Categories
Headline Kriminal Nasional

KABARESKRIM : “FERDY SAMBO TERJERAT ANCAMAN HUKUMAN MATI”

Baru Sekali ini Petinggi Polri Dijerat Hukuman Mati

JAKARTA (headlinetoday.id) – Kabareskrim Mabes Polri menegaskan, Ferdy Sambo bisa dijerat hukuman mati. Sambo, menurutnya, terindikasi melanggar pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 juncto 56 KUHP. Pasal itu mengatur pidana tentang pembunuhan berencana dengan pidana penjara seumur hidup, atau penjara 20 tahun. Selain itu, Sambo terancam pidana hukuman mati.

Hal itu disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto pada konferensi pers, Selasa (9/8/2022). “Ferdi dijerat Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 juncto 56 KUHP, terancam hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun, ” katanya.

“Baru sekali ini Pati Mabes Polri diancam hukuman mati.”

Ia menambahkan Ferdy Sambo membuat ulang skenario seolah-olah terjadi baku tembak menggunakan sejanta api milik Brigadir J. “Sambo membuat skenario tembak menembak di Kediamannya di Duren TIga,” kata Komjen Agus.

Dalam kesempatan yang sama, Kaporli menyebut Bharada E disuruh Ferdy Sambo untuk menembak Brigadir J. “Penyidik menemukan fakta bahwa peristiwa penembakan terhadap Saudara J yang mengakibatkan meninggal dunia dilakukan Oleh Bharada E atas perintah Sambo,” ucap Kapolri.

BARU PERTAMA KALI

Sementara itu, eks Kabareskrim Polri Komjen Pol (purn) Susno Duaji menilai penetapan hukuman mati kepada tersangka Ferdy Sambo baru pertama kali disangkakan kepada perwira tinggi Polri.

“Sampai saat ini, saya ingat baru sekali pejabat tinggi di Polri diumumkan demikian,” ujar Susno.


Di sisi lain, Susno menyatakan bahwa kedepannya alat bukti mengenai pasal tersebut akan semakin kuat. “Alat bukti akan semakin kuat ketika hasil visum sudah keluar dan hasil forensik lainnya” Ungkap mantan Kabareskrim itu.

Hingga saat ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Konferensi Pers belum mengumumkan detail alat bukti dalam penetapan sambo sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J.

Sementara itu, dugaan pelanggaran kode etik oleh aparat kepolisian bertambah menjadi 31 personil kepolisian. Pelanggara itu dikarenakan ketidakprofesionalan aparat dalam mengungkap kasus pembunuhan tewasnya Brigadir J. (fik) editor: gsoewarno

Categories
Nasional News Politik

Koalisi Indonesia Bersatu Daftar ke KPU Hari Ini

Sebanyak 13 Parpol Dinyatakan Lengkap Administrasi

JAKARTA (headlinetoday.id) – Koalisi Indonesia Bersatu (KPU) dijadwalkan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini (10/8/2022). Salah satu pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan proses pendaftaran ini akan diikuti oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dan Golongan Karya (Golkar).

Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi menyebut pihaknya sudah mempersiapkan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 dengan melaksanakan pendaftaran Pemilu di KPU.

“Insya Allah hari ini, 10 Agustus PPP bersama dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yaitu PAN dan Golkar akan mendaftar ke KPU,” ujar Arwani.


Sebelumnya ketiga partai tersebut memang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang bertujuan untuk menghadapi pemilu 2024.

Koalisi tersebut dideklarasikan pada 12 Mei 2022 yang lalu dan telah menandatangani nota kesepahaman pada 4 Juni 2022. Kini ketiga partai tersebut sudah menjalin komitmen untuk bekerjasama di pemilu 2024.

Dalam kesempatan yang sama, Arwani menyampaikan bahwa pendaftaran ketiga partai ini akan dimeriahkan dengan sejumlah arakan drumband, marawis, reong, hingga permainan tradisional egrang.

“Akan dimeriahkan dengan arakan drumband, marawis, reog hingga permainan tradisional egrang,” kata Arwani.

