TERUNGKAPNYA dugaan sindikat Bansos di Kabupaten Tegal makin semerbak mewangi. Usai berita Pemotongan Bansos di Desa Bogares Lor, Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal tayang, rentetannya sangat menarik.
Ada dua pertemuan penting di Desa Bogares Lor. Pertama, atas inisiatif Dinas Sosial mereka turun ke bawah, menemui Kades Boglor. Di pertemuan itu diundang dua korban pemotongan Bansos, petugas pendamping dan sejumlah warga.
Yang janggal dari pertemuan itu ada ancaman ke warga yang dituduh membocorkan informasi soal dugaan mafia Bansos ini ke media. Padahal keduanya bukan.
UNISSULA KAMPUS UNGGUL
Di forum itu suasana tegang. Ada ancaman. Kemudian teror menebar ke mana-mana. Jadi heboh. Fakta dugaan bandit memotong Bansos dibelokkan. Menjadi isyu-isyu murahan bahwa mereka mengadu ke media karena kecewa. Akibat hak Bansosnya digergaji tanpa alasan yang jelas. Ini forum dagelan. Kemudian muncul berita bantahan. Yang menafikkan fakta yang sebenarnya.
Forum kedua adalah turunnya salah satu Kabid dari Dinas Sosial Pemkab Tegal. Ini lebih persuasif. Karena, bisa jadi Ia pejabat. Lebih bisa berfikir dingin dan dewasa.
Dia temui langsung korbannya. Bicara empat mata. Dari hati ke hati. Tanpa teror dan tekanan. Fakta pun terungkap. Kepada media ini, pejabat itu tegas menyatakan pemotongan Bansos memang ada.
Dia berjanji akan mendalami dua hal. Pertama, data kasusnya. Biar lebih lengkap. Kedua, kenapa ada orang kritis yang menyoal pemotongan itu kemudian haknya sebagai penerima Bansos dihapus. Ini akan didalami, kenapa bisa terjadi.
MAKANANEMPUK
Ngutili Bansos adalah makanan empuk. Mereka para bandit itu adalah diduga sekelompok intelektual yang paham betul psikologi orang miskin. Penurut, nerimo dan kalau ditekan sedikit jadi mudah ketakutan.
Takut karena pilihannya dua. Ngikut tekanan aksi potong memotong atau menolak dan melawan dengan konskuensi haknya dihapus.
Kelompok ini paham betul.
Beruntung di Bogares Lor ada yang berani melawan. Dan bercerita ke media.
Kasus ini patut diduga juga terjadi di Desa lain. Cuma belum apes saja seperti di Bogares Lor. Ada yang berani melawan dan mau cerita ke media.
Di desa lain di Kabupaten Tegal, mungkin bisa dipastikan juga terjadi. Pasti karena diduga gerombolan pengutil Bansos ini rapi kerjanya. Mateng. Sistematis. Bisa jadi masif.
Dinas Sosial, sesuai pengakuan Kabidnya ini, mengaku sudah memperbaiki sistem dan akan terus melakukan perbaikan sistem. Ini tentu langkah keren dan joz.
Tapi perlu diingat. Sistem juga buatan manusia. Secara filosofi, sistem diciptakan juga untuk dilanggar.
Jadi sehebat apapun sistem itu dibuat. Percayalah, gerombolan bandit ini lebih cerdas. Karena mereka di bawah. Menguasai terirorial. Dan tahu betul psikologi orang kere, yang nrimo dan penakut kalau di tekan-tekan sedikit.
Yang perlu segera dilakukan Dinsos, kalau ingin beres itu satu. Tunjuk pendamping yang secara ekonomi sudah mapan, pejuang orisinil dan punya komitmen kuat untuk membangun bangsanya.
Tanpa itu, semuanya omong kosong. Tidak lebih dari gerombolan pengutil Bansos. Percayalah. (headlinetoday.id) editor: mridwan
Banyak Kejanggalan, Tim Otopsi Dinilai tidak Independen
JAKARTA (headlinetoday.id) – Kuasa hukum keluarga korban pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir Yoshua meragukan hasil otopsi kedua terhadap korban. Menurut mereka Tim Otopsi tidak independen dan tidak menjelaskan secara rinci tiap luka yang ada di tubuh korban kepada publik.
