Category: Politik

You can add some category description here.

Categories
Features Headline Politik

KETIKA ABU BAKAR BAASYIR MAU HORMAT BENDERA

Ponpes Ngruki mulai Akui Idiologi Pancasila

SOLO (headlinetoday.id) – Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki melaksanakan upacara Bendera peringatan HUT RI untuk pertama kalinya. Peringatan ini diikuti Pendiri Ponpes Al-Mukmin, Ustadz Abu Bakar Baasyir pada Rabu 17 Agustus 2022 di halaman ponpes Ngruki, Sukoharjo. Menurut Baasyir, Baru pertama kali ponpes menggelar upacara bendera sejak berdiri pada tahun 1972.

“sebelumnya kita belum pernah mengadakan upacara bendera. Sejak 1972 baru kali ini kita mengadakannya,” ujar pendiri Ponpes Al-Mukmin, Ngruki.

Ia melanjutkan Uparaca bendera kali ini merupakan wujud syukur kepada Allah SWT. “Upacara kali ini adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah SWT. Karna manusia wajib bersyukur dengan begitu kita mendapatkan nikmat dari Allah SWT,” lanjutnya.

Selain itu, Baasyir menyatakan rasa syukur kepada Allah SWT dapat melalui Negara yang mengatur hukum-hukum Tuhan Yang Maha Esa. “Itu sempurnanya bersyukur kepada Indonesia. Kita doakan mudah-mudahan pada suatu saat nanti Indonesia akan diatur oleh hukum Tuhan Yang Maha Esa agar menjadi ‘baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur’, yaitu Negara yang baik yang penuh keampunan dari Allah SWT,” ujar Baasyir.

“Upacara ini sebagai wujud rasa syukur. “

Pada upacara itu, Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy sebagai inspektur upacara. Dalam pidatonya, Muhadjir menyatakan pentingnya seluruh elemen masyarakat untuk bersyukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia.

“Rasa syukur ini memberikan suatu sikap optimistis bagi bangsa kita untuk terus berikhtiar membangun bangsa. Pasca pandemic, kita yakin pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kita harus terus bergerak dan bangkit untuk berkarya demi memajukan bangsa,” kata Muhadjir.

Pada 600 peserta dari santri dan alumni yang ikut upacara di Ponpes Al-Mukmin. Muhadjir juga menyampaikan terkait peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang akan mencapai 294,11 juta jiwa pda 2030.

“Kita harus bisa memanfaatkan momentum bonus demografi pada tahun 2030, insyaallah dengan begitu kita lebih siap menyongsong 2045 sebagai tahun Indonesia emas,” ujar Muhadjir.

Tak hanya itu, Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengapresiasi Ponpes Al-Mukmin yang menggelar upacara HUT ke-77 RI. “Semoga hal ini bisa kita lanjutkan dan terus memupuk jiwa bela Negara bagi seluruh peserta didik di lingkungan Yayasan Al-Mukmin Ngruki,” lanjutnya.

UPACARA SEDERHANA

Di lain pihak, Direktur Ponpes Al-Mukmin, Ustadz Yahya menuturkan sebenarnya ponpes hanya ingin menggelar upacara secara sederhana. Akan tetapi atas kerja sama dengan Kodim 0726/Sukoharjo dan Polres Sukoharjo maka digelar dengan meriah.

Pesantren ngruki
KUALITAS UNISSULA SAMA DENGAN PTN

“Sebenarnya kami pengen konsep yang sederhana saja, tapi beliau-beliau meminta agar kita meriahkan sekalian, agar dunia melihat bahwa kita bukan anti-NKRI,” kata dia.

Menurutnya, bagi ponpes Al-Mukmin upacara bendera bukanlah sesuatu yang aneh. Ia mengaku upacara sudah mengikuti upacara sejak dirinya masih menjadi santri.

“Kalau yang besar baru kali ini, sedangkan yang biasa kita lakukan setiap tahun. Sejak saya jadi santri mengadakan seperti itu,” ujarnya.

AKUI PANCASILA

Pada kesempatan lain, Pendiri Pondok Pesantren Al-Mukmin, Ngruki, Sukoharjoa, Abu Bakar Baasyir mengakui ideologi Pancasila. Hal itu berbeda dengan sikap sebelumnya yang tidak mengakui pancasila. Menurutnya, Pancasila sebagai dasar Negara karena berdasarkan tauhid.

“Indonesia berdasar Pancasila itu disepakati ulama karena didasarkan pada Tauhid. Ketuhanan yang Maha Esa. Ini pun pengertian saya terakhir. Dulu saya menganggap Pancila itu syirik, saya begitu dulu,” ungkapnya.

Namun, setelah menelaah lebih dalam, Baasyir berpendapat Pancasila dibuat oleh para ulama yang ketika proses pembuatannya menerapkan Islam secara kafah atau sempurna.

“Tapi setelah saya pelajari lebih lanjut tidak mungkin ulama menyetujui dasar Negara syirik, itu tidak mungkin. Karena ulama mesti niatnya ikhlas. Saya kira cukup sekian saja, mudah-mudahan pertemuan kita ini ada manfaatnya,” lanjutnya. (fik) editor: gsoewarno

Categories
Nasional News Politik

Jelang Bebas dari Penjara, Habib Bahar Tegaskan Keadilan Masih Ada.

