Author: admin

Categories
Daerah Headline Kampus Kriminal

Kronologi Dosen Fisip UIN Walisongo Semarang Terima Suap Rp 830 Juta

Mahasiswa Unisula
KKN Mahasiswa Unissula menanam mangrove di Sayung Demak

Terungkap karena Rektor Curiga hasil Test

Semarang (headlinetoday.id) – Dua dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang diduga menerima suap seleksi perangkat desa sebesar Rp 830 juta. Hal itu terungkap setelah Rektor curiga dengan hasil seleksi.

Dua dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Jawa Tengah, diadili atas dugaan menerima suap dalam seleksi perangkat desa di Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Total suap yang mereka terima diketahui berjumlah sebesar Rp 830 juta.

Tindak pidana suap itu sendiri terungkap setelah adanya kecurigaan Rektor UIN Imam Taufik saat melakukan inspeksi, pada Desember 2021.

Saat itu Rektor Imam curiga terhadap sejumlah peserta yang mampu menyelesaikan ujian dalam waktu yang singkat. Tak hanya itu, ia juga curiga karena hasil peserta hampir mencapai nilai yang sempurna, yaitu memperoleh nilai di atas 90 poin.

PRODI UNISSULA BERSTANDARD INTERNASIONAL

Dalam  sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (23/8/22) Jaksa Penuntut Umum Sri Heryono mengatakan kedua terdakwa masing-masing Amin Farih dan Adib.

Sebagai informasi Amin Farih merupakan Wakil Dekan FISIP UIN Semarang dan Adib menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Semarang.

Lebih lanjut jaksa menjelaskan, tindak pidana korupsi yang terjadi pada 2021. Kasus ini bermula ketika FISIP UIN Walisongo menjalin kerja sama dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa di Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak.

Kemudian dibentuklah panitia seleksi tersebut, terdakwa Amin Farih ditunjuk sebagai pengarah seleksi. Sedangkan Adib menjabat sebagai ketua panitia seleksi ujian calon perangkat desa tersebut.

Dalam pelaksanaan seleksi tersebut, Kepala Desa Cangkring, Imam Jaswadi menemui terdakwa Amin Farih dan Adib untuk meminta kisi-kisi soal ujian dalam seleksi tersebut.

Saat itu Imam mengatasnamakan dirinya sebagai perwakilan kepala desa se-Kabupaten Demak. Namun ternyata ia juga berbohong. Kini Imam juga menjadi salah satu terdakwa dalam kasus tersebut.

Lebih lanjut, Imam Jaswadi bersama Saroni, mantan Wakapolsek Karanganyar, Kabupaten Demak memberikan uang kepada Amin dan Adib sebanyak Rp830 juta dalam dua tahap untuk kisi-kisi jawaban soal ujian dalam seleksi perangkat desa tersebut.

Uang sebanyak itu berasal dari pemberian 16 calon perangkat desa di delapan desa di Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, yang nantinya akan memperoleh bocoran jawaban soal ujian.

“Penyerahan pertama uang sebesar Rp720 juta dari terdakwa Imam Jaswadi dilakukan di rumah terdakwa Adib,” katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Arkanu.

Sementara uang senilai Rp 110 juta sisanya diserahkan saat pertemuan di Rumah Makan Kampung Laut Semarang.

Dari uang sebanyak itu, kata jaksa, sebanyak Rp300 juta di antaranya diserahkan kepada saksi Tholkathul Khoir untuk dilaporkan kepada Dekan FISIP UIN Semarang Misbah Zulfa Elisabeth. (den) editor: mridwan


Categories
Nasional News Politik

PDI Perjuangan Prioritaskan Koalisi dengan Parpol Pendukung Jokowi

Puan sudah Bertemu dengan PKS dan Demokrat

JAKARTA (headlinetoday.id) – PDI Perjuangan mulai safari politik untuk menghadapi Pemilu 2024. Sekjend PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan partainya akan fokus menjalin kerja sama dengan parpol pendukung Jokowi.

“Agenda silaturahmi akan dilakukan dan skala prioritas adalah partai pengusung pemerintahan Bapak Jokowi,” ujar Hasto, Selasa (23/8/22).

