan sistem. Ini tentu langkah keren dan joz.

Tapi perlu diingat. Sistem juga buatan manusia. Secara filosofi, sistem diciptakan juga untuk dilanggar.

Jadi sehebat apapun sistem itu dibuat. Percayalah, gerombolan bandit ini lebih cerdas. Karena mereka di bawah. Menguasai terirorial. Dan tahu betul psikologi orang kere, yang nrimo dan penakut kalau di tekan-tekan sedikit.

Yang perlu segera dilakukan Dinsos, kalau ingin beres itu satu. Tunjuk pendamping yang secara ekonomi sudah mapan, pejuang orisinil dan punya komitmen kuat untuk membangun bangsanya. 

Tanpa itu, semuanya omong kosong. Tidak lebih dari gerombolan pengutil Bansos. Percayalah. (headlinetoday.id) editor: mridwan

Categories
Headline Kriminal Nasional

KOMISI III PERTANYAKAN KERAJAAN SAMBO DI MABES POLRI

Ada Kultur di Kepolisian saling Menutupi Kasus

JAKARTA (headlinetoday.id) – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa secara tegas menyinggung adanya keterlibatan penasihat kapolri dalam kasus Sambo. Menurutnya, adanya diagram konsorsium 303 yang berkaitan dengan kerajaan Sambo merusak citra Polri.

“Ini sangat merusak citra dari Kepolisian kalau kasus ini sampai berlarut-larut. Bisa ini muncul diagram yang seolah-olah membalas, ini ada kayak perang di Polri, ini dipertanyakan,” tegasnya.

Senada dengan Desmond, Taufik juga menyebut diagram kerajaan Sambo yang diduga berasal dari internal Polri. “Beredar diagram macam-macam, yang kalau kita lihat bentuknya itu yang yang biasa dipakai kalau gelar perkara. Jadi timbul pertanyaan jangan-jangan muncul dari dalam. Kita ingin Polri solid, maka Kapolri sebagai masinis harus bisa jadi pemimpin satu lokomotif,” lanjut Taufik.

UNISSULA KAMPUS UNGGUL

Pada kesempatan yang lain, Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan mendesak Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk menjelaskan terkait kerajaan Sambo.

“Kita butuh penjelasan yang detail tentang kerajaan Sambo yang sangat berkuasa, seperti ada Mabes dalam Mabes,” jelas Arteria di Gedung Nusantara II.

Arteria melanjutkan bahwa isu kerajaan Sambo harus segera dijelaskan kepada masyarakat agar terang benderang. “ ini ada kaitan dengan tugas Kompolnas dalam menjelaskan ya kepada publik, apakah benar atau tidak agar semua terang benderang,” katanya.

SALING MENUTUPI

Lebih lanjut, Desmond mengaku heran terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir Yoshus yang melibatkan sejumlah anggota kepolisian. Menurutnya, kasus ini terkesan diwarnai budaya saling menutupi kasus di tubuh Polri.

“Ada apa kok institusi dalam kasus ini terlibat banyak sekali, ada kesan kebiasaan saling tutup kasus per kasus, ada kesan geng-gengan,” kata Desmond dalam Rapat Komisi III bersama Kapolri, Rabu (24/8/22).

“Kerajaan Sambo di tubuh Polri harus dijelaskan ke publik.”

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi III Taufik Basari juga menyebut adanya budaya saling menutupi kasus di tubuh Polri. “Pertanyaannya apakah sudah jadi kultur saling bantu membantu dalam kejahatan, kultur menutup-nutupi kasus? Bekerja sama untuk bahu membahu melakukan rekayasa ini, ini kultur yang bermasalah,” sebutnya.

Menurutnya, permasalahan dalam kasus ini adalah kultur. Taufik menegaskan kepada Kapolri agar memperbaiki kultur yang buruk ini.