Pengacara keluarga Yoshua Kamaruddin Simanjuntak menegaskan hal itu semalam (24/8/22) kepada sejumlah awak media di Jakarta. “Hasil otopsi sampai sekarang belum ke tangan kami. Ini kan aneh. Padahal kami pihak yang mengajukan ulang (ekshumasi) kepada penyidik. Mestinya kami diberi dulu hasil otopsi baru mereka jelaskan ke publik,” tandas Kamaruddin.
Tim Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia (PDFI) pada Senin lalu menyampaikan langsung hasil otopsi kedua kepada tim penyidik Bareskrim Polri. Pada kesimpulannya menyebutkan bahwa tidak ada luka penganiayaan di tubuh Yoshua, yang ada semua luka tembak di lima titik.
“Tim otopsi tidak profesional. Karena mereka tidak independen.” (Kuasa Hukum keluarga Yushua, Kamaruddin Simanjuntak).
Ketua Tim PDFI Ade Firmansyah Sugiharto menegaskan tim bekerja secara independen dan tanpa tekanan terjadap pihak manapun.
“Saya bisa yakinkan sesuai hasil pemeriksaan kami, baik pada saat dilakukan otopsi maupun dengan pemeriksaan penunjang dengan pencahayaan dan hasil mikroskopik, tidak ada luka-luka pada tubuhnya selain luka akibat kekerasan senjata api,” ujar Ade.
Sementara itu, Kamaruddin menegaskan pihaknya keberatan dengan pernyataan tim forensik bahwa tidak ada luka selain tembakan di tubuh Yoshua. “Berarti dokternya belum profesional. Kita perlu sekolahkan lagi dia ke luar negeri biar pintar. Karena saksi dan tersangka saja mengakui kalau Yoshua dijambak dulu sebelum ditembak kepalanya. Menjambak itukan penganiayaan,” jelas Kamarrudin.
Ia menambahkan, jika tersangka saja mengakui ada penganiayaan, sementara tim forensik menyatakan tidak ada penganiayaan, berarti ada perbedaan. “Lalu mana yang benar, tersangka, pelaku atau dokternya,” ujarnya.
Kamaruddin meminta tim forensik menjelaskan setiap luka-luka yang ada di tubuh Brigadir Yoshua secara rinci. “Mulai dari peluru yang ditembakkan, arah peluru, bagian tubuh mana saja yang kena tembakan peluru, serta luka-luka lain di bagian kaki dan tangan,” katanya.
PRODI UNISSULA BERSTANDARD INTERNASIONAL
Menurut Kamaruddin, tim juga wajib menjelaskan ke publik kenapa ada luka di bahu. Kenapa ada luka di bawah mata dan di atas mata kanan. Dan kenapa di jari-jarinya patah-patah. “Saya meragukan hasil otopsi ini karena tim tidak independen,” ujarnya.
Pihaknya juga mempertanyakan tidak adanya konferensi pers resmi kepada media. “Kalau mereka menjelaskan hasil otopsi sambil jalan, bagaimana publik bisa tahu secara rinci. Media juga tidak sempat mempertanyakan banyak hal terkait perbedaan hasil otopsi ini,” ujarnya. (ant) editor : gsoewarno
Modusnya Warga Diduga Digiring agar Ambil di BNI Link
TEGAL (headlinetoday.id) – Pemotongan dana Bantuan Sosial (Bansos) di Desa Bogares Lor, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal sudah berlangsung bertahun-tahun. Menurut satu warga setempat, keluarga penerima Bansos pada pasrah karena takut bantuannya dihapus oleh petugas pendamping, jika mereka protes.
Suherman, warga Bogares Lor, Kecamatan Pangkah menceritakan hal itu kepada reporter headlinetoday.id melalui saluran whatsapp semalam (22/2/22). “Pemotongan Bansos sudah bertahun-tahun sejak 2020. Cuma warga pada ketakutan. Saya punya bukti fisik berupa struk dari bank dan pengakuan sejumlah warga. Kasus ini akan saya laporkan ke aparat penegak hukum,” ujar Herman.