Sebagai informasi partai koalisi pemerintahan Jokowi adalah Golkar, PAN, PPP, Gerindra, PKB, dan NasDem.

UNISSULA KAMPUS UNGGUL

Dalam kesempatan itu Hasto juga menjelaskan kalau awal rencana safari politik PDIP adalah kunjungan ke Partai Gerindra dan Golkar. Namun, rencana berubah, kini PDIP sudah melakukan safari politik ke partai NasDem.

“Sebenarnya pertama kali desainnya, saat itu mau bertemu dengan Gerindra kemudian juga dengan Golkar. Tapi kemudian dari dialog dari tim advance itu [diputuskan] dengan NasDem. Jadi ada beberapa pertemuan-pertemuan yang sudah dirancang,” jelas Hasto.

Sebelumnya, PDIP baru mengunjungi Partai NasDem dan menemui Ketua Umum Surya Paloh di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (23/8/2022). Pertemuan tersebut di pimpin oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Setelah pertemuan tersebut Puan mengatakan kerja sama di antara kedua partai tersebut diharapkan dapat mewujudkan cita-cita Bung Karno.

“Kami akan menjajaki sehingga Insya Allah kerja sama antara dua parpol ini dapat berjalan secara konkrit dalam menjalankan cita-cita Bung Karno ke depan,” ungkap Puan setelah pertemuan tersebut.

Di sisi lain Surya Paloh menyebut kalau Puan adalah salah satu tokoh yang menjadi radar untuk diusung di pemilu 2024.

“Udah ketemu gini masa enggak masuk dalam radar,” kata Paloh saat itu.

Walaupun demikian, Hasto juga mengatakan bahwa Puan juga telah menemui partai non-koalisi seperti Demokrat dan PKS dalam kapasitas sebagai Ketua DPR. Ia mengatakan menjalin hubungan dengan parpol non-koalisi juga diperlukan untuk merawat persatuan. (den) editor: mridwan

Categories
Daerah Headline Kriminal

DUA DOSEN UNIVERSITAS NEGERI DI SEMARANG TERLIBAT DUGAAN JUAL BELI JABATAN PERANGKAT DESA DI DEMAK

Jual Beli Jabatan

Tarif yang Dipatok antara Rp 150 juta sampai Rp 250 juta

DEMAK (headlinetoday.id) – Sejumlah calon perangkat desa di Kabupaten Demak menyetor uang ratusan juta demi menduduki jabatan sekretaris desa dan kepala dusun pada 2021 lalu. Kasus ini masih berlanjut di persidangan.

Imam Jaswadi selaku Kepala Desa Cangkring, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, menjadi makelar dalam kasus dugaan suap seleksi perangkat desa itu. Ia mematok biaya Rp150 juta hingga Rp250 juta untuk para calon perangkat.

“Terdakwa Imam Jaswadi bersama terdakwa Saroni, yang merupakan mantan Wakil Kepala Kepolisian Sektor (Wakapolsek) Karanganyar, berhasil menghimpun uang setoran dari para calon perangkat desa hingga Rp3 miliar,” ujar Jaksa Penuntut Umum Sri Heryono, dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (23/08/22).

PRODI DI UNISSULA BERSTANDARD INTERNASIONAL

Ia menambahkan, uang itu berasal dari 16 calon perangkat daerah pada delapan desa di Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak.

Dari sejumlah uang itu, sebanyak Rp830 juta diserahkan kepada dua dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Mereka adalah Amin Farih dan Adib, yang merupakan pengarah dan ketua panitia tes dalam seleksi penerimaan perangkat desa tersebut.

“Penyerahan dalam dua tahap, masing-masing Rp720 juta dan Rp110 juta,” katanya.

Atas dasar pemberian uang seleksi itu, Amin Farih dan Adib diadili karena menjual soal dan kunci jawaban ujian seleksi perangkat desa.

“Terdakwa Amin dan Adib telah menerima pemberian sesuatu atau janji yaitu uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 830 juta. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya, yaitu untuk meloloskan 16 orang calon perangkat desa,” tegas jaksa.