JAKARTA (headlinetoday.id) – Habib Bahar bin Smith akan segera bebas dari penjara. Hal itu dipastikan setelah hakim memvonisnya 6 bulan 15 hari. Habib Bahar tegaskan bahwa ternyata keadilan di Indonesia masih ada.

Hakim Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Dodong Rusdani membacakan putusan sidang vonis terhadap Habib Bahar pada Rabu (16/8/2022). Dalam putusannya ia menegaskan kalau Bahar terbukti bersalah dan dijatuhkan hukuman 6 bulan 15 hari.

Dalam putusannya, hakim menilai Habib Bahar bin Smith bersalah. Habib Bahar dinilai menyiarkan kabar tidak benar. Hal itu dinilai dapat menimbulkan keributan di tengah masyarakat.

“Mengadili, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa HB Assyaid Bahar bin Ali bin Smith dengan pidana penjara selama 6 bulan 15 hari,” kata hakim Dodong.

UNISSULA KAMPUS UNGGUL

Walaupun demikian, Bahar dipastikan dapat bebas segera dalam 15 hari ke depan. Hal ini dapat berlaku setelah masa tahanannya telah dikurangi dari masa tahanan selama diperiksa sebagai tersangka dan menjalani persidangan.

Sebelumnya putusan dari jaksa penuntut umum (JPU) menjatuhkan hukuman pada Bahar dengan jumlah masa tahanan 5 tahun penjara.

“Menuntut Terdakwa HB Assayid Bahar bin Ali bin Smith dengan pidana penjara selama 5 tahun,” ujar JPU Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar di Kamis (28/7/2022).

Saat itu JPU menilai, Bahar bin Smith terbukti melakukan penyebaran berita bohong atau hoaks saat berceramah di acara Maulid Nabi Muhammad, Desa Nanjung, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung pada akhir 2021 lalu.

“Menyatakan terdakwa Habib Assayid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran,” tegas JPU.

Dalam perkara ini, Habib Bahar dianggap melanggar Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan atau Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat 2 UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat 1E KUHPidana.


PROTES JPU

Setelah mendengar putusan hakim ketua, Dodong Rusdani di sidang vonis Rabu (16/8/2022) Habib Bahar langsung merespon dengan mengungkap bahwa keadilan di Indonesia masih ada.

Ia mengatakan dengan diputuskannya masa tahanan dirinya yang hanya berjumlah 6 bulan 15 hari akan menjadi awal kebangkitan keadilan di Indonesia. Hal tersebut bisa menandakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap keadilan di Indonesia masih ada.

“Saya ingin berkata, dengan adanya putusan ini, Insya Allah akan jadi awal bangkitnya lagi kepercayaan masyarakat masih ada keadilan di Indonesia,” ujar Habib Bahar.

Jauh sebelum putusan final hakim (16/8/2022), Habib Bahar menegaskan bahwa tuntutan 5 tahun yang ia alami adalah bentuk ketidakadilan melainkan kezaliman.

“Saya yakin, tuntutan 5 tahun bukan kemauan mereka (JPU). Tapi intervensi atasan. Makanya saya bilang jangan untuk keadilan, tapi kezaliman. Mana keadilan, saya ditangkap secepat kilat, belum diperiksa saksi sudah ditahan,” katanya. (den) editor : gsoewarno


Categories
Gubernuran Headline Politik

GANJAR : “KORUPSI BUPATI PEMALANG ITU PUKULAN BUAT SAYA.”

Sepanjang 2.404 Km Infrastruktur Jalan Dibangun

SEMARANG (headlinetoday.id) – Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 Jawa Tengah diselenggarakan Hari Senin (16/08/2022). Pada momen itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo singgung kasus suap yang menjerat Bupati Pemalang.

“Dalam peringatan HUT ke-72 Jawa Tengah ini, kita sama-sama menerima pukulan yang menyakitkan dengan ditangkapnya Bupati dan beberapa pejabat di Kabupaten Pemalang beberapa hari lalu,” kata Ganjar dalam pidatonya.

Ganjar menyebut, praktik korupsi merupakan bentuk pengkhianatan pada rakyat, bagaikan noda yang terlempar ke muka.

Ganjar Pranowo
UNISSULA KAMPUS UNGGUL

“Ada pengkhianatan yang kita terima pada hari yang mestinya kita merasa bangga dan bahagia. Sebenarnya apa sih susahnya untuk tidak korup?” sambungnya.

Ia menilai, jabatan bukanlah tempat untuk mencari kekayaan, tetapi merupakan ruang untuk pengabdian.

“Sekali lagi saya ingatkan. Siapapun Anda kalau pingin kaya jangan bermimpi jadi pejabat,” Jelasnya.

Orang nomor satu di Jawa Tengah itu mengatakan apapun pekerjaan kita harus dijalani sebaik-baiknya dan menjaga kehormatan.