Satu warga bu Tari, menurut Herman, pada Januari, April dan Agustus dapat Rp 715 ribu per tiga bulan. “Tapi yang diterima Januari 2021 Rp 500 rb, pada April Rp 400 rb dan Agustus Rp 520 rb. Ini tentu mengerikan. Bagaimana hak orang miskin dikadalin,” ujar Herman.
Sejumlah warga mengalami hal yang sama. “Saya sudah kumpulkan pemotongan yang selama ini terjadi dan akan kita jadikan barang bukti,” jelasnya.
Herman menceritakan, sebenarnya ada warga yang berani melawan pemotongan Bansos ini. “Orang ini tujuannya baik. Tapi oleh petugas pendamping dan pihak bank malah diancam-ancam. Kini hak dia sebagai penerima Bansos dihentikan gara-gara protes,” ujarnya.
Herman meminta agar hak warga penerima Bansos dipulihkan. “Kita mestinya berterima kasih kepada warga yg protes karena mereka menuntut hak mereka. Apalagi yg mereka potong itu ada bantuan untuk anak yatim. Ini sungguh menyedihkan,” ujarnya.
SINDIKAT YANG BEKERJA
Menurut Herman, kasus ini kerja sindikat. “Oleh petugas pendamping warga penerima diduga digiring ke BNI Link. Petugas pendamping yang mengarahkan namanya San warga Tarub. Sementara di BNI Link ada yang ngatur-atur namanya D, warga Bogares Lor. Di Dinsos ada tangan yang bekerja menghapus hak orang miskin yang dinilai kritis. Di lapangan ada petugas yang kerjanya menakut-nakuti warga. Jadi ini sindikat lengkap,” ujarnya.
Kades Bogares Lor Wanto sebenarnya sudah mengingatkan agar pendamping jangan berani-beraninya motong Bansos hak warga miskin. “Tapi mesti sudah diingatkan mereka tetap memotong Bansos,” ujar Herman.
“Jika hak warga tidak dipulihkan, maka kasus ini akan diproses secara hukum.”
Sementara itu, San dan D ketika dikonfirmasi soal pemotongan Bansos enggan merespon. Pertanyaan yang dikirim melalui whatsapp tidak direspon. Tapi D, dihadapan penerima bansos sumpah-sumpah menyatakan tidak pernah melakukan pemotongan.
KUALITAS UNISSULA SAMA DENGAN PTN
Suherman menegaskan, mereka boleh menyangkal,”Tapi biar nanti fakta hukum yang bicara,” jelas aktivis Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) Kabupaten Tegal ini.
Sebelumnya, Bupati Tegal Umi Azizah menegaskan agar jangan ada pemotongan Bansos dalam bentuk apapun. “Hak warga miskin jangan diganggu, ” ujar Bupati. (tio) editor: gsoewarno
SETIAP tahun utkperayaan17Agustus-an, menghambur-hamburkanbanyak uang rakyat for nothing !
Kalau Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, Korea Selatan merdeka, lebih dulu dua hari, pada tanggal 15 Agustus 1945. Walaupun hanya beda dua hari, Korea Selatan yang dahulu lebih miskin dari Indonesia, sekarang menempati papan atas Negara Maju.
Hmmm….hanya berbeda dua hari tapi bisa berbeda segalanya…!
Orang Korea tidak merayakan 15 Agustus-an seperti kita di Indonesia. Mereka hanya mengibarkan bendera. Sudah itu saja. Tidak ada umbul-umbul, spanduk, lomba-lomba, apalagi peringatan yang meriah.
Apakah tanpa semua itu mereka tidak cinta negaranya? Jawabannya, pasti tidak. Orang Korea, tidak ada yang tidak cinta negaranya.
Jika di Indonesia di tiap kantor dipasang foto presiden dan wakil presiden, di Korea mereka hanya memasang bendera negaranya. Bagi mereka, “Siapapun presidennya, negaraku tetap Korea”.