Berawal Dari Kecurigaan

Tindak pidana suap itu terungkap dari kecurigaan Rektor UIN Semarang Imam Taufik saat melakukan inspeksi dalam pelaksanaan ujian seleksi calon kepala desa pada Desember 2021.

Ia curiga terhadap sejumlah peserta yang mampu menyelesaikan ujian dalam waktu singkat dan memperoleh nilai yang nyaris sempurna.

Setelah melakukan koordinasi, Rektor menyatakan pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa di Kecamatan Gajah tersebut tidak sah atau cacat hukum, sehingga harus diulang. (gan/ant) editor : gsoewarno

Categories
Headline Nasional Politik

KAPOLDA METRO JAYA DIPERIKSA TERKAIT PEMBUNUHAN BRIGADIR YOSHUA?

Polri dan Mahfud MD Membantahnya

JAKARTA (headlinetoday.id) – Polri membantah informasi pemeriksaan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dalam kasus pembunuhan Brigadir j. Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menuturkan bahwa timsus belum memberikan informasi terkait pemeriksaan Fadil.

“Timsus belum ada informasi terkait pemeriksaan Fadil Imran, sampai saat ini,” kata Dedi dikutip dari AntaraNews.

Selain itu, Kapolda lain yang juga dikabarkan akan diperiksa terkait kasus Brigadir J yakni, Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta dan Kapolda Sumatera Utara Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak. “Iya tidak ada info soal pemeriksaan mereka dan kita masih menunggu informasi dari Timsus,” jelas Dedi.

Kapolda Metro Jaya
KUALITAS UNISSULA SAMA DENGAN PTN


Dedi menegaskan kepada masyarakat Indonesia agar tidak mudah percaya dengan informasi yang tidak valid. Ia melanjutkan bahwa Polri sampai dengan hari ini masih berkomitmen menuntaskan perkara Brigadir J dengan Profesional, Akuntabel dan Transparan.

“Tim khusus terus bekerja. Mohon sabar dan dukungannya. Komitmen kami sejak awal mengusut perkara ini sampai tuntas dengan mengedepankan pendekatan Scientific Crime Investigation,” ucap Dedi.

Pada kesempatan yang lain, Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mahfud MD menyatakan tidak pernah membuat pernyataan terkat Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Yoshua. Ia mengaku tidak pernah terpikir dan menganggap Fadil juga terkena skenario yang dibuat Sambo.

“Saya juga tidak pernah bilang Kapolda Metro Jaya akan susul, itu di mana. Saya sampai sekarang tidak pernah terpikir kalau Kapolda Metro [Jaya] bagian dari itu, saya berpikirnya kena prank juga,” ucap Mahfud dalam rapat dengan Komisi III pada Senin (22/8).

SUAP DPR

Tak hanya itu, Ia menyampaikan banyak hal yang dinarasikan public seolah-olah itu merupakan pernyataan yang benar. “Banyak sekali hal yang sebenarnya tidak saya katakan, lalu dibilang saya katakana,” kata Menkopolhukam.

Mahfud juga menuturkan bahwa dirinya tidak pernah menyebutkan anggota DPR menerima amplop dalam kasus ini. Selain itu, dugaan anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menurutnya hendak diberi bukan menerima amplop.

“Di mana dan di berita kapan saya pernah bilang bahwa DPR pernah terima amplop? Coba. Tidak pernah saya bilang, Saya bilang LPSK bukan menerima, tapi diberi. Itu juga saya dengarnya dari LPSK ketika kami koordinasi masalah itu,” tambahnya. (fik) editor: gsoewarno

Categories
Headline Kriminal Nasional

KAPOLRI COPOT 24 ANGGOTA POLISI

Terindikasi Pelanggaran Kode Etik Kasus Pembunuhan Brigadir Yoshua

JAKARTA (headlinetoday.id)– Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mencopot jabatan 24 polisi. Mereka dicopot karena melanggar kode etik saat menangani kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir Yoshua.

Kadiv Humas Mabed Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan mutasi 24 polisi itu berdasarkan rekomendasi Inspektorat Khusus atau Itsus Polri yang terindikasi melanggar kode etik.