“Ini menjadi pertanyaan, apakah sudah jadi kultur bahwa saling bantu-membnatu dalam kejahatan ini bisa terjadi. Ini harus diperbaiki, harus ditelaah mengapa ini bisa terjadi. Menutupi kasus, kerja sama, bahu membahu menutup kejahatan,” tegas Taufik Basari. (fik) editor: gsoewarno



Categories
Daerah Headline Kampus Kriminal

Kronologi Dosen Fisip UIN Walisongo Semarang Terima Suap Rp 830 Juta

Mahasiswa Unisula
KKN Mahasiswa Unissula menanam mangrove di Sayung Demak

Terungkap karena Rektor Curiga hasil Test

Semarang (headlinetoday.id) – Dua dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang diduga menerima suap seleksi perangkat desa sebesar Rp 830 juta. Hal itu terungkap setelah Rektor curiga dengan hasil seleksi.

Dua dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Jawa Tengah, diadili atas dugaan menerima suap dalam seleksi perangkat desa di Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Total suap yang mereka terima diketahui berjumlah sebesar Rp 830 juta.

Tindak pidana suap itu sendiri terungkap setelah adanya kecurigaan Rektor UIN Imam Taufik saat melakukan inspeksi, pada Desember 2021.

Saat itu Rektor Imam curiga terhadap sejumlah peserta yang mampu menyelesaikan ujian dalam waktu yang singkat. Tak hanya itu, ia juga curiga karena hasil peserta hampir mencapai nilai yang sempurna, yaitu memperoleh nilai di atas 90 poin.

PRODI UNISSULA BERSTANDARD INTERNASIONAL

Dalam  sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (23/8/22) Jaksa Penuntut Umum Sri Heryono mengatakan kedua terdakwa masing-masing Amin Farih dan Adib.

Sebagai informasi Amin Farih merupakan Wakil Dekan FISIP UIN Semarang dan Adib menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Semarang.

Lebih lanjut jaksa menjelaskan, tindak pidana korupsi yang terjadi pada 2021. Kasus ini bermula ketika FISIP UIN Walisongo menjalin kerja sama dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa di Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak.

Kemudian dibentuklah panitia seleksi tersebut, terdakwa Amin Farih ditunjuk sebagai pengarah seleksi. Sedangkan Adib menjabat sebagai ketua panitia seleksi ujian calon perangkat desa tersebut.

Dalam pelaksanaan seleksi tersebut, Kepala Desa Cangkring, Imam Jaswadi menemui terdakwa Amin Farih dan Adib untuk meminta kisi-kisi soal ujian dalam seleksi tersebut.

Saat itu Imam mengatasnamakan dirinya sebagai perwakilan kepala desa se-Kabupaten Demak. Namun ternyata ia juga berbohong. Kini Imam juga menjadi salah satu terdakwa dalam kasus tersebut.

Lebih lanjut, Imam Jaswadi bersama Saroni, mantan Wakapolsek Karanganyar, Kabupaten Demak memberikan uang kepada Amin dan Adib sebanyak Rp830 juta dalam dua tahap untuk kisi-kisi jawaban soal ujian dalam seleksi perangkat desa tersebut.

Uang sebanyak itu berasal dari pemberian 16 calon perangkat desa di delapan desa di Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, yang nantinya akan memperoleh bocoran jawaban soal ujian.

“Penyerahan pertama uang sebesar Rp720 juta dari terdakwa Imam Jaswadi dilakukan di rumah terdakwa Adib,” katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Arkanu.

Sementara uang senilai Rp 110 juta sisanya diserahkan saat pertemuan di Rumah Makan Kampung Laut Semarang.

Dari uang sebanyak itu, kata jaksa, sebanyak Rp300 juta di antaranya diserahkan kepada saksi Tholkathul Khoir untuk dilaporkan kepada Dekan FISIP UIN Semarang Misbah Zulfa Elisabeth. (den) editor: mridwan


Categories
Nasional News Politik

PDI Perjuangan Prioritaskan Koalisi dengan Parpol Pendukung Jokowi

Puan sudah Bertemu dengan PKS dan Demokrat

JAKARTA (headlinetoday.id) – PDI Perjuangan mulai safari politik untuk menghadapi Pemilu 2024. Sekjend PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan partainya akan fokus menjalin kerja sama dengan parpol pendukung Jokowi.