KISAH PETANI BAWANG

Pada kesempatan yang sama, Ganjar berceita kisah petani-petani bawang putih di Kabupaten Tegal. Meskipun berkali-kali hasil panennya kalah saing dengan bawang impor, namun mereta tetap menanam.

“Saya nggregel (haru) mendengar cerita para petani bawang putih di Kabupaten Tegal. Bertahun-tahun mereka dihajar habis oleh bawang putih impor. Tapi mereka tetap bertahan dan bangkit. Jika petani kita berani berjuang habis-habisan, kita dosa besar jika hanya diam,” ungkapnya.

“Kalau ingin kaya jangan jadi pejabat. Jabatan itu untuk mengabdi.” (Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo).

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan Learning Center Bawang Putih di Desa Tuwel, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Program yang disokong Bank Indonesia (BI), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Pemerintah Kabupaten Tegal itu, bertujuan mengembalikan bawang putih lokal pada masa keemasan.

“Itulah harga diri, tetap berjuang meskipun tersakiti. Bukan justru menyakiti yang sedang berjuang. Ada banyak pekerjaan rumah yang mesti kita selesaikan, ada infrastruktur perekonomian, sosial, budaya, dan teknologi,” ujar Ganjar.

BANGUN INFRASTRUKTUR

Ganjar mengatakan, Pemprov Jateng telah membangun 2.404 kilometer jalan provinsi, 90 persen dalam kondisi baik. Hingga akhir tahun ini, minimal 95 persen jalan provinsi dalam kondisi baik.

Kondisi pertumbuhan ekonomi Jateng pun mengalami peningkatan dari 5,12 persen di kuartal I menjadi 5,66 pada kuartal II 2022. Ekspor Jateng meningkat 41,02 persen dari 780 juta dolar Amerika menjadi 1,1 miliar dolar Amerika.

Cerita keberhasilan pembangunan infrastruktur pun dialami warga Desa Dukun dan Desa Mangunsuko Magelang. Pemprov mengucurkan bantuan senilai Rp7,25 miliar yang diwujudkan dalam bentuk Jembatan Senowo. Infrastruktur itu menjadi jalan untuk menggenjot pendapatan desa.

“Data itu merupakan cerminan kerja kita selama ini. Ini capaian seluruh elemen, mulai dari petani, bupati, wali kota, hingga tukang ojek. Semua berjuang bagi perbaikan keadaan. Bagi saya, kerja keras itulah kado terindah dalam perayaan hari jadi yang ke-72 Jawa Tengah,” pungkas Ganjar. (gan) Editor : mridwan

Categories
Headline Nasional Politik

JOKOWI TEGASKAN “JANGAN ADA POLITISASI AGAMA”

Krisis Global akan Terus Menghantui

JAKARTA (headlinetoday.id) – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mendukung penyelenggaraan pemilu yang ditetapkan oleh KPU. Hal itu disampaikan dalam pidato pembuka di siding tahunan MPR bersama DPR dan DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan.

“Pemilu yang dipersiapkan oleh KPU harus kita dukung,” kata mantan Walikota Solo itu.

Jokowi menegaskan demoraksi Indonesia meninggalkan polarisasi sosial, politisasi agama dan politik identitas. “Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial,” kata Jokowi.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu berharap seiring berjalannya tahapan pemilu, masyarakat tak lagi berdebat dan mempersoalkan politik identitas pada pemilu mendatang. Jokowi meminta agar menghadapi demokrasi dan persatuan secara dewasa.

“Demokratisasi di Indonesia harus makin dewasa.”

“Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat,” ujar Jokowi.

Tak hanya itu, Presiden juga mengapresiasi tokoh-tokoh agama yang berperan aktif menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. “Saya ucapkan terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakt dan tokoh kebudayaan yang berperan besar memperkuat fondasi kebangsaan serta menjaga persatuan dan kesatuan nasional,” ucap Jokowi.

Ia melanjutkan agar semua lembaga Negara mendukung terlaksanakannya demokrasi sebagai upaya pengokohan ideologi Pancasila.

“Saya harapkan dukungan dari lembaga Negara untuk menciptakan demokrasi yang baik di negeri tercinta ini dan memperkokoh ideologi bangsa,” lanjut Jokowi.

LIMA AGENDA BESAR

Selain itu, jokowi mengingatkan masyarakat Indonesia agar selalu waspada dan cermat dalam berprilaku. Sebab, krisis yang masih menghantui dunia.

“Saya tegaskan kembali bahwa kita harus selalu waspada, hati-hati, dan siaga. Krisis demi krisis masih menghantui dunia. Geopolitik dunia mengancam keamanan kawasan,” kata Jokowi saat memberikan pidato tahunannya.

jokowi
UNISSULA KAMPUS UNGGUL


Sementara itu, Jokowi di sela-sela pidato mengingatkan bahwa agenda besar bangsa harus tetap berjalan. Ia menegaskan setidaknya ada lima agenda yang harus tetap berjalan.