“Keputusan ini berdasar rekomendasi Itsus karna terduga melanggar kode etik, tidak professional dalam menangani kasus ini,” kata Dedi hari ini (23/8/22).

Ia melanjutkan 24 personel itu akan didepak ke Pelayanan Markas atau Yanma Mabes Polri. “Semua akan kita mutasi ke Yanma Polri,” lanjutnya.

Kapolri
UNISSULA KAMPUS UNGGUL


Keputusan mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram nomor ST/1751/VIII/KEP./2022. Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan 24 personel yang dimutasi terdiri dari 4 Komisaris Besar (Kombes), 5 Ajudan Komisaris Besar Polisi (AKBP), 2 Komisaris Polisi (Kompol). Selain itu ada 4 Ajun Komisaris Polisi (AKP), 2 IPTU dan 1 IPDA.

“Lainnya, 1 Bripka, 1 Brigadir Polisi (Brigpol), dan 2 Briptu, serta 2 Bharada. “Dari 24 itu, meliputi 10 personel dari satuan kerja Div Propam, 2 personel dari Bareskrim, 2 personel dari Korp Brimob BKO Propam, 9 personel Polda Metro dan Polres Jaksel, 1 personel dari Polda Jateng BKO Propam,” tegas Dedi.

Dalam daftar ini, termasuk di antaranya adalah dua tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya yakni, Bripka Ricky Rizal Wibowo dan Bharada Richard Eliezer Pudhihang Lumiu.

DAFTAR YANG DICOPOT

Berikut daftar lengkap 24 personil Polri yang dicopot dan dimutasi berdasarkan keputusan Kapolri pada tanggal 22 Agustus 2022.
1. Kombes Murbani Budi Pitono, Kabag Renmin Divpropam Dimutasikan Sebagai Pamen Yanma Polri
2. Kombes Susanto, Kabag Gakkum Roprovost Divpropam Dimutasikan Sebagai Pamen Yanma Polri
3. Kombes Leonardo David Simatupang, Pemeriksa Utama Propam Polri Dimutasikan Sebagai Pamen Yanma
4. Kombes Budhi Herdi Susianto, Kapolres Metro Jakarta Selatan Dimutasi Sebagai Yanma Polri
5. AKBP Ari Cahya, Kanit I Subdit III Dittipidum Bareskrim Polri Dimutasi Sebagai Yanma Polri
6. AKBP Handik Zusen Kasubdit III Ditreskrimum Polda Metro Jaya Dimutasi Sebagai Yanma Polri
7. AKBP Jerry Raymond Siagian Wadirkrimum Polda Metro Jaya Dimutasi Sebagai Yanma Polri
8. AKBP H. Pujiyarto Kasubdit V Ditreskrimum Polda Metro Jaya Dimutasi Sebagai Yanma Polri
9. AKBP Raindra Ramadhan Syah Kasubdit 1 Ditreskrimum Polda Metro Jaya Dimutasi Sebagai Yanma Polri
10. Kompol Abdul Rahim Kanit II Subdit IV Ditreskrimum Polda Metro Jaya Dimutasi Sebagai Yanma Polri
11. Kompol Dermawan Kristianus Zendrato Kanit V Subdit I Ditreskrimum Polda Metro Jaya Dimutasi Sebagai Yanma Polri
12. AKP Bhayu Vhishesha Kanit II Subdit I Ditreskrimum Polda Metro Jaya Dimutasi Sebagai Pama Yanma Polri
13. AKP Irfan Widyanto Kasubnit I Subdit III Dittipidum Bareskrim Polri Dimutasi Sebagai Pama Yanma Polri
14. AKP Idham Fadilah Panit II Unit III Den A Ropaminal Divpropram Polri Dimutasi Sebagai Pama Yanma Polri
15. AKP Dyah Chandrawati Paur Subbagsumda Bagrenmin Divpropam Polri Dimutasi Sebagai Pama Yanma Polri
16. Iptu Hardista Pramana Tampubolon Panit I Unit 1 Den A Ropaminal Divpropam Polri Dimutasi Sebagai Yanma Polri
17. Iptu Januar Arifin Pamin Den A Ropaminal Divpropam Polri Dimutasi Sebagai Yanma Polri
18. Ipda Arsyad Daiva Gunawan Kasubnit I Unit I Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Dimutasi Sebagai Yanma Polri
19. Bripka Ricky Rizal Wibowo BA Satlantas Polres Brebes Polda Jawa Tengah Dimutasi Sebagai BA Yanma Polri
20. Brigpol Frillyan Fitri Rosadi BA Roprovos Divpropam Polri Dimutasi Sebagai BA Yanma Polri
21. Briptu Firman Dwi Ariyanto Banum Urtu Roprovos Divpropam Polri Dimutasi Sebagai BA Yanma Polri
22. Briptu Sigid Mukti Hanggono Banit Den A Ropaminal Divpopam Polri Dimutasi Sebagai BA Yanma Polri
23. Bharada Sadam Ton 3 KI Markas Yon D Resimen I Paspelopor Korbrimbob Polri Dimutasi Sebagai TA Yanma Polri
24. Bharada Richard Eliezer Pudhihang Lumiu Anggota Ton 2 KI 1 Yon C Resimen I Paspelopor Korbrimob Polri Dimutasi Sebagai TA Yanma Polri. (fik) editor: gsoewarno