LENGKAP ADMINISTRASI

sebelumnya, hingga Senin (8/8/22) sebanyak 18 partai politik (parpol) telah melakukan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai parpol calon peserta Pemilu 2024.

Dari 18 parpol tersebut 13 parpol dinyatakan telah melengkapi berkas administrasi. Partai yang sudah dinyatakan lengkap oleh KPU di antaranya, PDI Perjuangan, PKS, PARTAI Gelora, Gerindra, PKN, PKB, KPK, Hanura, Nasdem, dan Demokrat. (den) editor: mridwan

Categories
Bisnis Gubernuran Headline

TENAGA HONORER MAU DIHAPUS, FORNAS JATENG PROTES KE DPD RI

Pemerintah mesti Adil Tangani soal ini

SEMARANG (headlinetoday.id) Sejumlah tenaga honorer yang tergabung dalam Forum non-ASN Jawa Tengah (Fornas Jateng) melakukan audiensi dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Provinsi Jawa Tengah. Mereka mempertanyakan rencana penghapusan tenaga honorer pada November 2023.

Denty Eka Widi Pratiwi, anggota DPD dari Jawa Tengah menyatakan pemerintah mesti adil menangani persoalan ini. “Di daerah butuh tenaga honorer. Mereka ada yang sudah bertahun-tahun jadi tenaga honorer. Kalau sekarang mau dihapus mesti hati-hati,” jelas Denty hari ini (10/8/2022) di Semarang.

Rencana itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menpan RB No. B/185/M.SM.02.03/2022. Tenaga teknis rendah seperti sopir, tenaga kebersihan, dan satpam instansi diperkenankan direkrut melalui pola outsourcing.

“Jadi, wacana outsourcing itu bagi kami bukan pilihan yang bijak. Karena kita berharap pemerintah membuka celah khusus membuat aturan-aturan baru yang sekiranya mengakomodir kita semua,” kata Ketua Fornas Jateng Agus Priyono di Kantor DPD Jateng.

unissula terakreditasi unggul
UNISSULA UNGGUL SECARA INTERNASIONAL http://pmb.unissula.ac.id

Pihaknya tidak sepakat dengan keputusan MenPAN-RB tentang rencana penghapusan tenaga honorer di lingkungan pemerintahan karena dianggap tidak memperhatikan rakyat kecil.

“Jadi kalau SE itu dinyatakan secara tidak bijak, ya nanti akan muncul kontroversi atau kebijakan yang tidak memihak pada kami,” kata Agus.

Ia berharap ada pengangkatan formasi khusus untuk non-ASN yang sudah lama mengabdi. Adapun saran metode seleksinya menggunakan afirmasi.

“Kita sudah cukup lama mengabdi. Kalau afirmasi jadi ada alokasi khusus atau nilai khusus untuk kita. Jadi tidak murni hanya hasil ujian saja, tapi juga lama mengabdinya juga dipertimbangkan,” ujarnya.

PEMERINTAH MESTI AKOMODIR

Denty Eka Widi Pratiwi mendukung perjuangan yang disampaikan teman-teman Fornas, di mana pemerintah perlu memperhatikan pengabdian yang telah dilakukan oleh teman-teman non-ASN.

“DPD RI mendorong agar pemerintah mempunyai kebijakan yang bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan yang ada di daerah. Dan kepentingan di daerah salah satunya adalah membutuhkan tenaga non ASN yang jumlahnya sangat banyak,” sambung anggota Komite II DPD RI itu.

“Tenaga honorer minta diangkat dengan pola khusus.”

Ia mengatakan harus ada win-win solution atas kondisi tersebut. Di satu sisi, SE Menpan RB sudah diteken. Tapi keberadaan tenaga non-ASN juga dibutuhkan di instansi daerah.

“Harus ada keputusan yang tepat. Maka, apa yang dikeluhan oleh teman-teman non-ASN akan kami rangkum dan kami sampaikan ke pusat dan ada solusinya,” kata Denty.(gan) editor: mridwan

Categories
Budaya Daerah News

GIBRAN PASTIKAN RTH TIDAK HILANG AKIBAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Seluas 17 Ha Ruang Terbuka Hijau Hilang di Solo

SOLO (headlinetoday.id) Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta memastikan pembangunan infrastruktur tidak menghilangkan ruang terbuka hijau (RTH).