Kelima agenda yang dimaksud jokowi di antaranya : Pertama, agenda hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam; Kedua, optimalisasi energy bersih dan ekonomi hijau; Ketiga, perlindungan hukum, sosial, politik dan ekonomi untuk rakyat Indonesia; Keempat, mendorong UMKM naik kelas dan Kelima, pembangunan Ibu kota Negara yang perlu dijaga keberlanjutannya.

“Agenda besar bangsa tidak boleh berhenti. Langkah-langkah besar harus terus dilakukan. Ada minimal luma agenda besar yang tadi telah saya tekankan. Semua agenda tersebut harus ditopang oleh manusia Indonesia yang unggul,” ujar Presiden.

Jokowi juga menyebut alasannya memilih baju adat Provinsi Bangka Belitung serta filosofi di balik baju tersebut.

“Baju adat yang saya kenakan ini adalah baju asal dari Bangka Belitung. Motifnya bernama pucuk rebung yang melambangkan kerukuran dan warna hijau mengandung kesejukan harapan dan pertumbuhan. Terimakasih ” kata Jokowi. (fik) editor: gsoewarno

Categories
Headline Nasional Politik

KASUS SUAP FERDY SAMBO DILAPORKAN KE KPK

FERDY SAMBO
Motif pembunuhan Brigadir yoshua soal asusila

Ada Tiga Dugaan Suapnya

JAKARTA (headlinetoday.id) – Tim Advokat Penegakan Hukum dan Keadilan (Tampak) melaporkan Ferdy Sambo ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus suap terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Menurut Koordinator Tampak Roberth Keytimu laporan bermulai soal dugaan kasus suap yang diberikan ke staf LPSK.

“Kami berharap KPK melakukan penyelidika atas dugaan suap kepada staf Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Bharada E, Bripka Ricky Rizal serta Kuat Ma’ruf (KM) dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat” kata Robert di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta beberapa waktu lalu.

Robert melanjutkan bahwa salah satu staf LPSK mendatangi kantor Divisi Propam Polri terkait permintaan perlindungan Bharada E. Kemudian, seseorang berseragam hitam-hitam dengan garis abu-abu datang menyampaikan “titipan atau pesanan bapak” kepada staff LPSK berupa amplop cokelat.

Suap Ferdy Sambo
KUALITAS UNISSULA SAMA DENGAN PTN


“Seseorang itu mengatakan ‘titipan atau pesanan Bapak’ untuk dibagi dua,” jelas Staff LPSK yang disodorkan amplop cokelat.

Namun, Robert menegaskan staf LPSK tersebut langsung mengembalikan amplop tersebut.

Robert melanjutkan motif pelaporan ini atas tiga dasar, yakni dugaan suap kepada LPSK, menjanjikan uang dua milliar ke Bharada hingga memberi uang ke petugas keamanan. “Ferdy Sambo menjanjikan hadiah uang Rp 2 miliar kepada Bharada E, Bripka Ricky Rizal serta Kuat Ma’ruf,” lanjut Robert.

Selain itu, petugas keamanan atau satpam di rumah Ferdy Sambo mengaku dibayar untuk menutup portal menuju kompleks rumah dinasnya. Ini adalah dasar ketiga yang membuat Tampak melaporkan Sambo ke KPK.

“Pengakuan datang dari satpam kompleks rumah pribadi sambo. Mengaku diminta menutup portal kearah kompleks rumanya dan dibayar 150 ribu,” ungkap Koordinator Tampak.

Tak hanya itu, Robert juga menjelaskan upaya suap tersebut masuk dalam kategori korupsi sebagaiman Pasal 13 Jo Pasal 15 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). “Kasus dugaan suap kepada staf LPSK masuk kedalam upaya pemufakatan jahat yang merusak penegakan hukum,” kata Robert.

Pihak Tampak berharap kepada KPK agar mengusut tiga dugaan suap dalam pusaran kasus pembunuhan Brigadir J. “Kami Tim Advokat Penegakan Hukum dan Keadilan (Tampak) mengharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya konstitusi,” tegasnya.

KPK TERIMA LAPORAN

Di lain pihak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan dugaan suap yang dilakukan Eks Kadiv Propam Ferdy Sambo. Menurut Jubir KPK Ali Fikri, pihaknya akan memproses setiap laporan dari masyarakat dengan melakukan verifikasi mendalam dari data yang diterima.

“KPK telah terima laporan itu di bagian pengaduan dan pelapoan masyarakat KPK,” kata Ali kepada awak media pada Senin15 Agustus 2022.

Ia melanjutkan setiap laporan yang masuk ke KPK akan dilakukan penelusuran secara proaktif. Ia juga turut mengapresiasi segala kepedulian masyarakat terhadap masalah korupsi.

“Kami mengapresiasi masyarakat yang turut peduli atas dugaan kasus korupsi dengan melaporkan langsung pada penegak hukum,” lanjutnya. (fik) editor: mridwan

Categories
Nasional News Politik

Partai Mahasiswa Terancam Gagal Ikut Pemilu 2024

Partai Mahasiswa indonesia
Partai Mahasiswa indonesia

Dua Partai lain juga tidak Mendaftar

JAKARTA (headlinetoday.id) – Partai Mahasiswa terancam gagal untuk mengikuti pemilu 2024. Hal itu dipastikan setelah Partai Mahasiswa tidak mendaftar sebagai calon peserta pemilu 2024 hingga hari terakhir pendaftaran.

