Category: Politik

You can add some category description here.

Categories
Nasional Politik

Jagatara Indonesia Siap Mengawal Kepemimpinan Mas Dar Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional

Jagatara Indonesia menyampaikan ucapan selamat kepada Mas Dar Sudaryono atas amanah yang diberikan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Organisasi ini meyakini bahwa kepemimpinan baru menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola sekaligus mengoptimalkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas nasional Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Ketua Umum Jagatara Indonesia, Rio Alfian Rosid, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi besar negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Sebagai program prioritas nasional sekaligus janji politik Presiden, MBG harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui tata kelola yang profesional, akuntabel, dan tepat sasaran.

“Program Makan Bergizi Gratis adalah program strategis Presiden Prabowo yang akan menentukan kualitas generasi Indonesia di masa depan. Karena itu, keberhasilannya menjadi tanggung jawab bersama. Program ini harus terus diperkuat, dievaluasi, dan disempurnakan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Rio (22/7/2026) di Jakarta.

Menurut Rio, hingga saat ini pelaksanaan Program MBG telah menunjukkan komitmen besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun demikian, berbagai tantangan di lapangan masih perlu menjadi perhatian bersama, mulai dari penguatan tata kelola, kualitas layanan, distribusi bahan pangan, pengawasan mitra penyedia, hingga mekanisme evaluasi yang berkelanjutan.

“Kita harus objektif bahwa masih ada berbagai pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh agar setiap tantangan dapat diatasi dengan cepat dan tepat. Tujuan program ini sangat baik, sehingga implementasinya juga harus semakin baik,” lanjutnya.

Rio menilai Badan Gizi Nasional membutuhkan sosok pemimpin yang memahami persoalan pangan secara komprehensif, memiliki pengalaman lapangan, serta mampu membangun koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat.

Menurutnya, Mas Dar Sudaryono memiliki kapasitas tersebut. Rekam jejaknya di sektor pangan, pertanian, dan pemberdayaan masyarakat dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.

Selain kompetensi, Rio juga menyoroti gaya kepemimpinan Mas Dar yang terbuka terhadap dialog.

“Mas Dar bukan hanya memiliki kompetensi di bidang pangan, tetapi juga dikenal sebagai pemimpin yang terbuka terhadap dialog. Beliau terbiasa turun ke lapangan, mendengar langsung aspirasi masyarakat, serta mengajak berbagai pihak untuk mencari solusi bersama. Kepemimpinan seperti ini sangat dibutuhkan dalam mengelola program nasional yang melibatkan banyak pemangku kepentingan,” katanya.

Jagatara Indonesia meyakini bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan dan pengawasan dari masyarakat. Karena itu, organisasi kepemudaan, komunitas, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sipil perlu menjadi mitra konstruktif dalam mengawal implementasi program agar berjalan sesuai tujuan.

Di akhir keterangannya, Rio menyampaikan ucapan selamat kepada Mas Dar Sudaryono serta menegaskan komitmen Jagatara Indonesia untuk terus mendukung keberhasilan Program MBG.

“Kami mengucapkan selamat kepada Mas Dar Sudaryono atas amanah sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas mulia ini. Bagi kami, Mas Dar bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga abang asuh bagi banyak generasi muda Indonesia yang selama ini membuka ruang dialog, membimbing, dan memberikan kesempatan bagi anak muda untuk bertumbuh. Jagatara Indonesia siap mengawal, mendukung, dan memberikan masukan yang konstruktif demi suksesnya Program Makan Bergizi Gratis sebagai investasi bagi Generasi Emas Indonesia 2045,” tutup Rio.

Categories
Headline Kampus Politik

ANGGOTA DPR RI DARI PARTAI DEMOKRAT AS SUKAWIJAYA SERAHKAN 20 BEASISWA KIPK KE UNISSULA

Beasiswa ke Unissula
ANGGOTA DPR RI DARI PARTA DEMOKRAT AS SUKAWIJAYA MEMBERIKAN 20 BEASISWA KIPK KE UNISSULA

Komisi X Berkomitmen Buat Program Pro Rakyat

SEMARANG (headlinetoday.id) – Anggota Komisi X DPR RI AS Sukawijaya berkunjung ke kampus Unissula Semarang. Politikus partai Demokrat itu secara simbolis menyerahkan 20 beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) ke Unissula (25/8/22).