Categories
Daerah News Politik

BUPATI KARANGANYAR, PANITIA PILKADES SERENTAK HARUS NETRAL

KARANGANYAR (headlinetoday.id) – Sebanyak 11 desa di tujuh kecamatan wilayah Kabupaten Karanganyar bakal menggelar Pilkades Serentak pada 9 November 2022.

Bupati Karanganyar Juliyatmono meminta panitia pemilihan kepala desa (pilkades) serentak bersikap profesional dan netral dalam menjalankan tugas.

“Kepercayaan yang sudah diberikan masyarakat dan bakal calon kepala desa jangan dikhianati. Jadilah panitia yang bertanggung jawab dan amanah,” tegas Juliyatmono saat pembinaan panitia pemilihan kepala desa kepada awak media, Senin (22/08/22).

Ia menambahkan, panitia pilkades yang terdiri dari sejumlah elemen masyarakat dan perangkat desa harus cermat terhadap daftar pemilih tetap (DPT). Jangan sampai DPT atau hak suara masyarakat terlewatkan.

PRODI UNISSULA BERSTANDARD INTERNASIONAL

“Untuk DPT, sesuaikan dengan dinas terkait. Jangan sampai kejadian seperti dulu di Kecamatan Kerjo. Gara-gara DPT masih merupakan keluarga salah satu calon, justru tidak tercatat,” kata Bupati Karanganyar.

JANGAN ADA GESEKAN

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Karanganyar Sundoro Budi Karyanto mengatakan, setelah tahapan sosialisasi akan ada pendataan DPT pada awal September nanti.

Selain itu, tahapan pendaftaran dan pengumuman bakal calon Kepala Desa juga dilaksanakan pada 2-14 September 2022.

“Kami tidak ingin ada gesekan di masyarakat, khususnya laporan tidak netralnya panitia. Keberpihakan saya kira itu ada, tapi karena sudah dipercaya sebagai panitia, maka tunjukan sikap netralitasnya,” ucap Sundoro.

Dia menegaskan pentingnya memposisikan diri sebagai panitia penyelenggara Pilkades, sebab itu akan menjadi sorotan.

“Kami wanti-wanti dari tim pengawas, untuk senantiasa menjaga netralitas dalam proses persiapan, pelaksanaan, maupun akhir kegiatan. Sedikit gejolak bisa saja akan jadi permasalahan kemudian hari,” katanya.

Seperti diketahui, pilkades serentak akan digelar di 11 desa. Yakni Desa Blulukan dan Desa Klodran di Kecamatan Colomadu, Desa Petung dna Desa Wonokeling di Kecamatan Jatiyoso, Desa Buntar dan Desa Kaliboto di Kecamatan Mojogedang.