Komisioner KPU August Mellaz memastikan Partai Mahasiswa Indonesia tidak mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 hingga penutupan masa pendaftaran berakhir pukul 23.59 WIB, Minggu (14/8/22).

Selain Partai Mahasiswa Indonesia, dua partai yang batal mendaftar ke KPU adalah Partai Damai Sejahtera Pembaharuan dan Partai Rakyat.

Partai Mahasiswa indonesia
UNISSULA KAMPUS UNGGUL


“Tiga Partai politik yaitu Partai Damai Sejahtera Pembaharuan, Partai Mahasiswa Indonesia, dan Partai Rakyat hingga batas waktu penutupan pendaftaran 14 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB tidak melakukan pendaftaran,” kata August saat konferensi pers di kantor KPU, Senin (15/8/22) dini hari.

Sebelumnya, ketiga partai tersebut telah mendaftar dan memiliki Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) bersama dengan partai lainnya. Namun hingga penutupan pendaftaran, Minggu (14/8/22) partai tersebut tidak melengkapi persyaratan.

Setelah proses pendaftaran tersebut, KPU merinci sebanyak 24 berkas dokumen pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 dinyatakan lengkap dan ada berkas 16 parpol lainnya berstatus masih diperiksa.

Setelah berkas dinyatakan lengkap, KPU akan melanjutkan tahap verifikasi administrasi. KPU nantinya bakal menyampaikan hasil verifikasi administrasi pada 14 September mendatang. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022.

SEMPAT VIRAL

Sebagai informasi, kemunculan Partai Mahasiswa Indonesia sempat menjadi perbincangan publik pada bulan April 2022 yang lalu. Saat itu diketahui Partai Mahasiswa tersebut dipimpin oleh Eko Pratama. Salah satu pemimpin aliansi gerakan mahasiswa.

Kemunculan Partai Mahasiswa sontak memunculkan pro kontra. Pasalnya pencatutan kata ‘mahasiswa’ menjadi permasalahan disitu. Hal itu dikarenakan mahasiswa kental dengan politik moral bukan politik praktis. Hal itu disampaikan oleh salah satu pimpinan aliansi mahasiswa, Ridho Alamsyah.

“Kami dari BEM Nusantara sangat menyesalkan dan mengecam keras dengan munculnya partai yang mengatasnamakan dan memakai kata mahasiswa dalam nama partai tersebut,” ujar Sekretaris Pusat BEM Nusantara, Ridho Alamsyah saat itu.

Kemunculan Partai Mahasiswa disahkan dengan SK Kemenkumham yang telah diterbitkan sejak 21 Januari 2022 lalu. Partai Mahasiswa Indonesia merupakan perubahan dari Partai Kristen Indonesia 1945 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. Partai Mahasiswa Indonesia terdaftar dalam Surat Kemenkumham Nomor M.HH-AH.11.04-09 tentang Penyampaian Data Partai Politik yang Telah Berbadan Hukum.

Setelah proses pendaftaran parpol ke Kemenkumham tersebut, diketahui terdapat 75 partai politik yang memiliki badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM. Dari jumlah tersebut, kini terdapat 43 parpol yang sudah memiliki akun Sipol. (den) editor: mridwan

Categories
Headline Nasional Politik

Pendaftaran Parpol Ditutup, 25 Parpol Dinyatakan Lengkap Administrasi

Partai Masyumi dan Partai Umat Akhirnya ikut Mendaftar

JAKARTA (headlinetoday.id) – Sebanyak 40 parpol politik resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta pemilu 2024. Kini pendaftarannya telah resmi ditutup.

Pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024 kini telah resmi ditutup. Setelah dibuka pada 1 Agustus 2022 yang lalu kini pendaftarannya resmi ditutup, Minggu (14/8/2022).

Setelah dibuka selama 2 pekan, sebanyak 40 parpol kini telah mendaftaran diri. Hal itu disampaikan oleh salah satu komisioner KPU, Hasyim Asyari saat menyampaikan seremoni penutupan pendaftaran di kompleks KPU, Minggu (14/8/2022).

KUALITAS UNISSULA SAMA DENGAN PTN


“Pada hari ini, 14 Agustus 2022 bertepatan dengan jam 23.59 adalah batas akhir pendaftaran partai politik, maka dengan demikian kami menyatakan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024 dinyatakan ditutup,” kata Hasyim.

Dari 40 partai yang resmi mendaftar ke KPU, sebanyak 25 parpol telah dinyatakan lengkap secara administrasi. Sedangkan 16 parpol lagi sedang dalam proses pemeriksaan.