“Ada beberapa titik strategis yang memang untuk pembangunan infrastrukturnya perlu dikejar. Konsekuensinya ada beberapa ruang terbuka hijau yang kami alihkan ke lokasi lain, bukan dihilangkan,” kata Gibran di Solo kepada ANTARA, kemarin (9/8/2022)

Putra Presiden Jokowi itu mengatakan untuk ruang terbuka hijau akan tetap diadakan di sejumlah titik. Bahkan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya siap memberi dukungan pembangunan RTH di Kota Solo.

“Dari 2019-2021 ruang terbuka hijau di Solo hilang sampai 17,17 hektare akibat pembangunan infrastruktur.”

Ada sejumlah RTH yang terpaksa dihilangkan karena terdampak pembangunan infrastruktur. Misalnya kawasan Manahan karena digunakan untuk penataan pedagang kaki lima (PKL) dan Simpang Joglo karena terdampak proyek rel layang.

“Memang konsekuensinya ada RTH yang harus dihilangkan. Tapi tidak semua ditebang, sebagian dipindahkan,” katanya.

Gibran menyebut upaya itu sekaligus menjadi kesempatan bagi Pemkot Surakarta untuk memilah tanaman akar keras dan akar lunak.

“Upaya itu memberi kami kesempatan untuk memilih tanaman yang akarnya tidak keras. Selain kurang estetik, akar keras juga merusak aspal, misalnya pohon Angsana,” katanya.

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik dalam beberapa tahun terakhir berdampak pada penyusutan luas RTH di Solo.

Berkurangnya luasan RTH terlihat pada data RTH di Kota Solo, yakni terjadi penurunan luasan. Pada tahun 2019 dan 2020 RTH Publik mencapai 372,94 hektare, sedangkan luasan RTH pada tahun 2021 menjadi 355,23 hektare. Mengacu data itu terjadi penyempitan RTH Publik 17,17 hektare. (gan/ant) editor: mridwan

Categories
Headline Kriminal Nasional

KAPOLRI : “FERDY SAMBO YANG PERINTAHKAN TEMBAK BRIGADIR JOSUA”

Irjen Ferdy Sambo Ditetapkan sebagai Tersangka

JAKARTA (headlinetoday.id) – Kapolri menetapkan Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka. Menurut Kapolri, Ferdylah yang diduga memerintahkan Bharada E untuk menghabisi Brigadir Josua.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan itu saat konferensi pers petang ini [9/8/2022] di Maber Polri. “Fakta terbaru soal Kematian Brigadir J atau Joshua Hutabarat membuktikan bahwa perintah tembak atas interuksi Irjen Ferdy Sambo,” jelas Kapolri.

Terkait motif pembunuhan itu, menurut Sigit, masih akan didalami oleh pihak penyidik. “Kami juga telah menetapkan tersangka baru yaitu KM. Kapolri belum menjelaskan peran KM dalam kasus ini.

“Kapolri menegaskan fakta baru membuktikan perintah tembak dilakukan oleh Ferdy Sambo. Maka dari itu penyidik Polri menetapkan Ferdy sebagai tersangka.”

Dengan demikian, kini sudah ada empat tersangka dalam kasus terbunuhnya Brigadir J. Mereka adalah Irjen Ferdy S, Bharada E, Brigadir RR dan KM. Sebelumnya, Brigadir J tewas akibat luka tembak di rumah Ferdy di kawasan Duren Tiga, pada 8 Juli 2022.

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD sebelumnya, memberi sinyal adanya tersangka baru dalam kasus Brigadir J. “Tersangkanya sudah ada tiga, itu masih bisa berkembang,” kata Mahfud.

Di sisi lain, Timsus yang dipimpin oleh Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono kembali memeriksa Ferdy. Pemeriksaan dilakukan di Markas Komando Brigade Mobil (Mako Brimob) di Kelapa Dua, Depok.

“Pemeriksaan dilakukan dengan baik di Bareskrim, timsus tetap fokus dan bekerja mendalami peran para saksi dulu”, Ungkap dedi kepada awak media kemarin.