Kemudian Desa Tohkuning dan Desa Harjosari di Kecamatan Karangpandan, Desa Dukuh di Kecamatan Ngargoyoso, Desa Ngadiluwih di Kecamatan Matesih, dan Desa Ngijo di Kecamatan Tasikmadu. (gan) editor : mridwan

Categories
Gubernuran News Politik

GANJAR PRANOWO LANTIK KEPALA DISHUB JADI Pj BUPATI PATI

SEMARANG (headlinetoday.id) ­ – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara resmi melantik Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro menjadi Penjabat (Pj) Bupati Pati.

Pelantian itu dilakukan secara langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Gedung Grahadhika Bhakti Praja, Kota Semarang, kemarin (22/08/2022).

“Saya titipkan komunikasi dengan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang di Pati termasuk dengan DPRD, agar Harmoni,” kata Ganjar Pranowo usai pelantikan.

“Ganjar pesan agar Bupati jangan korupsi lagi.”

Penunjukan Pj Bupati Pati itu tertera di Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (SK Mendagri) terkait penunjukan Penjabat Bupati yang telah terbit dan ditandatangani pada 12 Agustus 2022.

Dalam SK Mendagri nomor 131.22-5117 tahun 2022 itu disebutkan Kepala Dishub Jateng, Henggar Budi Anggoro, terpilih menjadi Pj Bupati Pati.

“Diseleksi di (pemerintah) pusat, kemudian ditentukan dari calon-calon yang ada. Sebenarnya administrasi sudah selesai. Tapi saya pesankan ada PR, betapa pentingnya daerah mendukung kebijakan yang ada di nasional. Dan dengan situasi yang sekarang tidak menentu ini, maka inisiatif dan peran daerah menjadi penting,” sambung Ganjar.

Ganjar mengingatkan Pj Bupati Pati untuk melakukan inovasi dan kreasi dalam menangani problem inflasi di daerah. Ia juga menegaskan pentingnya integritas mengingat kejadian operasi tangkap tangan (OTT) KPK Bupati Pemalang beberapa waktu lalu.

“Saya selalu ceritakan dan titipkan itu. Saya tidak akan pernah bosan bicara soal antikorupsi dan layanan yang baik. Kalau ini bisa kita dorong mulai dari bawah, insyaallah pemerintahannya akan sangat baik. Bisa melayani dengan tulus, transparan, akuntabel. Itu musti diajarkan terus-menerus,” jelasnya.

Pj Bupati Pati
KUALITAS UNISSULA SAMA DENGAN PTN

Pj Bupati Pati wajib lapor kepada Gubernur dan Wakil Gubernur tiap tiga bulan. Wajib lapor itu adalah bentuk kontrol, karena Pj Bupati merupakan pegawai Pemerintah Provinsi.

“Ini ada positifnya karena dikirim dari provinsi, maka saya dengan Wagub lebih gampang. Kalau ada apa-apa saya jewer gitu,” pungkasnya.

Sementara itu, Henggar Budi Anggoro menyampaikan akan menjalankan apa yang sudah diucapkan dalam sumpah penyerahan jabatan menjadi Pj Bupati Pati.

“Amanah yang diberikan kepada saya ini adalah pesan yang sangat berarti, apapun kita harus siap melaksanakan, seperti tadi yang di ucapkan saat pengambilan sumpah jabatan,” ujar Henggar.

Bupati Pati diganti karena masa jabatannya habis. (gan) editor : gsoewarno

Categories
Headline Nasional Politik

Surya Paloh : “Puan Potensial Nyapres 2024.”

Puan Maharani

Dukungan ke Ganjar Dinamis bisa Berubah

JAKARTA (headlinetoday.id) – Puan Maharani temui Surya Paloh pada Senin (22/8/2022). Usai kunjungan itu Surya menyebut Puan potensial untuk maju dipemilihan presiden 2024.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani bertemu Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut diketahui sebagai bentuk safari politik menuju pemilu 2024.

Puan menyatakan PDIP dan NasDem bersepakat menjalin sinergi jelang Pemilu 2024 mendatang. Ia mengatakan pertemuan tersebut bukanlah yang terakhir.

“Bagaimana membangun bangsa dan negara bersama dan menjalin komunikasi dan sinergi menuju Pemilu 2024 sehingga persatuan dan kesatuan dapat terus terjaga,” ucap Puan.