Berikut daftar 40 partai yang resmi mendaftar ke KPU RI:

1. Partai Golongan Karya (Golkar)
2. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
3. Partai Bulan Bintang (PBB)
4. Partai Demokrat
5. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
6. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
7. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
8. PKP
9. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
10. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
11. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
12. Partai Republikku Indonesia
13. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
14. Partai Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
15. Partai Amanat Nasional (PAN)
16. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
17. Partai Demokrasi Rakyat Indonesia (PDRI)
18. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
19. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
20. Partai Reformasi
21. Partai Rakyat Adil Makmur (Prima)
22. Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai)
23. Partai Kedaulatan Rakyat
24. Partai Buruh
25. Partai Republik
26. Partai Ummat
27. Partai Beringin Karya (Berkarya)
28. Partai Indonesia Bangkit Bersatu
29. Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo)
30. Partai Pelita dokumen
31. Partai Kongres dokumen
32. Partai Karya Republik
33. Partai Pandu Bangsa
34. Partai Bhinneka Indonesia
35. Partai Masyumi
36. Partai Republik Satu
37. Partai Damai Kasih Bangsa
38. Partai Pemersatu Bangsa.
39. Partai Pergerakan Kebangkitan Desa (Perkasa)
40. Partai Kedaulatan. (den) editor: gsoewarno


Categories
Headline Nasional Politik

KOALISI PKB-GERINDRA, DEKLARASI TANPA NAMA

JAKARTA(headlinetoday.id)- PKB dan Gerindra resmi mendeklarasikan koalisi di kontestasi Pilpres 2024. Deklarasi ini secara langsung dipimpin oleh Prabowo dan Gus Muhaimin di Sentul Convention Center, Bogor, Jawa Barat.


Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan koalisi di Sentul hari ini (13/8) masih sebatas deklarasi partai. Sementara itu, nama capres dan cawapres baru akan diputuskan pada kesempatan berikutnya.

“Kita masih menunggu. Masih ada waktu 1,5 tahun. Partai lain belum ada yang mengumumkan. PKB-Gerindra pasti tidak akan keluar dari dua nama itu,” katanya menyebut Prabowo dan Muhaimin.

UNISSULA KAMPUS UNGGUL


Di lain pihak, Prabowo mengatakan kerja sama PKB dan Gerindra merupakan sejarah baru bagi partai. Menurutnya, Gerindra belum pernah berkoalisi pilpres dengan PKB sejak mengikuti pemilu pada 2009. Prabowo melanjutkan bahwa PKB dan Gerindra secara pandangan politik sejalan.

Sementara itu, Gus Muhaimin menambahkan, kerja sama ini dibangun karena keduanya mempunyai karakter ideology yang sama. “Gerindra adalah partai nasionalis agamains. PKB adalah partai agamais nasionalis” Ujarnya.

Bagi Muhaimin, kesamaan ideologi dan cita-cita menjadi modal utama dalam menjalankan koalisi. Ketua Umum PKB itu mengaku ada beberapa pihak yang mencoba menghalau langkah koalisi bersama Gerindra.

“Kerja sama yang mulai kita tanda tangani hari ini adalah komitmen dan tekad bersama, kerja dan rencana bersama,” ungkap Muhaimin.

Dalam piagam kerja sama, ada sejumlah poin yang disepakti. Di antaranya kerja sama pada visi percepatan pembangunan Indonesia serta keinginan untuk membangun kepentingan umat.

RESPON PDIP

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi deklarasi kerjama Gerindra-PKB untuk Pilpres 2024. Menurut Hasto PDIP mempunyai banyak kader pemimpin.

“Kader kita banyak, Pak Rapidin dan Bobby di Sumut mereka hebat membawa kemajuan daerah,” tutur Hasto.

Hasto melanjutkan bahwa PDIP menyiapkan kader dengan sebaik-baiknya melalui sekolah partai. PDIP akan memberikan pendampingan kepada kader yang sudah menjadi kepala daerah. Ia mencontohkan mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar yang dinilai suskes memimpin Banyuwangi.

Terkait siapa Capres yang akan diusung PDIP, Hasto belum mau mengatakannya. Menurutnya, Capres itu kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Untuk Pilpres, semua baru digembleng oleh bu Mega. Kan masih Agustus tahun depan, pendaftaran Capresnya,” ujarnya. ( fik) editor: mridwan

Categories
Bisnis Daerah Features Headline Kriminal Politik

BANDIT KORUPTOR BEROPERASI DI TENGAH WARGANYA YANG MISKIN EKSTREM DI PEMALANG

Bupati Pemalang
Bupati Pemalang korupsi dan dicokok KPK karena memperjualbelikan jabatan dan proyek

Harga Kursi Jabatan Dijual antara Rp 60 Juta sampai Rp 350 Juta

KETIKA Bupati Pemalang dicokok KPK karena memperjualbelikan jabatan dan proyek, kata yang pantas untuk dia adalah Bandit. Bayangkan saja, di tengah 124.270 rakyatnya yang tergolong miskin secara ekstrem, masih berani-beraninya korupsi. Moralitasnya sungguh comberan. Bandit Bulukan bener. Sungguh.

Kemiskinan ekstrem, sesuai definisi Bank Dunia adalah kondisi di mana pendapatan per kapita di bawah 1,9 US dolar. Kalau kita terjemahkan, mereka adalah rakyat yang pendapatan rata-rata per harinya Rp 11.000. Intinya, dengan empat orang dalam keluarga, bisa kita bayangkan mereka hanya bisa makan nasi dengan ikan asin. Tiap hari. Bisa jadi kadang, mungkin hanya dengan garam. Buat mereka makan Tempe dan Tahu sudah menjadi hal yang teramat mewah. 