Dalam sambutannya Ia meminta mahasiswa penerima KIPK dari usulan masyarakat tersebut untuk sungguh sungguh dalam belajar.

“Dalam kondisi ekonomi sulit pasca pandemi bisa meneruskan kuliah adalah sebuah karunia besar. Terlebih lagi kuliah dengan beasiswa yang tidak hanya dapat ilmu tapi juga diberi sangu oleh pemerintah,” ungkap tokoh yang lebih dikenal dengan sebutan Yoyok Sukawi tersebut.

“Kalau kalian kelak jadi orang sukses, jangan lupakan almamaternya.” (Anggota DPR RI AS Sukawijaya)

Yoyok juga meminta mahasiswa mengelola dana beasiswa dengan bijak. “Jadi adik-adik nanti kalau dananya sudah cair, pergunakan untuk memenuhi kebutuhan kuliah. Buat beli makan, beli buku dan keperluan kuliah yang bermanfaat jangan buat beli yang aneh-aneh,” ungkap putra mantan Walikota Semarang Sukawi Sutarip tersebut.

Ia menambahkan, tahun depan kalau aspirasi bertambah, kuotanya juga pasti akan ditambah. “Saya senang sekali datang ke Unissula karena selain kampusnya yang berkualitas juga karena kampus ini adalah almamater Bapak dan Ibu saya,” ujarnya.

UNISSULA KAMPUS TERAKREDITASI UNGGUL

Begitu juga kalian, menurut Yoyok, jika suatu hari nanti kalian berhasil menjadi orang sukses, jadi pejabat, kalau punya aspirasi hasil perjuangan jangan lupa almamater kita. “Jangan lupakan almamater orang tua kita,” pesannya.

Ia juga menekankan Komisi X DPR RI punya komitmen kuat untuk terus mengawal program program pendidikan yang pro rakyat.

“Kita semua tahu postur APBN kita yang tidak begitu sehat namun kami di Komisi X terus berusaha kuat dan berkomitmen terhadap program-program yang pro rakyat termasuk kehadiran kami di sini saat ini untuk mensukseskan program tersebut,” kata CEO PSIS Semarang itu.

Sementara itu Rektor Unissula Prof Dr Gunarto, MH dalam sambutannya mengapresiasi realisasi program tersebut. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah serta para legislatif yang telah memperjuangkan dan merealisasikan KIPK,” ujarnya.

Gunarto menambahkan, kami juga perlu sampaikan kepada para mahasiswa penerima beasiswa KIPK bahwa saudara memilih untuk kuliah di universitas yang sangat tepat. “Unissula meruapakan kampus terakreditasi unggul dan berkomitmen membangun generasi terbaik, generasi khoirul ummah,” ungkapnya. (nur ) editor : gsoewarno

Categories
Headline Nasional Politik

MAHFUD SEBUT MAFIA HUKUM SUDAH MENGKOOPTASI PROSES PERADILAN DI INDONESIA

Mafis Hukum
Mafia hukum sudah berkembang di Indonesia. Proses peradilan sudah terkooptasi dengan kepentingan diluar peradilan

JAKARTA (headlinetoday.id) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut mafia peradilan kini telah berkembang menjadi mafia hukum. Menurutnya, mafia hukum sudah beroperasi sejak dalam pembuatan ketentuan UU.

Hal ini disampaikan saat seminar HUT ke-17 Komisi Yudisial pada Rabu 24/8/2022. “Mafia pengadilan itu sekarang berkembang menjadi mafia hukum. kalau sudah mafia hukum, hukum sudah dibuka sejak zaman proses pembuatannya, bukan hanya pada proses pelaksanaannya,” jelas Mahfud.