UNISSULA KAMPUS UNGGUL

Lebih lanjut Ketua DPR RI ini juga menjelaskan bahwa kunjungan tersebut dalam rangka silaturahmi politik. Menurutnya, safari politik ini merupakan salah satu amanat dari Rakernas PDIP beberapa waktu yang lalu.

Puan mengatakan kerja sama di antara kedua partai tersebut diharapkan dapat menjalankan cita-cita Bung Karno.

“Kami akan menjajaki sehingga Insya Allah kerja sama antara dua parpol ini dapat berjalan secara konkrit dalam menjalankan cita-cita Bung Karno ke depan,” ungkap Puan.

Usai pertemuan tersebut, Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh mengatakan bahwa Puan masuk dalam bursa bakal capres yang akan diusung Partai Nasdem dalam Pemilu 2024 mendatang.

“Udah ketemu gini masa enggak masuk dalam radar,” kata Paloh usai pertemuan tersebut.

Lebih lanjut Paloh mengakui memang ada beberapa nama yang mereka lirik. Namun suasana itu berkembang dan dinamis seiring berjalannya waktu.

“Menempatkan nama Ganjar di salah satu dari sekian nama itu benar. Tapi suasana itu berkembang dan dinamis sekali,” kata Paloh.

“Puan langsung ditetapkan sebagai salah satu Capres Nasdem.”

Sebagai informasi, Rakernas NasDem beberapa bulan lalu menghasilkan tiga nama usulan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Ketiga nama itu ialah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, dan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa.

Di sisi lain, PDIP menjadi satu-satunya partai yang bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Hal itu dipastikan setelah PDIP memiliki jumlah kursi sebanyak 20 persen di DPR RI.

Ketentuan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden diatur dalam Pasal 122 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan, hanya parpol atau gabungan parpol yang memiliki minimal 20% kursi di DPR atau 25% suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya yang dapat mengajukan capres/cawapres.

Jika merujuk ketentuan tersebut, PDIP sudah memenuhi ketentuan presidential threshold. Pasalnya, kini perolehan kursi PDIP di DPR sebanyak 128 kursi. (den) editor: mridwan

Categories
Daerah News Politik

TAK TERIMA NAMANYA DICATUT SEBAGAI KADER PARPOL, BELASAN ORANG MENGADU KE BAWASLU

Ada yang Tercatat sebagai Wakil Ketua Partai

KUDUS (headlinetoday.id) – Sebanyak 13 orang mengadu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Mereka mengadu lantaran namanya dicatut sebagai kader partai tertentu dan terdaftar dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

“Belasan orang itu tidak merasa menjadi pengurus partai politik tertentu, sehingga mereka mengadu ke Bawaslu Kudus,” kata Ketua Bawaslu Kudus Moh Wahibul Minan di Kudus, dikutip dari Antara, Senin (22/0/2022)

Minan mengatakan, latar belakang para pengadu bervariasi. Ada yang berstatus sebagai mahasiswa, wiraswasta, pelajar, karyawan swasta, guru, dan bahkan Penyuluh Agama Islam non-PNS di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kudus.

“Mereka berasal dari desa yang berbeda-beda. Dari Desa Loram Wetan, Desa Tumpangkrasak, Desa Kaliwungu, Desa Besito, Desa Klumpit, Desa Singocandi, Desa Cendono, Desa Sunggingan, dan Desa Pasuruhan Kidul,” imbuhnya.

Bawaslu kudus
KUALITAS UNISSULA BERSTANDARD INTERNASIONAL

Salah satu alasan pengaduan disebabkan karena nama pengadu dicatut oleh salah satu partai politik. Namanya tercatat sebagai bagian Dewan Pengurus Cabang (DPC) dengan posisi wakil ketua, padahal tidak ada komunikasi dan persetujuan dengan yang bersangkutan.

“Ada yang menyatakan tidak pernah menjadi anggota maupun pengurus partai politik, namun namanya masuk SIPOL. Adapula yang merasa keberatan sebab namanya terdaftar di SIPOL,” ujarnya.