Isyu kemiskinan ekstrem mencuat pertama kali dari Kabupaten yang dipimpin bandit bulukan ini. Sejak 2020. Dan kemudian menjadi konsumsi nasional. Setelah, hampir semua media sosial seperti Facebook, twitter dan Instagram mengulasnya. 

“Imperium politik yang dibangun kelompok bisnis Dewi Sri melahirkan dinasti politik yang korup.”

Istana pun jadi gerah. Apalagi pada 2021 ternyata di Jawa Tengah ada lima kabupaten yang masuk kategori miskin secara ekstrem. Dan pada 2021 Wakil Presiden pun turun ke Pemalang. Kemudian thema penanggulangan kemiskinan ektrem menjadi program prioritas Jokowi. 

Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, bisa jadi saat itu agak kesal. Libido kurupsinya agak terganjal isyu yang sangat sensitif dan krusial. Karena Pemalang kemudian jadi sorotan publik.

Dalam banyak kesempatan, Mukti selalu menegaskan bahwa prioritas utama adalah kemiskinan ekstrem habis pada 2024. Serangkaian program bantuan memang sempat dieksekusi. Bantuan rumah tinggal layak huni, MCK. Beberapa perusahaan besar di Jateng pun ikut turun tangan melalui program CSR.

Tapi diam-diam, libido korupsi Mukti susah untuk direm. Maka terjadilah peristiwa OTT itu. Tiga Kepala Dinas ikut terseret dalam kasus ini. Ludes sampai supir-supirnya.

Seorang mantan pejabat penting di Tegal, ketika mendengar peristiwa ini berujar,”Sudah kuduga.” Ia menjelaskan gejala korupsinya sudah terindikasi sejak awal pelantikan. Anak pemilik perusahaan PO Bus Dewi Sri ini, menurut mantan pejabat itu, tidak melakukan konsolidasi menyeluruh. Mengakhiri persaingan dan permusuhan dalam proses Pilkada. Bahkan, seperti masih menyimpan dendam. 

“Mukti malah sibuk menyingkirkan ASN yang dinilai tidak mendukungnya. Dan membiarkan masuknya tim sukses mengintervensi dalam berbagai kebijakan Bupati,” ujarnya.

IMPERIUM POLITIK DEWI SRI

Dewi Sri adalah perusahaan Bus terbesar di Kota Tegal. Didirikan oleh H Ismail, pria kelahiran Randusanga Kulon Kabupaten Brebes. Ismail kemudian merantau ke Tegal setelah menikah dengan Hj Rokhayah.

Di era 1990an, persaingan bisnis di sektor transportasi makin ketat. Dewi Sri mendapat pesaing dari saudaranya yang mendirikan PO Bus Dedi Jaya dan kemudian disalip oleh PO Bus Sinar Jaya.

Melihat persaingan yang begitu ketat, Hj Rokhayah sebagai pengendali keluarga Dewi Sri, sejak reformasi memutuskan untuk masuk ke dunia politik. Dan targetnya waktu itu jelas; Mengusai jabatan Bupati dan Walikota di Karesidenan Pekalongan. 

UNISSULA KAMPUS UNGGUL SECARA NASIONAL

Langkah Hj Rokhayah mendirikan imperium politik cukup sukses. Anak pertamanya Akmal Jaya berhasil menduduki posisi Walikota Tegal sejak 2003-2013. Tapi Akmal kemudian juga terseret kasus korupsi dan oleh KPK dijebloskan ke penjara.

Setelah Akmal tumbang, Dewi Sri mencoba merebut kursi Bupati Tegal dan Brebes. Di Kabupaten Tegal keluarga Dewi Sri dikalahkan oleh Enthus Susmono. Tapi yang di Brebes Idza Priyanti sukses menduduki kursi Bupati.

Kemudian pada 2020 anak terkecil Hj Rokhayah, Mukti Agung Wibowo sukses merebut kursi Bupati Pemalang. Dilantik pada 2021, dan satu tahun kemudian mesti mengakhiri jabatannya akibat terkena OTT KPK.

Kelompok bisnis Dewi Sri, di Tegal adalah imperium bisnis dengan kekuatan uang yang melimpah. Pertarungan yang berhasil mereka menangi, selalu diikuti oleh aksi jor-joran bagi-bagi duit ke rakyat.

Sekali ikut dalam pertarungan Pilkada, kelompok bisnis Dewi Sri dengan enteng bisa menggelontorkan uang rata-rata Rp 50 miliar. Duit-duit inilah yang wajib kembali setelah anak-anaknya menjabat.

Saat Akmal berkuasa, beredar kencang dugaan permainan proyek dikendalikan oleh Hj Rukhayah. Bahkan saat itu, dugaan ini seperti sudah menjadi rahasia umum.