Pada kesempatan ini, Mahfud menegaskan bahwa masalah yang paling serius adalah mafia peradilan di tanah air. Sehingga penegak keadilan dapat disetir dan dikooptasi oleh pihak luar.

UNISSULA KAMPUS UNGGUL

“Banyak hakim yang integritasnya jatuh, sehingga pada saat itu digagas lembaga pengawas seperti di negara-negara lain. Itu yang kita ingat. Kira-kira 24 tahun lalu ketika baru dimulai reformasi,” tegas Mahfud.

Selain itu, ia mengingatkan sejarah berdirinya Komisi Yudiial (KY) kepada para peserta seminar. Ia menyebut saat berakhirnya orde baru karena reformasi, pemerintah menilai dunia peradilan harus dibenahi melalui perubahan konstitusi.

Mahfud melanjutkan Mahkamah Agung (MA) pada awal diminta membuat mekanisme pengawasan yang kuat secara internal. Namun, MA menolak dengan alasan tak mampu mengawasi hakimnya sendiri sehingga dibentuk Komisi Yudisial.

“Jadi pada waktu itu Komisi Yudisial dibentuk atas keinginan Mahkamah Agung sendiri, sehingga Mahkamah Agung harus ingat panggilan sejarah ini,” jelasnya.

AWASI INTENSIF

Lebih lanjut, Ia menilai Komisi Yudisial (KY) berperan penting dalam pengawasan hakim. Mahfud meminta agar KY bisa melakukan pengawasan perilaku hakim secara lebih intensif untuk menjaga peradilan yang bersih.

Selain itu, Ketua Kompolnas itu mendorong agar penguatan kewenangan KY dalam pengawasan hakim. Penguatan KY agar kualitas penegak hukum mampu mewujudkan kepastian hukum di Indonesia.

Seminar digelar dengan tajuk ‘Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, dan Perilaku Hakim’. Ia menganggap masyarakat perlu diajak untuk menjadi ‘mata dan telinga’ atau sistem peringatan dini jika menemukan kejanggalan maupun perilaku hakim yang menyimpang.

“Pemberdayaan perangkat ini (masyarakat) harus terus ditingkatkan dengan terus diberikan pengetahuan, penyuluhan, ataupun pembelajaran, sehingga kesadaran dan kapasitas mereka dalam ikut serta mewujudkan peradilan yang bersih dapat kita wujudkan,” tutur Mahfud. (fik/ant) editor: mridwan

Categories
Nasional News Politik

PDI Perjuangan Prioritaskan Koalisi dengan Parpol Pendukung Jokowi

Puan sudah Bertemu dengan PKS dan Demokrat

JAKARTA (headlinetoday.id) – PDI Perjuangan mulai safari politik untuk menghadapi Pemilu 2024. Sekjend PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan partainya akan fokus menjalin kerja sama dengan parpol pendukung Jokowi.

“Agenda silaturahmi akan dilakukan dan skala prioritas adalah partai pengusung pemerintahan Bapak Jokowi,” ujar Hasto, Selasa (23/8/22).

Sebagai informasi partai koalisi pemerintahan Jokowi adalah Golkar, PAN, PPP, Gerindra, PKB, dan NasDem.

UNISSULA KAMPUS UNGGUL

Dalam kesempatan itu Hasto juga menjelaskan kalau awal rencana safari politik PDIP adalah kunjungan ke Partai Gerindra dan Golkar. Namun, rencana berubah, kini PDIP sudah melakukan safari politik ke partai NasDem.

“Sebenarnya pertama kali desainnya, saat itu mau bertemu dengan Gerindra kemudian juga dengan Golkar. Tapi kemudian dari dialog dari tim advance itu [diputuskan] dengan NasDem. Jadi ada beberapa pertemuan-pertemuan yang sudah dirancang,” jelas Hasto.

Sebelumnya, PDIP baru mengunjungi Partai NasDem dan menemui Ketua Umum Surya Paloh di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (23/8/2022). Pertemuan tersebut di pimpin oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Setelah pertemuan tersebut Puan mengatakan kerja sama di antara kedua partai tersebut diharapkan dapat mewujudkan cita-cita Bung Karno.