Setelah kemerdekaan Korea dari Jepang, mereka masih harus melewati fase perang saudara hingga akhirnya pecah menjadi Korea Utara dan Korea Selatan.
Saat itu, orang Korea teramat miskin, hingga makan nasi (yang merupakan kebutuhan pokok) saja susah. Sehingga setiap bertemu, satu sama lain mereka akan bertanya “밥을 먹었어요?” (“Sudah makan nasi ?”), jika belum maka akan diajak makan.
Begitu pula dengan kerja keras, sudah tidak diragukan lagi hasil nyata dari kerja keras Korea Selatan saat ini.
Pesan dari Presiden Korea saat itu, “Let’s work harder and harder. Let’s work much harder not to make our sons and daughters sold to foreign countries.” (Mari kita bekerja lebih keras dan lebih keras. Mari kita bekerja lebih keras untuk tidak membuat anak2 kita dijual ke luar negeri)
Dan kemudian ditutup oleh quote ini, “Now, we promise that we will hand over a good country to our sons and daughters, we will give you the country worthy to be proud as well.” (“Sekarang, kita berjanji bahwa kita akan menyerahkan sebuah negara yang baik untuk putra dan putri kita, kita akan memberikan negara yg layak untuk dibanggakan.”)
Bupati Pemalang korupsi dan dicokok KPK karena memperjualbelikan jabatan dan proyek
Harga Kursi Jabatan Dijual antara Rp 60 Juta sampai Rp 350 Juta
KETIKA BupatiPemalang dicokok KPK karena memperjualbelikan jabatan dan proyek, kata yang pantas untuk dia adalah Bandit. Bayangkan saja, di tengah 124.270 rakyatnya yang tergolong miskin secara ekstrem, masih berani-beraninya korupsi. Moralitasnya sungguh comberan. Bandit Bulukan bener. Sungguh.
Kemiskinan ekstrem, sesuai definisi Bank Dunia adalah kondisi di mana pendapatan per kapita di bawah 1,9 US dolar. Kalau kita terjemahkan, mereka adalah rakyat yang pendapatan rata-rata per harinya Rp 11.000. Intinya, dengan empat orang dalam keluarga, bisa kita bayangkan mereka hanya bisa makan nasi dengan ikan asin. Tiap hari. Bisa jadi kadang, mungkin hanya dengan garam. Buat mereka makan Tempe dan Tahu sudah menjadi hal yang teramat mewah.
Isyu kemiskinan ekstrem mencuat pertama kali dari Kabupaten yang dipimpin bandit bulukan ini. Sejak 2020. Dan kemudian menjadi konsumsi nasional. Setelah, hampir semua media sosial seperti Facebook, twitter dan Instagram mengulasnya.
“Imperium politik yang dibangun kelompok bisnis Dewi Sri melahirkan dinasti politik yang korup.”
Istana pun jadi gerah. Apalagi pada 2021 ternyata di Jawa Tengah ada lima kabupaten yang masuk kategori miskin secara ekstrem. Dan pada 2021 Wakil Presiden pun turun ke Pemalang. Kemudian thema penanggulangan kemiskinan ektrem menjadi program prioritas Jokowi.
Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, bisa jadi saat itu agak kesal. Libido kurupsinya agak terganjal isyu yang sangat sensitif dan krusial. Karena Pemalang kemudian jadi sorotan publik.
Dalam banyak kesempatan, Mukti selalu menegaskan bahwa prioritas utama adalah kemiskinan ekstrem habis pada 2024. Serangkaian program bantuan memang sempat dieksekusi. Bantuan rumah tinggal layak huni, MCK. Beberapa perusahaan besar di Jateng pun ikut turun tangan melalui program CSR.
Tapi diam-diam, libido korupsi Mukti susah untuk direm. Maka terjadilah peristiwa OTT itu. Tiga Kepala Dinas ikut terseret dalam kasus ini. Ludes sampai supir-supirnya.