Di Pemalang, ketika Mukti berkuasa, pola yang sama berjalan. Cuma bedanya, tangan-tangan Mukti ada di tim suksesnya yang menggerpol dinas-dinas.

MENJADI DRAKULA

Bisnis, ketika masuk ke wilayah politik, selalu berujung kejahatan korupsi. Karena dinasti politik yang dibangun kelompok Dewi Sri pada hakekatnya adalah bisnis. Tidak peduli apakah bisnis itu direbut dari pertarungan politik.

Dan bisnis tanpa moralitas yang cukup, ketika masuk ke dunia politik, ujungnya adalah transaksi proyek yang tidak ada ujungnya. Tidak peduli apakah rakyatnya lagi pada susah makan atau tidak. Bisnis dan politik bisa jadi drakula penghisap keringat rakyat. Dihisap sampai kering kerontang. Drakula yang perilakunya akan terus menerus haus darah.

PRODI DI UNISSULA BERSTANDARD INTERNASIONAL

Dan tindak korupsi selalu membawa korban. Bisa jadi teman dan koleganya. Bupati Mukti, menurut KPK telah menerima suap Rp 6,1 miliar. Dan selain Mukti, KPK telah menetapkan lima koleganya sebagai tersangka. Mereka adalah Komisrais PD Aneka Usaha Adi Jumal Widodo, Pj Sekda  Slamet Masduki, Kepala BPBD Sugiyanto, Kadis Kominfo Yanuarius Nitbani dan Kadis PU Muhammad Saleh.

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, Mukti menjual jabatan dengan tarif antara Rp 60 juta sampai Rp 350 juta. “Tergantung posisi jabatannya,” ujar Firli. 

Menurut Firli, Adi Jumal Widodo adalah orang kepercayaan Mukti yang ditugaskan untuk mengutili uang dari para calon pejabat itu. Sedangkan empat tersangka lainnya adalah calon pejabat yang sudah nyetor uang ke Adi Jumal Widodo.

Firli menambahkan, total yang yang diterima Mukti dari Adi Jumal dari hasil jual beli jabatan sebesar Rp 4 miliar. “Ada sisa uang sebesar Rp 2,1 miliar yang masih kita dalami sumbernya dari mana,” ujarnya.

Lalu sebelum diringkus KPK, di gedung DPR RI dengan siapakah Mukti telah bertemu dan untuk kepentingan apa? Hingga tulisan ini dibuat, KPK belum memberikan penjelasan yang pasti. 

Firli hanya menyatakan KPK tahu dengan siapa Mukti bertemu. Cuma untuk menjadikan anggota DPR RI itu tersangka, KPK belum menemukan bukti permulaan yang cukup. (tor) editor: mridwan

Categories
Headline Nasional Politik

BESOK KOALISI GERINDRA-PKB DIDEKLARASIKAN

Gerindra PKB
Gerindra PKB

Prabowo dan Cak Imin akan sampaikan Orasi Politik

JAKARTA (headlinetoday.id) – Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan segera mendeklarasikan koalisinya untuk menghadapi pemilu 2024.

Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda mengungkapkan bahwa koalisi atau kerja sama politik antara partai PKB dengan Gerindra akan dideklarasikan dalam waktu dekat. “Deklarasi itu akan dilaksanakan di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (13/8/2022),” ujar Syaiful.

Kesepakatan itu, menurutnya, diambil setelah pertemuan elit kedua partai di kediaman Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani pada Rabu (10/8/22).

Gerindra PKB
MUTU PENDIDIKAN UNISSULA SAMA DENGAN PTN


Deklarasi koalisi itu kabarnya akan dilakukan di tengah penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional Partai Gerindra yang akan berlangsung hari ini, Jumat (12/8/22) hingga Sabtu (13/8/22).

“Jadi waktu deklarasi ini sehari setelah kawan-kawan Gerindra menyelesaikan Rapimnas mereka. Tentu pemilihan waktu deklarasi ini sengaja menunggu selesainya event Rapimnas Gerindra karena kami menghormati forum tersebut,” kata Syaiful.

Ia juga mengatakan mereka akan terus menghitung kerja sama politik kedua partai itu dimulai dari komunikasi pimpinan hingga pertemuan pengurus wilayah.

“Maka kami sangat menghitung proses kerja sama politik ini mulai dari komunikasi kedua ketua umum, dilanjutkan pertemuan antar-pengurus wilayah, kemudian kemarin kita baru saja daftar bareng dan nanti akan diresmikan melalui deklarasi bersama dengan penandatangan kesepakatan kerja sama politik hitam di atas putih,” ujar Syaiful.

Dalam agenda deklarasi koalisi itu Syaiful juga menegaskan kalau Ketua Partai Gerindra Prabowo dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar akan menyampaikan orasi politiknya.

“Nantinya selain dibacakan piagam deklarasi juga Pak Prabowo dan Gus Muhaimin akan menyampaikan orasi politik tentang visi mereka tentang Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya, Gerindra dan PKB telah mendaftar bersama ke KPU beberapa hari yang lalu. Proses pendaftaran itu dipimpin langsung oleh Prabowo dan Muhaimin Iskandar. (den) editor : mridwan