Satu pengacara Bharada E Muhammad Burhanuddin menyatakan Bharada E menyebut sambo berada di TKP saat Brigadir J tersungkur meregang nyawa. “Ferdy sambo di lokasi,” katanya.

Ia menambahkan, tidak ada penganiayaan kepada Brigadir J sebelum tewas di kediaman rumah Dinas Ferdy Sambo.

Tak hanya itu, Muhammad juga menuturkaan, Brigadir J tidak hanya ditembak oleh Bharada E tetapi pelaku lebih dari satu. Penembak pertama dilakukan oleh Bharada E, kemudian dilanjutkan pelaku lain.

“Setelah Bharada E masih ada pelaku lain,” ungkap Burhanuddin.

Tim penyidik polrik akan menggelar perkara atas kasus pembunuhan tewasnya Brigadir mantan ajudan Irjen Ferdy Sambo hari ini. Kasus ini masih terus bergulir dan diusut Tim Khusus yang dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Timsus ini diharapkan dapat membuat terang benderang kasus ini. (fik) editor : gsoewarno

Categories
Daerah Headline Politik

CASYTHA TERPILIH JADI KETUA KNPI JAWA TENGAH

Gibran Minta Pemuda mesti buat Inovasi

SOLO (headlinetoday.id) – Casytha Arriwi Kathmandu sukses menjadi Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Tengah yang baru. Ia terpilih melalui Musyawarah Daerah (Musda) XV KNPI Jawa Tengah yang dilaksanakan pada 8-9 Agustus 2022 di The Sunan Hotel, Solo.

Ketua DPD KNPI Jateng periode sebelumnya, Tino Indra Wardono, berharap Casytha dapat menjaga kesolidan para anggotanya.

“Sejatinya kita ini adalah organisasi kolaborasi tokoh-tokoh muda di Jawa Tengah. Tujuannya memberikan contoh kepada pemuda lain untuk bergotong-royong membantu membangun negeri. Dengan pemimpin baru ini, diharapkan KNPI Jateng ke depannya bisa semakin maju,” ujarnya.

UNISSULA KAMPUS UNGGUL

Dalam Musda kali ini, ada tiga calon yang mendaftar menjadi ketua. Ketiga kandidat itu adalah Erzal Aburizal (Ketua DPD KNPI Kabupaten Tegal), Casytha Arriwi Kathmandu (Wakil Ketua DPD KNPI Jawa Tengah/Anggota DPD RI dari Jawa Tengah), dan Abdul Hamid (Sekretaris DPD KNPI Jawa Tengah/Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah).

“Tentu kita bangga karena calon penerus regenerasi ini merupakan tokoh pemuda yang pontensial. Musda ini juga membuktikan, meskipun di pusat ada perpecahan, namun di Jawa Tengah tetap solid. Kita juga melakukan regenerasi KNPI di jalur yang benar,” jelasnya.

Dalam kegiatan itu, turut hadir Walikota Semarang Hendrar Prihadi (Hendi) dan Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Dalam kesempatan itu, Hendi mendorong KNPI agar terus menjaga kesatuan.

“Pandangan boleh beda, tapi KNPI harus tetap bersatu. Pemuda harus satu untuk Indonesia yang lebih maju,” kata mantan Ketua KNPI itu.

Pada kesempatan yang sama, Gibran mengatakan jika anak muda mulai diberi kepercayaan untuk mengerjakan suatu, maka akan menjadi sesuatu yang baru.

“Kalau kerjanya gitu-gitu aja, tidak ada inovasi, sesuai rutinitas, itu yang sangat berbahaya. Karena ini era disrupsi,” ujar putra Presiden Jokowi itu. (gan) editor: mridwan

Categories
Headline Nasional Politik

KANTONG PEMERINTAH KERING, DANA KPU HANYA CAIR Rp 3,68 TRILIUN

MAHFUD MD JAMIN DANA AKAN CAIR 100% PADA 2024

JAKARTA (headlinetoday.id) – Dana Pemilu 2024 hanya cair 3,68 triliun. Satu komisioner KPU menyampaikan bahwa mereka memahami keuangan negara saat ini.