“Kami akan menjajaki sehingga Insya Allah kerja sama antara dua parpol ini dapat berjalan secara konkrit dalam menjalankan cita-cita Bung Karno ke depan,” ungkap Puan setelah pertemuan tersebut.

Di sisi lain Surya Paloh menyebut kalau Puan adalah salah satu tokoh yang menjadi radar untuk diusung di pemilu 2024.

“Udah ketemu gini masa enggak masuk dalam radar,” kata Paloh saat itu.

Walaupun demikian, Hasto juga mengatakan bahwa Puan juga telah menemui partai non-koalisi seperti Demokrat dan PKS dalam kapasitas sebagai Ketua DPR. Ia mengatakan menjalin hubungan dengan parpol non-koalisi juga diperlukan untuk merawat persatuan. (den) editor: mridwan

Categories
Headline Nasional Politik

KAPOLDA METRO JAYA DIPERIKSA TERKAIT PEMBUNUHAN BRIGADIR YOSHUA?

Polri dan Mahfud MD Membantahnya

JAKARTA (headlinetoday.id) – Polri membantah informasi pemeriksaan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dalam kasus pembunuhan Brigadir j. Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menuturkan bahwa timsus belum memberikan informasi terkait pemeriksaan Fadil.

“Timsus belum ada informasi terkait pemeriksaan Fadil Imran, sampai saat ini,” kata Dedi dikutip dari AntaraNews.

Selain itu, Kapolda lain yang juga dikabarkan akan diperiksa terkait kasus Brigadir J yakni, Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta dan Kapolda Sumatera Utara Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak. “Iya tidak ada info soal pemeriksaan mereka dan kita masih menunggu informasi dari Timsus,” jelas Dedi.

Kapolda Metro Jaya
KUALITAS UNISSULA SAMA DENGAN PTN


Dedi menegaskan kepada masyarakat Indonesia agar tidak mudah percaya dengan informasi yang tidak valid. Ia melanjutkan bahwa Polri sampai dengan hari ini masih berkomitmen menuntaskan perkara Brigadir J dengan Profesional, Akuntabel dan Transparan.

“Tim khusus terus bekerja. Mohon sabar dan dukungannya. Komitmen kami sejak awal mengusut perkara ini sampai tuntas dengan mengedepankan pendekatan Scientific Crime Investigation,” ucap Dedi.

Pada kesempatan yang lain, Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mahfud MD menyatakan tidak pernah membuat pernyataan terkat Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Yoshua. Ia mengaku tidak pernah terpikir dan menganggap Fadil juga terkena skenario yang dibuat Sambo.

“Saya juga tidak pernah bilang Kapolda Metro Jaya akan susul, itu di mana. Saya sampai sekarang tidak pernah terpikir kalau Kapolda Metro [Jaya] bagian dari itu, saya berpikirnya kena prank juga,” ucap Mahfud dalam rapat dengan Komisi III pada Senin (22/8).

SUAP DPR

Tak hanya itu, Ia menyampaikan banyak hal yang dinarasikan public seolah-olah itu merupakan pernyataan yang benar. “Banyak sekali hal yang sebenarnya tidak saya katakan, lalu dibilang saya katakana,” kata Menkopolhukam.

Mahfud juga menuturkan bahwa dirinya tidak pernah menyebutkan anggota DPR menerima amplop dalam kasus ini. Selain itu, dugaan anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menurutnya hendak diberi bukan menerima amplop.

“Di mana dan di berita kapan saya pernah bilang bahwa DPR pernah terima amplop? Coba. Tidak pernah saya bilang, Saya bilang LPSK bukan menerima, tapi diberi. Itu juga saya dengarnya dari LPSK ketika kami koordinasi masalah itu,” tambahnya. (fik) editor: gsoewarno

Categories
Daerah News Politik

BUPATI KARANGANYAR, PANITIA PILKADES SERENTAK HARUS NETRAL

KARANGANYAR (headlinetoday.id) – Sebanyak 11 desa di tujuh kecamatan wilayah Kabupaten Karanganyar bakal menggelar Pilkades Serentak pada 9 November 2022.