Ia memaparkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki layanan khusus untuk mengecek keanggotaan partai politik. Caranya dengan mengakses link https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik. Bagi masyarakat yang merasa bukan anggota partai politik, tetapi namanya tercantum di SIPOL bisa mengadu ke KPU atau Bawaslu.

“Pencatutan nama akan dilaporkan Bawaslu ke KPU agar ada perbaikan.”

“Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota membuka posko layanan aduan masyarakat pada tahapan ini. Di Kudus, pada posko pengaduan Bawaslu Kabupaten Kudus hingga Minggu (21/8) tercatat sebanyak 13 orang yang mengadu melalui https://tinyurl.com/laporbawaslukudus,” ujarnya.

Dari pengaduan tersebut, Bawaslu Kudus menindaklanjuti dengan mengirim surat saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Kudus.

Untuk informasi, masa pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024 dilaksanakan pada tanggal 1-14 Agustus 2022. Adapun salah satu persyaratannya adalah mengumpulkan nama-nama pengurus partai. Sementara tahapan selanjutnya adalah verifikasi administrasi, yakni pada tanggal 16-29 Agustus 2022. (gan) editor: mridwan

Categories
Kriminal Nasional News

KOMNAS HAM DAN KOMNAS PEREMPUAN BAKAL PERIKSA ISTRI SAMBO, PUTRI CANDRAWATHI

JAKARTA (headlinetoday.id) – Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan tetap memeriksa Putri Candrawathi. Menurut satu komisionernya, pemeriksaan itu akan meminta keterangan lebih lanjut terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir Yoshua.

“Kami akan sesuai dengan rencana awal meminta keterangan dari ibu PC dan sementara itu kami sedang berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait untuk memastikan tempat dan waktunya,” kata Komisioner Komnas HAM Theresia Iswarini saat Konferensi Pers.

Pada kesempatan yang lain, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan Pihaknya akan tetap memeriksa Putri untuk mendapatkan kesaksian terkait soal kekerasan seksual dan perannya dalam kasus tersebut. Damanik menuturkan bahwa hasil pemeriksaan Putri Candrawathi akan menjadi laporan pelengkap dalam kasus Brigadir yang akan diserahkan kepada Presiden, DPR dan Kapolri.

SISTEM PENGAJARAN ISLAMI UNISSULA


Ia juga menegaskan pihaknya akan tetap menyerahkan laporan itu kepada Preside meski tanpa keterangan dari Putri. “Kalau beliau bisa diperiksa maka kami akan periksa. Kalau tidak bisa, maka kami akan tetap menyelesaikan laporan tanpa keterangan lengkap dari Putri Candrawath,” tegas Damanik.

Damanik tidak menuturkan kapan laporan akan diserahkan kepada Presiden, DPR dan Kapolri. Ia hanya menekankan bahwa laporan akan diserahakn secepatnya.

Di lain pihak, Komnas Perempuan akan tetap meminta keterangan dari Putri Candrawthi. Menurut Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi pemeriksaan akan melihat apakah ada pelanggaran HAM dalam kasus ini.

“Jadi itu tetap harus dilakukan. Yang membedakan kepolisian memeriksa dalam konteks penegakan Hukum. Sedangkan Komnas Perempuan dan Komnas HAM memeriksa untuk melihat apakah ada pelanggaran HAM baik dalam proses hukum atau penegakan hukum kasus ini,” kata Siti Aminah Tardi.

Selain itu, Siti Aminah menghormati otoritas penyidik menetapkan Putri sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yoshus..Namun ia meminta agar Negara tetap memandang putri sebagai perempuan yang berkonflik dengan hukum.

“Hal ini sesuai dengan hak yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana di antaranya tentu untuk melakukan pembelaan diri, praduga tidak bersalah, kemudian ha katas bantuan hukum,” lanjutnya.

Tak hanya itu, Ia juga menegaskan agar saat pemeriksaan Putri berada tanpa tekanan dan bebas dari perlakuan tidak manusiawi. “Dalam konteks inilah kami mengharapkan dan menyarankan agar hak-hak Ibu PC sebagai perempuan terpenuhi,” tegasnya. (fik) editor: mridwan