“Pemerintah hanya mencairkan anggaran Pemilu 2024 sekitar Rp 3,68 triliun untuk tahun ini. Alokasi tersebut sangat jauh dari permintaan KPU yang sebesar Rp8,06 triliun. Jadi hanya 45% yang cair,” jelas Komisioner KPU Yulianto Sudrajat kepada sejumlah awak media hari ini (9/8/2024).

Ia mengatakan, KPU telah menerima anggaran Rp2,45 triliun pada tahap awal dan menerima sekitar Rp1,24 triliun pada tahap selanjutnya.

“Presiden Jokowi lebih mementingkan proyek nasional ketimbang Pemilu serentak 2024. Makanya anggaran KPU hanya cair 45% dari yang dibutuhkan sebesar Rp 8,06 triliun.”

“Surat Kemenkeu, soal tambahan anggaran KPU disetujui sebesar Rp1,24 triliun, sehingga total alokasi anggaran KPU tahun 2022 sebesar Rp3,68 triliun,” ujar Yulianto.

Walaupun demikian ia mengatakan kalau KPU sangat memahami kondisi negara saat ini. Yang mana kini banyak sekali proyek strategis nasional.

“KPU memahami kondisi keuangan negara yang sedang membutuhkan proyek strategis nasional lainnya,” ujarnya.

Tak hanya itu ia juga mengatakan kalau KPU akan memaksimalkan keuangan yang ada.

“Sehingga KPU akan mengoptimalkan anggaran pemilu 2024 pada tahun 2022 yang telah dialokasikan walau belum maksimal sesuai usulan kebutuhan KPU,” katanya.

Dalam kesempatan itu pula ia memohon kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk dapat membantu peminjaman atau hibah tanah yang layak untuk dijadikan kantor atau Gudang KPU.



“KPU berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat membantu peminjaman atau hibah tanah dan bangunan yang layak kepada KPU untuk digunakan sebagai kantor maupun gudang KPU di beberapa provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” tambahnya.

DIJAMIN CAIR

Sementara itu, Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) memastikan pemerintah berkomitmen untuk menyediakan seluruh biaya yang diperlukan dalam agenda Pemilu 2024.

“Berapapun biayanya, asal rasional. Tingkat rasionalitas biaya itu dibicarakan bersama, antara KPU, Pemerintah, DPR dan lain-lain. Itu yang akan dibiayai oleh pemerintah, yang disepakati,” kata Mahfud.

Menindaklanjuti hal ini Mahfud mengundang Kementerian Keuangan bersama KPU dan Bawaslu untuk memastikan anggaran dana Pemilu pada 4 Agustus 2022 yang lalu. (den) editor: mridwan

Categories
Gubernuran Headline Kriminal Politik

LAKUKAN AUDIENSI, WARGA WADAS KECEWA BUAT GANJAR PRANOWO KETAKUTAN ENGGAN BERTEMU

Warga Minta DPRD Bentuk Pansus

SEMARANG (headlinetoday.id) Sejumlah warga Wadas , Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah. Mereka datanbg untuk audiensi terkait rencana penambangan di Desa Wadas.

Dalam agenda tersebut, ada 10 perwakilan masyarakat Desa Wadas, anggota DPRD Jawa Tengah, dan beberapa pihak pemerintah lainnya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak hadir. Salah seorang warga Desa wadas mengungkapkan kekecewaannya.

“Kami warga Desa Wadas kecewa terhadap sikap Pak Gubernur yang sampai saat ini tidak mau lagi bertemu untuk audiensi,” kata Siswanto saat audiensi bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah di Ruang Banggar, Senin (8/8/2022).

“Saat Ganjar ke Wadas kami sambut baik. Kami suguhi duren. Tapi giliran kami datang yang kami hadapi jeruji besi, tidak ada pejabat yang berani temui kami.” (Siswanto, warga Desa Wadas).

Dia menyampaikan, ketika Ganjar Pranowo datang ke Desa Wadas, warga menyambutnya dengan baik. Akan tetapi, beda ketika warga Wadas yang ingin bertemu beliau.