Bupati Karanganyar Juliyatmono meminta panitia pemilihan kepala desa (pilkades) serentak bersikap profesional dan netral dalam menjalankan tugas.

“Kepercayaan yang sudah diberikan masyarakat dan bakal calon kepala desa jangan dikhianati. Jadilah panitia yang bertanggung jawab dan amanah,” tegas Juliyatmono saat pembinaan panitia pemilihan kepala desa kepada awak media, Senin (22/08/22).

Ia menambahkan, panitia pilkades yang terdiri dari sejumlah elemen masyarakat dan perangkat desa harus cermat terhadap daftar pemilih tetap (DPT). Jangan sampai DPT atau hak suara masyarakat terlewatkan.

PRODI UNISSULA BERSTANDARD INTERNASIONAL

“Untuk DPT, sesuaikan dengan dinas terkait. Jangan sampai kejadian seperti dulu di Kecamatan Kerjo. Gara-gara DPT masih merupakan keluarga salah satu calon, justru tidak tercatat,” kata Bupati Karanganyar.

JANGAN ADA GESEKAN

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Karanganyar Sundoro Budi Karyanto mengatakan, setelah tahapan sosialisasi akan ada pendataan DPT pada awal September nanti.

Selain itu, tahapan pendaftaran dan pengumuman bakal calon Kepala Desa juga dilaksanakan pada 2-14 September 2022.

“Kami tidak ingin ada gesekan di masyarakat, khususnya laporan tidak netralnya panitia. Keberpihakan saya kira itu ada, tapi karena sudah dipercaya sebagai panitia, maka tunjukan sikap netralitasnya,” ucap Sundoro.

Dia menegaskan pentingnya memposisikan diri sebagai panitia penyelenggara Pilkades, sebab itu akan menjadi sorotan.

“Kami wanti-wanti dari tim pengawas, untuk senantiasa menjaga netralitas dalam proses persiapan, pelaksanaan, maupun akhir kegiatan. Sedikit gejolak bisa saja akan jadi permasalahan kemudian hari,” katanya.

Seperti diketahui, pilkades serentak akan digelar di 11 desa. Yakni Desa Blulukan dan Desa Klodran di Kecamatan Colomadu, Desa Petung dna Desa Wonokeling di Kecamatan Jatiyoso, Desa Buntar dan Desa Kaliboto di Kecamatan Mojogedang.

Kemudian Desa Tohkuning dan Desa Harjosari di Kecamatan Karangpandan, Desa Dukuh di Kecamatan Ngargoyoso, Desa Ngadiluwih di Kecamatan Matesih, dan Desa Ngijo di Kecamatan Tasikmadu. (gan) editor : mridwan

Categories
Gubernuran News Politik

GANJAR PRANOWO LANTIK KEPALA DISHUB JADI Pj BUPATI PATI

SEMARANG (headlinetoday.id) ­ – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara resmi melantik Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro menjadi Penjabat (Pj) Bupati Pati.

Pelantian itu dilakukan secara langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Gedung Grahadhika Bhakti Praja, Kota Semarang, kemarin (22/08/2022).

“Saya titipkan komunikasi dengan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang di Pati termasuk dengan DPRD, agar Harmoni,” kata Ganjar Pranowo usai pelantikan.

“Ganjar pesan agar Bupati jangan korupsi lagi.”

Penunjukan Pj Bupati Pati itu tertera di Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (SK Mendagri) terkait penunjukan Penjabat Bupati yang telah terbit dan ditandatangani pada 12 Agustus 2022.

Dalam SK Mendagri nomor 131.22-5117 tahun 2022 itu disebutkan Kepala Dishub Jateng, Henggar Budi Anggoro, terpilih menjadi Pj Bupati Pati.

“Diseleksi di (pemerintah) pusat, kemudian ditentukan dari calon-calon yang ada. Sebenarnya administrasi sudah selesai. Tapi saya pesankan ada PR, betapa pentingnya daerah mendukung kebijakan yang ada di nasional. Dan dengan situasi yang sekarang tidak menentu ini, maka inisiatif dan peran daerah menjadi penting,” sambung Ganjar.