“Agenda silaturahmi akan dilakukan dan skala prioritas adalah partai pengusung pemerintahan Bapak Jokowi,” ujar Hasto, Selasa (23/8/22).

Sebagai informasi partai koalisi pemerintahan Jokowi adalah Golkar, PAN, PPP, Gerindra, PKB, dan NasDem.

UNISSULA KAMPUS UNGGUL

Dalam kesempatan itu Hasto juga menjelaskan kalau awal rencana safari politik PDIP adalah kunjungan ke Partai Gerindra dan Golkar. Namun, rencana berubah, kini PDIP sudah melakukan safari politik ke partai NasDem.

“Sebenarnya pertama kali desainnya, saat itu mau bertemu dengan Gerindra kemudian juga dengan Golkar. Tapi kemudian dari dialog dari tim advance itu [diputuskan] dengan NasDem. Jadi ada beberapa pertemuan-pertemuan yang sudah dirancang,” jelas Hasto.

Sebelumnya, PDIP baru mengunjungi Partai NasDem dan menemui Ketua Umum Surya Paloh di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (23/8/2022). Pertemuan tersebut di pimpin oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Setelah pertemuan tersebut Puan mengatakan kerja sama di antara kedua partai tersebut diharapkan dapat mewujudkan cita-cita Bung Karno.

“Kami akan menjajaki sehingga Insya Allah kerja sama antara dua parpol ini dapat berjalan secara konkrit dalam menjalankan cita-cita Bung Karno ke depan,” ungkap Puan setelah pertemuan tersebut.

Di sisi lain Surya Paloh menyebut kalau Puan adalah salah satu tokoh yang menjadi radar untuk diusung di pemilu 2024.

“Udah ketemu gini masa enggak masuk dalam radar,” kata Paloh saat itu.

Walaupun demikian, Hasto juga mengatakan bahwa Puan juga telah menemui partai non-koalisi seperti Demokrat dan PKS dalam kapasitas sebagai Ketua DPR. Ia mengatakan menjalin hubungan dengan parpol non-koalisi juga diperlukan untuk merawat persatuan. (den) editor: mridwan

Categories
Headline Kriminal Nasional

KUASA HUKUM KELUARGA YOSHUA PERTANYAKAN HASIL OTOPSI ULANG KORBAN

Banyak Kejanggalan, Tim Otopsi Dinilai tidak Independen

JAKARTA (headlinetoday.id) – Kuasa hukum keluarga korban pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir Yoshua meragukan hasil otopsi kedua terhadap korban. Menurut mereka Tim Otopsi tidak independen dan tidak menjelaskan secara rinci tiap luka yang ada di tubuh korban kepada publik.

Pengacara keluarga Yoshua Kamaruddin Simanjuntak menegaskan hal itu semalam (24/8/22) kepada sejumlah awak media di Jakarta. “Hasil otopsi sampai sekarang belum ke tangan kami. Ini kan aneh. Padahal kami pihak yang mengajukan ulang (ekshumasi) kepada penyidik. Mestinya kami diberi dulu hasil otopsi baru mereka jelaskan ke publik,” tandas Kamaruddin. 

Tim Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia (PDFI) pada Senin lalu menyampaikan langsung hasil otopsi kedua kepada tim penyidik Bareskrim Polri. Pada kesimpulannya menyebutkan bahwa tidak ada luka penganiayaan di tubuh Yoshua, yang ada semua luka tembak di lima titik.

“Tim otopsi tidak profesional. Karena mereka tidak independen.” (Kuasa Hukum keluarga Yushua, Kamaruddin Simanjuntak).

Ketua Tim PDFI Ade Firmansyah Sugiharto menegaskan tim bekerja secara independen dan tanpa tekanan terjadap pihak manapun. 