“Ketika pak Gubernur datang ke Wadas kita suguhi duren, buah-buahan. Tapi giliran kita datang ke kantor Gubernur, malah jeruji besi yang kami hadapi. Kita tidak boleh masuk, dan tidak ditemui siapa-siapa,” kata Siswanto.

Ia menambahkan, sampai saat ini warga Desa Wadas masih menentang adanya pertambangan di wilayahnya. Hal tersebut karena rumah-rumah terancam terdampak tambang dan mata pencaharian sebagai petani juga terancam.

JANJI DPRD JATENG

Komitmen mengawal konflik disampaikan oleh anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah Benny Karnadi saat audiensi dengan warga Desa Wadas.

“Kami akan kawal permasalahan ini bersama. Maka, kami minta pendamping hukum untuk menyertakan kajian dampak lingkungan sebagai pembanding hasil riset milik pemerintah,” ujarnya.

Benny Karnadi tak menampik bila permasalahan Desa Wadas ini belum tuntas. Mulai dari indikasi tindak pelanggaran penangkapan, hingga sosialisasi data penambangan kepada warga.

“Kemudian tentang data ini, harus lebih disosialisasikan secara transparan dan melibatkan banyak warga. Karena tadi saya lihat, ada perbedaan (antara warga dan Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS), baik Amdal maupun fakta yang menurut warga tak sesuai. Ini perlu disinkronkan,” kata Benny.

Saat audiensi, warga Desa Wadas meminta DPRD Jawa Tengah untuk membentuk Panitia Khusus. Menanggapi hal itu, Benny akan mempertimbangkan permintaan tersebut. Namun, Ia menegaskan keputusan akhir ada pada pimpinan dewan.

“Nanti akan dilaporkan pembentukan Pansus ke pimpinan dewan dulu. Apakah DPRD bisa menindak lanjuti, atau tidak. Karena ini proyek nasional, kewenangan di pusat,” ujarnya. (gan) editor: gsoewarno

Categories
Headline Nasional Politik

HASIL SURVEY MASIH TERTINGGI, PRABOWO NYATAKAN SIAP MAJU SEBAGAI CAPRES

Rapimnas Gerindra akan Digelar 13 Agustus

JAKARTA (headlinetoday.id) Hasil survey masih menempati posisi tertinggi. Ketua Umum Partai Gerindra menegaskan siap bertarung sebagai Capres pada 2024.

Setelah mendaftarkan Partai Gerindra di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (8/8/22), Prabowo Subianto dengan tegas mengatakan bahwa ia siap untuk maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Namun ia memberikan keterangan bahwa kesiapannya itu harus didasari Rapimnas partai. Dia mengatakan kalau mendapatkan tugas, maka Ia akan siap untuk bertarung di Pilpres. Prabowo menganggap bahwa tugas tersebut adalah hal yang suci dan mulia.

“Terlepas dari usianya yang sudah tua, apapun elektabilitas Prabowo masih yang paling tinggi.”


“Ya kita lihat hasil Rapimnas, tapi kalau memang saya dapat tugas, saya anggap tugas itu tugas yang suci untuk berbakti dan mengabdi kepada rakyat. Tentunya harus saya terima dengan baik seandainya nanti benar-benar dicalonkan,” ujar Prabowo.

Menteri Pertahanan ini menyebutkan bahwa kepastian pencapresannya akan dijawab dalam forum Rapimnas Gerindra yang akan berlangsung pada 13 Agustus 2022.

Jauh sebelum pernyataan kesiapan Prabowo tersebut, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan kalau pengurus partai masih menginginkan Prabowo untuk maju di Pilpres 2024.

“Adapun keinginan dan dorongan yang disuarakan oleh seluruh pengurus Partai Gerindra di tingkat ranting, PAC, DPC, DPD, DPP dan seluruh kader partai mengingankan, mengharapkan, dan memohon agar Ketua Umum Partai Gerindra H. Prabowo Subianto untuk maju dalam pemilihan Pilpres 2024,” ujar Muzani.

POPULARITAS TERTINGGI

Sementara itu, berdasarkan beberapa survey terbaru Prabowo masih menduduki posisi elektabilitas tertinggi.