Seorang mantan pejabat penting di Tegal, ketika mendengar peristiwa ini berujar,”Sudah kuduga.” Ia menjelaskan gejala korupsinya sudah terindikasi sejak awal pelantikan. Anak pemilik perusahaan PO Bus Dewi Sri ini, menurut mantan pejabat itu, tidak melakukan konsolidasi menyeluruh. Mengakhiri persaingan dan permusuhan dalam proses Pilkada. Bahkan, seperti masih menyimpan dendam.
“Mukti malah sibuk menyingkirkan ASN yang dinilai tidak mendukungnya. Dan membiarkan masuknya tim sukses mengintervensi dalam berbagai kebijakan Bupati,” ujarnya.
IMPERIUM POLITIK DEWI SRI
Dewi Sri adalah perusahaan Bus terbesar di Kota Tegal. Didirikan oleh H Ismail, pria kelahiran Randusanga Kulon Kabupaten Brebes. Ismail kemudian merantau ke Tegal setelah menikah dengan Hj Rokhayah.
Di era 1990an, persaingan bisnis di sektor transportasi makin ketat. Dewi Sri mendapat pesaing dari saudaranya yang mendirikan PO Bus Dedi Jaya dan kemudian disalip oleh PO Bus Sinar Jaya.
Melihat persaingan yang begitu ketat, Hj Rokhayah sebagai pengendali keluarga Dewi Sri, sejak reformasi memutuskan untuk masuk ke dunia politik. Dan targetnya waktu itu jelas; Mengusai jabatan Bupati dan Walikota di Karesidenan Pekalongan.
Langkah Hj Rokhayah mendirikan imperium politik cukup sukses. Anak pertamanya Akmal Jaya berhasil menduduki posisi Walikota Tegal sejak 2003-2013. Tapi Akmal kemudian juga terseret kasus korupsi dan oleh KPK dijebloskan ke penjara.
Setelah Akmal tumbang, Dewi Sri mencoba merebut kursi Bupati Tegal dan Brebes. Di Kabupaten Tegal keluarga Dewi Sri dikalahkan oleh Enthus Susmono. Tapi yang di Brebes Idza Priyanti sukses menduduki kursi Bupati.
Kemudian pada 2020 anak terkecil Hj Rokhayah, Mukti Agung Wibowo sukses merebut kursi Bupati Pemalang. Dilantik pada 2021, dan satu tahun kemudian mesti mengakhiri jabatannya akibat terkena OTT KPK.
Kelompok bisnis Dewi Sri, di Tegal adalah imperium bisnis dengan kekuatan uang yang melimpah. Pertarungan yang berhasil mereka menangi, selalu diikuti oleh aksi jor-joran bagi-bagi duit ke rakyat.
Sekali ikut dalam pertarungan Pilkada, kelompok bisnis Dewi Sri dengan enteng bisa menggelontorkan uang rata-rata Rp 50 miliar. Duit-duit inilah yang wajib kembali setelah anak-anaknya menjabat.
Saat Akmal berkuasa, beredar kencang dugaan permainan proyek dikendalikan oleh Hj Rukhayah. Bahkan saat itu, dugaan ini seperti sudah menjadi rahasia umum.
Di Pemalang, ketika Mukti berkuasa, pola yang sama berjalan. Cuma bedanya, tangan-tangan Mukti ada di tim suksesnya yang menggerpol dinas-dinas.
MENJADI DRAKULA
Bisnis, ketika masuk ke wilayah politik, selalu berujung kejahatan korupsi. Karena dinasti politik yang dibangun kelompok Dewi Sri pada hakekatnya adalah bisnis. Tidak peduli apakah bisnis itu direbut dari pertarungan politik.
Dan bisnis tanpa moralitas yang cukup, ketika masuk ke dunia politik, ujungnya adalah transaksi proyek yang tidak ada ujungnya. Tidak peduli apakah rakyatnya lagi pada susah makan atau tidak. Bisnis dan politik bisa jadi drakula penghisap keringat rakyat. Dihisap sampai kering kerontang. Drakula yang perilakunya akan terus menerus haus darah.