Ganjar mengingatkan Pj Bupati Pati untuk melakukan inovasi dan kreasi dalam menangani problem inflasi di daerah. Ia juga menegaskan pentingnya integritas mengingat kejadian operasi tangkap tangan (OTT) KPK Bupati Pemalang beberapa waktu lalu.

“Saya selalu ceritakan dan titipkan itu. Saya tidak akan pernah bosan bicara soal antikorupsi dan layanan yang baik. Kalau ini bisa kita dorong mulai dari bawah, insyaallah pemerintahannya akan sangat baik. Bisa melayani dengan tulus, transparan, akuntabel. Itu musti diajarkan terus-menerus,” jelasnya.

Pj Bupati Pati
KUALITAS UNISSULA SAMA DENGAN PTN

Pj Bupati Pati wajib lapor kepada Gubernur dan Wakil Gubernur tiap tiga bulan. Wajib lapor itu adalah bentuk kontrol, karena Pj Bupati merupakan pegawai Pemerintah Provinsi.

“Ini ada positifnya karena dikirim dari provinsi, maka saya dengan Wagub lebih gampang. Kalau ada apa-apa saya jewer gitu,” pungkasnya.

Sementara itu, Henggar Budi Anggoro menyampaikan akan menjalankan apa yang sudah diucapkan dalam sumpah penyerahan jabatan menjadi Pj Bupati Pati.

“Amanah yang diberikan kepada saya ini adalah pesan yang sangat berarti, apapun kita harus siap melaksanakan, seperti tadi yang di ucapkan saat pengambilan sumpah jabatan,” ujar Henggar.

Bupati Pati diganti karena masa jabatannya habis. (gan) editor : gsoewarno

Categories
Headline Nasional Politik

Surya Paloh : “Puan Potensial Nyapres 2024.”

Puan Maharani

Dukungan ke Ganjar Dinamis bisa Berubah

JAKARTA (headlinetoday.id) – Puan Maharani temui Surya Paloh pada Senin (22/8/2022). Usai kunjungan itu Surya menyebut Puan potensial untuk maju dipemilihan presiden 2024.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani bertemu Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut diketahui sebagai bentuk safari politik menuju pemilu 2024.

Puan menyatakan PDIP dan NasDem bersepakat menjalin sinergi jelang Pemilu 2024 mendatang. Ia mengatakan pertemuan tersebut bukanlah yang terakhir.

“Bagaimana membangun bangsa dan negara bersama dan menjalin komunikasi dan sinergi menuju Pemilu 2024 sehingga persatuan dan kesatuan dapat terus terjaga,” ucap Puan.

UNISSULA KAMPUS UNGGUL

Lebih lanjut Ketua DPR RI ini juga menjelaskan bahwa kunjungan tersebut dalam rangka silaturahmi politik. Menurutnya, safari politik ini merupakan salah satu amanat dari Rakernas PDIP beberapa waktu yang lalu.

Puan mengatakan kerja sama di antara kedua partai tersebut diharapkan dapat menjalankan cita-cita Bung Karno.

“Kami akan menjajaki sehingga Insya Allah kerja sama antara dua parpol ini dapat berjalan secara konkrit dalam menjalankan cita-cita Bung Karno ke depan,” ungkap Puan.

Usai pertemuan tersebut, Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh mengatakan bahwa Puan masuk dalam bursa bakal capres yang akan diusung Partai Nasdem dalam Pemilu 2024 mendatang.

“Udah ketemu gini masa enggak masuk dalam radar,” kata Paloh usai pertemuan tersebut.

Lebih lanjut Paloh mengakui memang ada beberapa nama yang mereka lirik. Namun suasana itu berkembang dan dinamis seiring berjalannya waktu.

“Menempatkan nama Ganjar di salah satu dari sekian nama itu benar. Tapi suasana itu berkembang dan dinamis sekali,” kata Paloh.

“Puan langsung ditetapkan sebagai salah satu Capres Nasdem.”