“Saya bisa yakinkan sesuai hasil pemeriksaan kami, baik pada saat dilakukan otopsi maupun dengan pemeriksaan penunjang dengan pencahayaan dan hasil mikroskopik, tidak ada luka-luka pada tubuhnya selain luka akibat kekerasan senjata api,” ujar Ade.

Sementara itu, Kamaruddin menegaskan pihaknya keberatan dengan pernyataan  tim forensik bahwa tidak ada luka selain tembakan di tubuh Yoshua. “Berarti dokternya belum profesional. Kita perlu sekolahkan lagi dia ke luar negeri biar pintar. Karena saksi dan tersangka saja mengakui kalau Yoshua dijambak dulu sebelum ditembak kepalanya. Menjambak itukan penganiayaan,” jelas Kamarrudin.

Ia menambahkan, jika tersangka saja mengakui ada penganiayaan, sementara tim forensik menyatakan tidak ada penganiayaan, berarti ada perbedaan. “Lalu mana yang benar, tersangka, pelaku atau dokternya,” ujarnya.

Kamaruddin meminta tim forensik menjelaskan setiap luka-luka yang ada di tubuh Brigadir Yoshua secara rinci. “Mulai dari peluru yang ditembakkan, arah peluru, bagian tubuh mana saja yang kena tembakan peluru, serta luka-luka lain di bagian kaki dan tangan,” katanya.

PRODI UNISSULA BERSTANDARD INTERNASIONAL

Menurut Kamaruddin, tim juga wajib menjelaskan ke publik kenapa ada luka di bahu. Kenapa ada luka di bawah mata dan di atas mata kanan. Dan kenapa di jari-jarinya patah-patah. “Saya meragukan hasil otopsi ini karena tim tidak independen,” ujarnya.

Pihaknya juga mempertanyakan tidak adanya konferensi pers resmi kepada media. “Kalau mereka menjelaskan hasil otopsi sambil jalan, bagaimana publik bisa tahu secara rinci. Media juga tidak sempat mempertanyakan banyak hal terkait perbedaan hasil otopsi ini,” ujarnya. (ant) editor : gsoewarno

Categories
Daerah Headline Kriminal

DUA DOSEN UNIVERSITAS NEGERI DI SEMARANG TERLIBAT DUGAAN JUAL BELI JABATAN PERANGKAT DESA DI DEMAK

Jual Beli Jabatan

Tarif yang Dipatok antara Rp 150 juta sampai Rp 250 juta

DEMAK (headlinetoday.id) – Sejumlah calon perangkat desa di Kabupaten Demak menyetor uang ratusan juta demi menduduki jabatan sekretaris desa dan kepala dusun pada 2021 lalu. Kasus ini masih berlanjut di persidangan.

Imam Jaswadi selaku Kepala Desa Cangkring, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, menjadi makelar dalam kasus dugaan suap seleksi perangkat desa itu. Ia mematok biaya Rp150 juta hingga Rp250 juta untuk para calon perangkat.

“Terdakwa Imam Jaswadi bersama terdakwa Saroni, yang merupakan mantan Wakil Kepala Kepolisian Sektor (Wakapolsek) Karanganyar, berhasil menghimpun uang setoran dari para calon perangkat desa hingga Rp3 miliar,” ujar Jaksa Penuntut Umum Sri Heryono, dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (23/08/22).

PRODI DI UNISSULA BERSTANDARD INTERNASIONAL

Ia menambahkan, uang itu berasal dari 16 calon perangkat daerah pada delapan desa di Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak.

Dari sejumlah uang itu, sebanyak Rp830 juta diserahkan kepada dua dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Mereka adalah Amin Farih dan Adib, yang merupakan pengarah dan ketua panitia tes dalam seleksi penerimaan perangkat desa tersebut.

“Penyerahan dalam dua tahap, masing-masing Rp720 juta dan Rp110 juta,” katanya.