PRODI DI UNISSULA BERSTANDARD INTERNASIONAL
Dan tindak korupsi selalu membawa korban. Bisa jadi teman dan koleganya. Bupati Mukti, menurut KPK telah menerima suap Rp 6,1 miliar. Dan selain Mukti, KPK telah menetapkan lima koleganya sebagai tersangka. Mereka adalah Komisrais PD Aneka Usaha Adi Jumal Widodo, Pj Sekda Slamet Masduki, Kepala BPBD Sugiyanto, Kadis Kominfo Yanuarius Nitbani dan Kadis PU Muhammad Saleh.
Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, Mukti menjual jabatan dengan tarif antara Rp 60 juta sampai Rp 350 juta. “Tergantung posisi jabatannya,” ujar Firli.
Menurut Firli, Adi Jumal Widodo adalah orang kepercayaan Mukti yang ditugaskan untuk mengutili uang dari para calon pejabat itu. Sedangkan empat tersangka lainnya adalah calon pejabat yang sudah nyetor uang ke Adi Jumal Widodo.
Firli menambahkan, total yang yang diterima Mukti dari Adi Jumal dari hasil jual beli jabatan sebesar Rp 4 miliar. “Ada sisa uang sebesar Rp 2,1 miliar yang masih kita dalami sumbernya dari mana,” ujarnya.
Lalu sebelum diringkus KPK, di gedung DPR RI dengan siapakah Mukti telah bertemu dan untuk kepentingan apa? Hingga tulisan ini dibuat, KPK belum memberikan penjelasan yang pasti.
Firli hanya menyatakan KPK tahu dengan siapa Mukti bertemu. Cuma untuk menjadikan anggota DPR RI itu tersangka, KPK belum menemukan bukti permulaan yang cukup. (tor) editor: mridwan
Presiden Minta agar Dibahas lebih Masif dan Transparan
JAKARTA (headlinetoday.id) – Pembahasan masalah Rencana Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hujum Pidana (RUU KUHP) menurut satu pejebat, masih menyisakan 14 masalah krusial. Presiden meminta agar masalah krusial itu dibahas lebih masif dan terbuka dengan melibatkan sebanyak mungkin komponen masyarakat.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Prof. Dr. Mahfud MD, kepada sejumlah awak media menegaskan itu usai mengikuti rapat internal terkait kelanjutan pembahasan RUU itu siang ini (3/8/2022).
“Bapak Presiden meminta agar pembahasan RUU KUHP bisa melibatkan sebanyak dan seluas mungkin masyarakat. Terutama komunitas masyarakat yang terkena dampak langsung maupun tidak pangsung terhadap penetapan RUU ini,” jelas Mahfud.
Meski pembahasan RUU ini nyaris selesai, Mahfud menegaskan masih ada 14 masalah yang krusial terkait RUU ini. Permasalahan kontroversial yang mendapat reaksi kritik dari kelompok masyarakat sipil dan akademisi itu seperti hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law), pidana mati, penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden, tindak pidana karena memiliki kekuatan ghaib, dokter atau dokter gigi yang melaksanakan pekerjaannya tanpa izin, unggas dan ternak yang merusak kebun yang ditaburi benih, dan contempt of court berkaitan dengan dipublikasikan secara langsung tidak diperkenankan.
“Pemerintah tidak ingin ada kontroversial yang berkepanjangan terkait pembahasan masalah RUU KUHP ini.” (Menko Polhukam Prof. Dr Mahfud MD).
Masalah lain, menurut politisi PKB ini, seperti advokat curang dapat berpotensi bias terhadap salah satu profesi penegak hukum saja yang diatur (diusulkan untuk dihapus), penodaan agama, penganiayaan hewan, penggelandangan, pengguguran kehamilan atau aborsi, perzinahan dan kohabitasi, serta pemerkosaan.
“Presiden telah memerintahkan kepada kementerian lembaga dan non lembaga terkait dengan pembahasan masalah ini agar melakukan kajian yang diperluas,” ujarnya.