Sebagai informasi, Rakernas NasDem beberapa bulan lalu menghasilkan tiga nama usulan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Ketiga nama itu ialah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, dan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa.

Di sisi lain, PDIP menjadi satu-satunya partai yang bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Hal itu dipastikan setelah PDIP memiliki jumlah kursi sebanyak 20 persen di DPR RI.

Ketentuan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden diatur dalam Pasal 122 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan, hanya parpol atau gabungan parpol yang memiliki minimal 20% kursi di DPR atau 25% suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya yang dapat mengajukan capres/cawapres.

Jika merujuk ketentuan tersebut, PDIP sudah memenuhi ketentuan presidential threshold. Pasalnya, kini perolehan kursi PDIP di DPR sebanyak 128 kursi. (den) editor: mridwan

Categories
Daerah News Politik

TAK TERIMA NAMANYA DICATUT SEBAGAI KADER PARPOL, BELASAN ORANG MENGADU KE BAWASLU

Ada yang Tercatat sebagai Wakil Ketua Partai

KUDUS (headlinetoday.id) – Sebanyak 13 orang mengadu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Mereka mengadu lantaran namanya dicatut sebagai kader partai tertentu dan terdaftar dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

“Belasan orang itu tidak merasa menjadi pengurus partai politik tertentu, sehingga mereka mengadu ke Bawaslu Kudus,” kata Ketua Bawaslu Kudus Moh Wahibul Minan di Kudus, dikutip dari Antara, Senin (22/0/2022)

Minan mengatakan, latar belakang para pengadu bervariasi. Ada yang berstatus sebagai mahasiswa, wiraswasta, pelajar, karyawan swasta, guru, dan bahkan Penyuluh Agama Islam non-PNS di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kudus.

“Mereka berasal dari desa yang berbeda-beda. Dari Desa Loram Wetan, Desa Tumpangkrasak, Desa Kaliwungu, Desa Besito, Desa Klumpit, Desa Singocandi, Desa Cendono, Desa Sunggingan, dan Desa Pasuruhan Kidul,” imbuhnya.

Bawaslu kudus
KUALITAS UNISSULA BERSTANDARD INTERNASIONAL

Salah satu alasan pengaduan disebabkan karena nama pengadu dicatut oleh salah satu partai politik. Namanya tercatat sebagai bagian Dewan Pengurus Cabang (DPC) dengan posisi wakil ketua, padahal tidak ada komunikasi dan persetujuan dengan yang bersangkutan.

“Ada yang menyatakan tidak pernah menjadi anggota maupun pengurus partai politik, namun namanya masuk SIPOL. Adapula yang merasa keberatan sebab namanya terdaftar di SIPOL,” ujarnya.

Ia memaparkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki layanan khusus untuk mengecek keanggotaan partai politik. Caranya dengan mengakses link https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik. Bagi masyarakat yang merasa bukan anggota partai politik, tetapi namanya tercantum di SIPOL bisa mengadu ke KPU atau Bawaslu.

“Pencatutan nama akan dilaporkan Bawaslu ke KPU agar ada perbaikan.”

“Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota membuka posko layanan aduan masyarakat pada tahapan ini. Di Kudus, pada posko pengaduan Bawaslu Kabupaten Kudus hingga Minggu (21/8) tercatat sebanyak 13 orang yang mengadu melalui https://tinyurl.com/laporbawaslukudus,” ujarnya.

Dari pengaduan tersebut, Bawaslu Kudus menindaklanjuti dengan mengirim surat saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Kudus.

Untuk informasi, masa pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024 dilaksanakan pada tanggal 1-14 Agustus 2022. Adapun salah satu persyaratannya adalah mengumpulkan nama-nama pengurus partai. Sementara tahapan selanjutnya adalah verifikasi administrasi, yakni pada tanggal 16-29 Agustus 2022. (gan) editor: mridwan

Categories
Headline Nasional Politik

Poros Prabowo – Puan Deklarasi di Jawa Barat

Poros Prabowo Puan

Pasangan Nasionalis bisa Hilangkan Politik Identitas

JAKARTA (headlinetoday.id) – Organisasi pendukung Prabowo dan Puan Maharani di Pemilu 2024, Poros Prabowo-Puan deklarasi di Jawa Barat, Minggu (21/8/2022). Salah satu punggawanya mengatakan Prabowo-Puan adalah pasangan potensial untuk menghilangkan politik identitas.