Atas dasar pemberian uang seleksi itu, Amin Farih dan Adib diadili karena menjual soal dan kunci jawaban ujian seleksi perangkat desa.

“Terdakwa Amin dan Adib telah menerima pemberian sesuatu atau janji yaitu uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 830 juta. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya, yaitu untuk meloloskan 16 orang calon perangkat desa,” tegas jaksa.

Berawal Dari Kecurigaan

Tindak pidana suap itu terungkap dari kecurigaan Rektor UIN Semarang Imam Taufik saat melakukan inspeksi dalam pelaksanaan ujian seleksi calon kepala desa pada Desember 2021.

Ia curiga terhadap sejumlah peserta yang mampu menyelesaikan ujian dalam waktu singkat dan memperoleh nilai yang nyaris sempurna.

Setelah melakukan koordinasi, Rektor menyatakan pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa di Kecamatan Gajah tersebut tidak sah atau cacat hukum, sehingga harus diulang. (gan/ant) editor : gsoewarno

Categories
Headline Nasional Politik

KAPOLDA METRO JAYA DIPERIKSA TERKAIT PEMBUNUHAN BRIGADIR YOSHUA?

Polri dan Mahfud MD Membantahnya

JAKARTA (headlinetoday.id) – Polri membantah informasi pemeriksaan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dalam kasus pembunuhan Brigadir j. Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menuturkan bahwa timsus belum memberikan informasi terkait pemeriksaan Fadil.

“Timsus belum ada informasi terkait pemeriksaan Fadil Imran, sampai saat ini,” kata Dedi dikutip dari AntaraNews.

Selain itu, Kapolda lain yang juga dikabarkan akan diperiksa terkait kasus Brigadir J yakni, Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta dan Kapolda Sumatera Utara Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak. “Iya tidak ada info soal pemeriksaan mereka dan kita masih menunggu informasi dari Timsus,” jelas Dedi.

Kapolda Metro Jaya
KUALITAS UNISSULA SAMA DENGAN PTN


Dedi menegaskan kepada masyarakat Indonesia agar tidak mudah percaya dengan informasi yang tidak valid. Ia melanjutkan bahwa Polri sampai dengan hari ini masih berkomitmen menuntaskan perkara Brigadir J dengan Profesional, Akuntabel dan Transparan.

“Tim khusus terus bekerja. Mohon sabar dan dukungannya. Komitmen kami sejak awal mengusut perkara ini sampai tuntas dengan mengedepankan pendekatan Scientific Crime Investigation,” ucap Dedi.

Pada kesempatan yang lain, Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mahfud MD menyatakan tidak pernah membuat pernyataan terkat Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Yoshua. Ia mengaku tidak pernah terpikir dan menganggap Fadil juga terkena skenario yang dibuat Sambo.

“Saya juga tidak pernah bilang Kapolda Metro Jaya akan susul, itu di mana. Saya sampai sekarang tidak pernah terpikir kalau Kapolda Metro [Jaya] bagian dari itu, saya berpikirnya kena prank juga,” ucap Mahfud dalam rapat dengan Komisi III pada Senin (22/8).

SUAP DPR

Tak hanya itu, Ia menyampaikan banyak hal yang dinarasikan public seolah-olah itu merupakan pernyataan yang benar. “Banyak sekali hal yang sebenarnya tidak saya katakan, lalu dibilang saya katakana,” kata Menkopolhukam.

Mahfud juga menuturkan bahwa dirinya tidak pernah menyebutkan anggota DPR menerima amplop dalam kasus ini. Selain itu, dugaan anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menurutnya hendak diberi bukan menerima amplop.

“Di mana dan di berita kapan saya pernah bilang bahwa DPR pernah terima amplop? Coba. Tidak pernah saya bilang, Saya bilang LPSK bukan menerima, tapi diberi. Itu juga saya dengarnya dari LPSK ketika kami koordinasi masalah itu,” tambahnya. (fik) editor: gsoewarno