Pemerintah, menurut Mahfud, tidak ingin ada kontroversial yang tidak produktif dan berkepanjangan. “Untuk itu, ajakan Presiden ini akan kita tindaklanjuti dengan serius oleh pemerintah. Terutama kementerian yang terkait dengan pembahasan masalah ini,” tandas Mahfud MD. (ant) editor: mridwan
JAKARTA (headlinetoday.id) – Koalisi antara Partai Nasdem, PKS dan Partai Demokrat makin menguat. Menurut satu pengamat politik, koalisi ini lebih realistis untuk mengusung Anies-AHY sebagai calon Presiden dan Wakilnya.
Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menegaskan hal itu kepada sejumlah awak media hari ini (2/8/2022). “Koalisi ini lebih realistis. Apalagi buat PKS. Kalau ini terjadi maka koalisi ini akan mengusung pasangan Anies-AHY,” jelas Ari.
Sebagaimana diketahui, Partai Nasdem telah memutuskan untuk mengusung tiga calon presiden. Mereka adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Sementara Partai Demokrat juga sudah memutuskan untuk mengusung AHY sebagai calon Presidennya.
“Buat PKS berkoalisi dengan partai Nasdem dan Demokrat lebih realistis.”
Ari menilai, koalisi tiga partai politik ini terbilang masuk akal. “Justru yang janggal itu ketika PKS akan menggandeng PKB. Karena masa pendukung kedua partai itu tidak bersinggungan,” jelasnya.
Sebelumnya, koalisi Indonesia Bersatu (KIB) telah lebih dulu terbentuk. Mereka terdiri dari Partai Golkar, PAN dan PPP. Koalisi ini mendapat dukungan dari Presiden Jokowi dan bakal mengusung Ganjar Pranowo sebagai Capresnya.
Di sisi lain, Partai Gerindra juga telah berkoalisi dengan PKB. Mereka akan mengusung pasangan Prabowo-Cak Imin. Koalisi ini bahkan terus dibangun sampai ke akar rumput.
Sementara itu, diperhelatan pernikahan putri Gubenur DKI Jakarta, beberapa hari lalu, tiga petinggi partai telah bertemu. Mereka adalah Surya Paloh, AHY dan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman.
Kepada media, Sohibul menyatakan pertemuan itu lebih banyak membahas soal problem kebangsaan saat ini. “Soal koalisi kami bahas tapi tidak banyak,” ujarnya. (ant) editor : mridwan
BISNIS media telah mengalami perubahan struktur dan kultur yang luar biasa. Definisi jurnalisme terkoyak oleh kepentingan bisnis. Cara bermainnya mesti ikut berubah. Ini kalau ingin untung. Biang keroknya tentu apalagi kalau bukan revolusi IT dan media sosial (Medsos), seperti Google, Facebook, Twitter, instagram dan whatsapp.
Dunia sudah sangat berubah. Yang kini berada di puncak piramida kebudayaan adalah mereka yang menggenggam big data. Mereka tidak hanya bisa mengatur semua hal. Tapi bisa mendikte kepada siapapun sesuai apa yang dia inginkan.
Atau mereka yang secara revolusioner mengikuti alur perubahan itu. Secara detail. Bakal bisa bertahan. Siapa saja yang lentur menghadapi arus perubahan itu, dia akan selamat dari terjangan arus besar perubahan ini.
“headlinetoday.id memutuskan untuk tidak mengusung jurnalisme lendir. Jurnalisme yang hanya memikirkan bisnis dengan menafikkan esensi jurnalisme itu sendiri.”
Dan revolusi ini nyaris terjadi di semua lini kehidupan. Beberapa sudah bertumbangan, ketika mencoba bertahan dengan cara lama, untuk melawan perubahan itu.
Dibisnis transportasi, kelompok Blue Bird nyaris terjungkal, kalau tidak segera memutuskan untuk berkolaborasi dengan Gojek dan Grab. Para taipan properti seperti Sinar Mas Group, Lippo Group, Sedayu Group juga sempat oleng. Karena tiba-tiba muncul pemain baru, anak-anak milenial, yang bermodalkan android bisa meraup untung miliaran rupiah. Dengan modal seadanya. Dan masih banyak lagi ancaman kebangrutan di hampir semua lini. Seperti perbankan, bisnis transportasi, tambang dan sebagainya.