Pendukung Prabowo-Puan Bambang Beathor Suryadi menyatakan bahwa sosok Prabowo Subianto dan Puan Maharani adalah pasangan yang paling ideal untuk maju dalam Pilpres 2024. Ia menilai pasangan tersebut mampu mengurangi politik identitas yang berkembang di Indonesia.

“Kita mau melihat Indonesia tidak akan ada lagi politik identitas di bawah kepemimpinan kedua orang ini,” ujar Bambang dalam Deklarasi Prabowo-Puan Provinsi Jawa Barat, Minggu (21/8/2022).

Selain itu Mantan Staf Khusu Presiden Jokowi ini juga menilai bahwa pasangan Prabowo-Puan adalah pasangan nasionalis yang cocok untuk meneruskan program pembangunan Indonesia dari Presiden Jokowi. Ia mengatakan kalau kedua orang yang ia usung tersebut adalah nasionalis sejati.

Poros Prabowo Puan
UNISSULA KAMPUS UNGGUL

“Dua-duanya nasionalis. Mereka membangun negara karena nasionalis. Berbagai masyarakat yang dilihat nasionalis bukan agamanya atau sukunya,” tambahnya.

Sementara itu, Koordinator Wilayah Poros Prabowo-Puan Provinsi Jawa Barat, Taofik Wahidin menyampaikan bahwa pihaknya sudah mendapatkan mandat dari Presidium Nasional Poros Prabowo-Puan untuk mengambil sikap dukungan politik mereka.

“Kami telah mendapatkan mandat dari Dewan Presidium Nasional Poros Prabowo-Puan untuk melaksanakan Deklarasi Poros Prabowo-Puan Provinsi Jawa Barat,” ujar Taofik.

PUAN SAFARI POLITIK

Sikap politik Poros Prabowo – Puan itu diambil sebagai tindak lanjut pasca pernyataan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto yang siap maju sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024.

Prabowo memang sudah mendeklarasikan dirinya untuk maju kembali di percaturan pemilihan Presiden 2024. Ia mengatakan hal tersebut saat menggelar rapat pimpinan nasional (Rapimnas) partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat pada 12 Agustus 2022 yang lalu.

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dengan penuh rasa tanggung jawab, saya menerima permohonan saudara untuk dicalonkan sebagai calon Presiden Republik Indonesia 2024,” kata Prabowo.

Keputusan tersebut diambil oleh Prabowo setelah mendengar aspirasi seluruh pimpinan partai lainnya. Kemudian ia memutuskan untuk bersedia jikalau dicalonkan kembali di Pemilu 2024.

Di sisi lain, sosok tokoh yang disebut-sebut akan mendampinginya di Pemilu 2024, Puan Maharani mulai melakukan safari politik. Kabarnya Puan akan mewakili PDIP untuk melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Pertemuan Puan dengan Paloh tersebut menjadi safari politik pertama dari PDIP. Puan mengkonfirmasi hal tersebut adalah bentuk silaturahim politik menuju pemilu 2024.

“Insyaallah besok mau ketemu dengan Pak Surya Paloh, ikuti saya, bagaimana nanti pertemuannya, insyaallah semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar,” kata Puan..

Sebelumnya PDIP menargetkan kemenangan hattrick di Pemilu 2024 mendatang, hal disampaikan via sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan PDIP beberapa waktu yang lalu.

“Marilah kita jalankan tugas sejarah bangsa, itulah tugas PDIP. Kita bersama rakyat, kita berjuang untuk memenangkan pemilu 2024, menang tiga kali berturut-turut,” kata Hasto saat menjadi inspektur upacara HUT RI ke-77 di sekolah PDIP. (den) editor : mridwan