Hasil survey terbaru Center for Political Communication Studies (CPCS) yang dirilis pada 4 Agustus 2022 mengatakan Prabowo Subianto menempati posisi tertinggi dengan capaian persentase sebesar 23,1%.
Selanjutnya disusul oleh Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dengan masing-masing meraih elektabilitas 20,4% dan 20,0%.


Lembaga survey lainnya, Median juga mengkonfirmasi hal yang sama. Median memotret elektabilitas Prabowo Subianto unggul dari beberapa tokoh besar nasional. Hal itu diketahui dari hasil jejak pendapat Median di media sosial dari 21-27 Juli 2022.

Dalam survei itu, elektabilitas Prabowo mencapai 19,0%. Sementara nama Ganjar Pranowo meraih 15,2%; Anies Baswedan 14,1%; AHY 5,0%; Ridwan Kamil 4,0%; dan Sandiaga Uno 2,4%.

Prabowo sebelumnya sudah tiga kali kalah berlaga dalam kontestasi pemilu. Pada Pilpres 2009, Prabowo maju bersama Megawati Sukarnoputri. Namun pasangan ini kalah dari pertahana Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.

Pada 2014, Prabowo maju bersama Hatta Rajasa, namun kalah dari pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kemudian pada Pilpres 2019, Prabowo-Sandiaga Uno mengalami kekalahan dari pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. (den) editor : mridwan

Categories
Nasional News Politik

DITINGGAL LOYALIS ANAS, HANURA SIAP VERIFIKASI FAKTUAL KPU

JAKARTA (headlinetoday.id)Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) resmi mendaftar sebagai peserta pemilu 2024. Menurut Ketua Umumnya, internal partai sudah mempersiapkan diri lolos dalam tahapan administrasi di KPU.

“Partai Hanura 100% telah siap untuk verifikasi faktual oleh KPU,” ujar Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang.

Oso, sapaan akrab Oesman, berharap pilihan mendaftarkan diri pada 8 Agustus 2022 menjadi hari baik bagi Hanura dan rakyat Indonesia.

“Saya hargai Gede Pasek Surdika mundur dari Sekjen Hanura, itu pilihan dia.” (Ketum DPP Hanura Oesman Sapta Odang).

Dia menambahkan, Hanura adalah partai yang sejak kelahirannya mempersiapkan diri untuk kepentingan bangsa bukan bagi kepentingan individu yang menjadi elite partai

“Maka komitmen Hanura pada pengabdian dan perjuangan. Membuat Hanura sepenuh hati memberikan dirinya semata-mata untuk kepentingan rakyat, untuk kesejahteraan rakyat,” jelas Oso.

TIDAK PUSING

Pada saat yang sama, Ia mengaku tak begitu memikirkan Gede Pasek Suardika mundur dari partainya. Sebelumnya Pasek mundur dari bangku jabatan Sekjen Partai Hanura. Lalu mendirikan Partai Kebangkitan Nasional (PKN).

“Engga terlalu memusingkan. Keluar silahkan saja. Malah kita senang keluar duluan, tidak mengganggu di dalam,” ujarnya.

Oso secara tegas menghormati keputusan Pasek karena keinginan pribadi dan tak menahan keinginan dia. “Pada prinsipnya, orang keluar dari partai kita hargai dengan hormat, tanpa mempeributkan hal itu. Kita ingin fokus pemilu mendatang,” ujarnya

Sebelumnya Gede Pasek Suardika mengaku bukan hanya mundur dari jabatan sekretaris jenderal Hanura. Ia juga mengisyaratkan mundur dari partai Oso.

Kemudian, Pasek mendirikan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Pasek mengatakan telah meminta restu kepada Anas Urbaningrum sebelum mendirikan PKN. “Partai ini berdiri karna inisiasi dari para loyalis Anas,” ujar Pasek.

Pada 2019, Hanura tidak lolos ke senayan karna tidak berhasil melewati ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen. Jumlah suara yang diperoleh Partai besutan mantan Panglima ABRI Wiranto itu pada pemilu 2019 lalu hanya 2.161.507 suara (1,54%). (fik) editor : mridwan