DUNIA MEDIA
Dunia jurnalisme sebenarnya lebih babak belur. Tantangan media tidak hanya soal munculnya media-media on line. Tapi juga keberadaan medsos yang seolah melegitimasi bahwa siapapun bisa menjadi jurnalis.
Secara bisnis media cetak memang pada kelojotan. Kompas group mereview model bisnisnya ke on line. Koran Tempo menutup edisi cetaknya sejak tiga tahun yang lalu. Majalah Tempo bisa bertahan tapi dengan halaman yang sangat tipis. Koran semua ke on line. Karena masa depan bisnis media ada di on line.
Media juga diterpa gelombang hoax yang luar biasa. Biang masalahnya adalah ketika medsos melegitimasi siapapun bisa jadi jurnalis. Mereka lupa bahwa jurnalistik ada kode etik yang mesti dijunjung tinggi.
Bagi awak media yang ingin berbisnis media mesti pandai-pandai merumuskan ulang model bisnisnya. Perubahan arus besar IT dan medsos serta oligarki Google mesti diikuti dengan was-was. Tentu tanpa meninggalkan karya jurnalisme yang tetap punya kredibilitas.
Yaitu jurnalisme yang tidak netral, karena mesti selalu membela kebenaran dan berpihak kepada kepentingan orang banyak. Jurnalisme antikorupsi. Jurnalisme yang menanggap fakta adalah suci. Dan jurnalisme yang menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.
Newsjateng.id hadir untuk mengembalikan roh jurnalisme yang sesungguhnya. Tanpa menafikan arus besar perubahan di dunia IT dan Medsos. Kami memutuskan untuk melawan jurnalisme lendir yang hanya berorientasi bisnis dengan mengabaikan nilai-nilai jurnalisme itu sendiri. editor : gsoewarno
JAKARTA (enje.id) – Mantan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habieb Rizieq Shihab, menurut satu pengacaranya akan bebas siang ini. Menurutnya tidak akan ada pengerahan massa dalam proses pembebasan ini.
Pengacara HRS Aziz Yanuar menegaskan hal itu kepada sejumlah media pagi ini (20/7/2022) melalui saluran whatsapp. “Ya saya pastikan Habieb bebas siang ini,” tandas Yanuar.
Ia menambahkan proses pembebasan Habieb sudah memenuhi syarat. “Dari aspek hukum maupun administratif sudah memenuhi syarat sepenuhnya,” jelasnya.
Habieb Rizieq divonis untuk dua perkara. Pertama kasus terkait tuduhan bohong dalam kasus swab di RS Ummi Bogor. Habieb divonis empat tahun dalam perkara ini.
Kasus kedua adalah pelanggaran kekarantinaan di Petamburan Jakarta Barat. Pada kasus ini Habieb divonis delapan bulan.(ril) editor : gsoewarno
JAKARTA (enje.com) – Mabes Polri mempersilahkan keluarga Joshua mengotopsi ulang jenazah yang sudah dikuburkan. Langkah ini, menurut satu pejabat Polri, untuk membuktikan sikap Kapolri bahwa penanganan kasus ini akan dilakukan setransparan mungkin.
kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan hal itu kepada sejumlah awak media hari ini (19/7/2022) di mabes Polri. “Dari penyidik terbuka, jika keluarga korban dan pengacara ingin otopsi ulang. Ini sesuai komitmen Kapolri bahwa proses penyidikan ini akan dilakukan setransparan mungkin, seterbuka mungkin,” jelas Dedi.
Sebelumnya, keluarga korban meminta agar ada proses otopsi ulang. Mereka menilai banyak kejanggalan pada kasus terbunuhnya Brigadir Joshua beberapa waktu lalu. Bahkan tim pengacara korban sudah melakukan gugatan ke Mabes Polri. Mereka menilai Brigadir Joshua tewas akibat adanya pembunuhan berencana. (ril) editor : gsoewarno
